Dana BOS Di Timika Rawan

JUBI, Timika – BOS (bantuan operasional sekolah) merupakan dana kompensasi dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) yang bergulir sejak Maret 2005 lalu. Awalnya dana BOS oleh pemerintah akan disalurkan kepada tiga kelompok penerima beasiswa.

Kelompok pertama untuk siswa miskin, jenis beasiswanya berupa bantuan khusus murid (BKM). Kelompok kedua adalah siswa putus sekolah, akan mendapat beasiswa retrieval, dan kelompok terakhir adalah pelajar yang tidak mampu melanjutkan sekolah namun masih memiliki minat belajar, diberi beasiswa transisi.
Akan tetapi, usulan pemerintah tersebut mendapat penolakan dari masyarakat termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan alasan dianggap diskriminatif. Selain itu juga belajar dari tahun-tahun sebelumnya, model yang digulirkan pemerintah sangat mudah diselewengkan, terutama oleh penyelenggara di daerah dan sekolah.
Dan akhirnya DPR sepakat mengubah pola pemberian dana kompensasi menjadi program sekolah gratis di SD dan SMP dalam bentuk biaya operasional sekolah. Beasiswa hanya diberikan pada tingkat SMA dan sederajat dalam bentuk bantuan khusus murid (BKM).
Artinya program BOS ini diamanatkan untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis. Namun dalam implementasinya pemerintah masih kelihatan setengah hati. Setidaknya tergambar dari petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan Depdiknas dan Departemen Agama (Depag) yang masih membuka peluang bagi sekolah untuk tetap melakukan pungutan terhadap orang tua siswa.
Masalah lainnya adalah dana BOS terkadang tidak mencukupi untuk mendukung pendidikan gratis. Karena BOS yang mengalir ke sekolah jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata biaya satuan pendidikan ideal di sekolah. Dan jalan yang paling mudah ditempuh oleh sekolah adalah melakukan pungutan kepada orang tua siswa yang terkadang dilakukan tanpa memandang kemampuan keluarga tersebut.
Ini seperti yang terjadi di Mimika. Dimana pihak sekolah yang telah menerima dana BOS tetap mengenakan pungutan kepada orang tua siswa bahkan ini terjadi mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan.
Seperti dilansir Radar Timika, Senin (11/2)lalu, SMA Negeri I Mimika Timur tetap melakukan pungutan biaya ujian nasional maupun ujian semester. Hal ini berdasar surat edaran kepala sekolah SMAN I Mimika tetanggal 24 Januari 2008, tentang rencana anggaran belanja ujian nasional (UN) dan ujian sekolah (US) tahun ajaran 2007-2008.
Padahal seperti diketahui bersama, dana BOS untuk TA 2007 yang diterima sekolah ini mencapai angka Rp700 juta lebih yang diantaranya diperuntukan untuk pembiayaan kegiatan yang dimaksud. Artinya, seharusnya pihak sekolah tidak perlu membebankan lagi pembiayaan ujian kepada orang tua siswa walaupun berdalih berdasar keputusan bersama komite sekolah.
Dan permasalahan yang parah adalah korupsi. Apabila melihat bagaimana program dikelola dengan kondisi sekolah masih seperti sekarang ini, potensi menguapnya dana sangat besar. Kekurangan dana BOS ini masih belum memperhitungkan faktor korupsi. Setidaknya ada dua fase dalam program BOS yang ditengarai rawan korupsi.
Pertama adalah pada saat penyaluran seperti sekarang. Pemerintah sepertinya sudah puas dengan perubahan model penyaluran dana yang langsung ke sekolah tanpa melalui banyak meja. Padahal, model ini belum bisa menjamin dana tidak dikorup. Biasanya perubahan pola penyaluran dana selalu diikuti dengan perubahan pola korupsinya.
Sewaktu dana mengalir melewati banyak meja, pola yang biasa dipakai adalah sistem potongan sehingga dana tidak utuh sewaktu sampai sekolah. Dengan pola baru seperti sistem penyaluran BOS saat ini memang tidak memungkinkan dana dipotong, tapi biasanya disiasati dengan meminta fee atau ‘uang sogokan’ terutama dari sekolah untuk dinas. Kalaupun tidak dimintai fee, sekolah dengan sukarela memberi uang tanda terima kasih sekaligus investasi agar sekolahnya bisa terus dipertimbangkan menerima dana proyek atau program lainnya.
Fase rawan yang kedua adalah saat penggunaan dana di sekolah. Bukan rahasia lagi jika sekolah merupakan salah satu tempat tumbuh suburnya korupsi (temuan ICW-Indonesian Coruption Watch). Hal ini karena kekuasaan kepala sekolah yang besar dan tidak terkontrol dan diperparah dengan mandulnya komite sekolah. Akibatnya pembuatan dan pengelolaan kegiatan akademis maupun finansial dimonopoli kepala sekolah.

Tarik Ulur Pemungutan Uang Sekolah
Saat ini perlu tidaknya sekolah menarik iuran dari orang tua/wali murid sejumlah uang untuk membiayai pelaksanaan Ujian Nasional/Ujian Sekolah pada April 2008, tengah menjadi kontroversi. Tapi Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mimika, Ausilius You, SPd, MM, telah memberi penegasan sekolah dilarang menarik iuran dari orang tua/wali murid untuk membiayai UN/US itu sendiri.
Alasan Ausilius You, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2008, sudah diplotkan dana untuk membayar semua pengeluaran terkait UN bagi semua pelajar yang ada di kabupaten ini. “Sehingga pihak sekolah tidak diperkenankan untuk memungut dana dari semua siswa yang menjadi peserta UN 2008.” Kata Ausilius You
Memang Kadinas P dan P Mimika belum merincikan berapa besaran dana yang telah dialokasikan dalam APBD 2008 untuk membiayai UN/US. Namun masyarakat dapat melihatnya dalam Nota Keuangan tentang APBD Kabupaten Mimika Tahun 2008 yang pernah diterbitkan selama seminggu oleh Pemda Mimika.
Pada Tabel IV.2 (Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan TA 2008) untuk Dinas Pendidikan dan Pengajaran pada point Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun tertera alokasi dana sebesar Rp1.588.439.815.00 untuk Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah. Berikutnya pada point Program Pendidikan Menengah juga dialokasikan dana Rp 620.000.000.00 untuk Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah.
Apakah cukup, kurang atau lebih alokasi dana tersebut untuk membiayai UN/US bagi semua pelajar di Kabupaten Mimika yang menjadi pesertanya tahun ini? Sejauh ini Dinas P & P pun pasti menunggu perincian dari masing-masing sekolah.
Namun sejatinya pihak sekolah, pelajar dan orang tua murid harus mengucap terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRD Mimika yang telah menyetujui pengalokasian dana begitu banyak untuk penyelenggaraan UN/US.
Ucapan terima kasih itu cukup dilakukan sekolah dengan mengkoordinasikan dan mengontrol para gurunya agar membekali ilmu yang cukup kepada murid-muridnya guna menghadapi UN/US. Pelajar harus belajar yang tekun. Orang tua/wali murid harus mendorong anak-anaknya agar belajar agar nanti nilai hasil UN/US-nya diatas standar 5,01.
Perlu diingat bahwa “gratis” biaya UN/US karena ditanggung pemerintah bukan berarti sudah paten untuk selamanya pada tahun-tahun mendatang. Tapi, ketika ada gratisan seperti ini, maka sekolah, pelajar maupun orang tua, harus terlecut untuk membuktikan melalui hasil UN/US yang memuaskan. Memuaskan bukan karena pelajar dibantu diberi jawaban atau diisikan guru, tetapi murni hasil kerja keras pelajar itu sendiri.
Memang benar bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini termasuk belajar. Tetapi setelah ada bantuan seperti ini, pelajar dan orang tua pun jangan berleha-leha. Alokasikanlah uang yang pernah akan dipakai untuk iuran UN/US itu untuk membeli buku, biaya kursus, atau membeli peralatan yang bisa digunakan anak untuk belajar agar pandai dan terampil. (John Krist Pakage)

%d blogger menyukai ini: