Yabimu Gelar Diskusi dan Dialog Interaktif Evaluasi Otsus

JUBI – Tahun 2007 telah dilewati bersama dalam penyelenggaraan pembangunan di tanah Papua. Pembangunan tersebut tentu harus memberikan manfaat signifikan kepada masyarakat Papua. Konteks ini terkaver dalam dalam kerangka UU No.21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagai afirmatif action dalam melindungi ,memberikan pemihakan dan pemberdayaan orang asli Papua .

Dalam konteks itu, afimartif action sebagai entri point untuk mendorong rekonsiliasi social dalam penyelenggaraan pembangunan yang lebih berkeadilan demikian dikatakan Ambrosius Degey, SH, Direktur Yabimu ( 30/01) diruang kerjanya. Maka berkaitan dengan itu lanjut Ambros yang juga direktur Yabimu, Forum Kerjasama LSM di Tanah Papua melakukan kegiatan dialog interaktif dan diskusi publik di 10 kabupaten di tanah Papua. Di Nabire sendiri Foker LSM memberikan kepercayaan kepada Yabimu untuk menyelenggarakan diskusi dan dialog interaktif lewat RRI Nabire . Diskusi digelar di hotel Mahavira hari Sabtu tanggal 02 februari dan dialog interaktif on air hari Minggu pukul 19 sampai 20.50 waktu Papua. Diskusi yang dilakukan sehari dihotel Mahavira untuk mengevaluasi implementasi otsus selama ini yang hasil rekomendasinya akan diuji lewat dialog interaktif jam 7 malam melalui RRI Pratama Nabire. Dalam dialog interaktif ini dihadirkan sejumlah narasumber baik dari LSM , Pemerintah juga tokoh masyarakat yang diantaranya Yehuda Gobay, anggota DPRD nabire, Marion Gobay anggota MRP, Damiana Tekege,SH, M.HUM mewakili pemerintah kabupaten Nabire , dan Ambrosius Degey,SH mewakili LSM.
Diskusi dan dialog interaktif ini bermaksud mendorong rekonsiliasi social untuk mengidentifikasi subtansi hak-hak dasar orang asli Papua dalam penyelenggaraan pembangunan di Tanah Papua. Membangun pemahaman dan persepsi public untuk mengkritisi fungsi dan peran MRP sebagai lembaga repsentasi kultur di Tanah Papua sekaligus melakukan pemetaan persoalan dalam penyelenggaraan pembangunan. Maka menurut Degey, diharapkan lewat dua paket kegiatan ini akan ada sebuah usulan hak-hak dasar orang asli Papua dalam penyelenggaraan pembangunan di tanah Papua. Terbangun pemahaman dan persepsi public sebagai fungsi kontrol terhadap MRP sebagai lembaga representasi kultur di tanah Papua, selain itu terkomunikasikan ke public tentang peran dan fungsi MRP di Tanah Papua sekaligus adanya pemetaan persoalan dalam penyelenggaraan pembangunan. (Emanuel Goo)

%d blogger menyukai ini: