Rasio Petugas Kesehatan dan Pasien Jauh Berbeda

Jubi – Fakta menunjukan bahwa sampai saat ini jumlah petugas kesehatan di lapangan rasionya sangat berbeda jauh dengan sasaran pelayanan di lapangan. Hal ini juga yang menyebabkan terlambatnya pelayanan kesehatan di daerah terpencil membawa resiko kematian dan penanganan kesehatan tak pernah capai sasaran.

Rasio antara petugas kesehatan dan pasien yang terjadi di Papua sekarang ini sangat memprihatinkan di mana satu orang bidan bisa melayani rata-rata 50 hingga 100 orang, angka ini masih merupakan rata-ratanya saja dan mungkin masih masih ada daerah lain yang lebih tinggi lagi utamanya didaerah-daerah pedalaman
Hal ini diperparah lagi dengan tempat untuk mendapatkan pendidikan kesehatan yang memadai sangat minim. Sekalipun ada sekolah yang hingga saat ini alumninya sudah cukup banyak berkarya bagi masyarakat tetapi kenyataannya masih banyak saja kampung-kampung yang sangat terbatas dengan kehadiran tenaga kesehatan guna memberikan bantuan pelayanan dan konsultasi masalah kesehatan.
Kehadiran Politehnik kesehatan (Poltekes) Papua yang berlokasi di Padang Bulan Abepura justru sangat membantu dalam penyediaan tenaga medis yang berkualitas dan memahami kultur orang Papua.
“ Awal berdirinya sekolah ini pada tahun 1994 dengan dua program studi yang terdiri dari program keperawatan dan program gizi,”ujar Jan Piet Rumaikewi.Skm.MM Direktur Poltekes yang ditemui Jubi baru-baru ini.
Sebelum dikenal dengan Politehnik Kesehatan (Poltekes) sekolah ini lebih dikenal dengan Multi Strima Akademik pada tahun 1994 kemudian pada tanun 1997 berubah menjadi Akademi Kesehatan Terpadu dengan menambah satu lagi program studi Kesehatan Lingkungan (Kesling).
Kemudian pada tahun 2000 baru dikenal dengan sebutan Politehknik Kesehatan (poltekes) hingga sekarang sekaligus pada saat itu juga Poltekses kembali menambah satu program kebidanan menjadi empat program atau jurusan.
“Dari empat jurusan ini Politekes juga telah berhasil melaksanakan Program D3 Keperawatan yang terdapat pada tujuh kabupaten antara lain Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari,kabupaten Merauke, kabupaten Nabire, kabupaten Biak, Wamena dan Jayapura,“ jelas Rumaikewi.
Lebih lanjut jelas Rumaikewi bahwa lulusan yang dihasilkan oleh Politekes sekarang ini sudah cukup banyak dan hampir seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di Papua adalah lulusan dari Politekes.
“ Hal ini tentunya patut disyukuri dan sekolah ini cukup berarti bagi masyarakat di Papua. Sekalipun alumni dari sekolah ini cukup banyak namun pemerintah masih peduli dan tetap mengakomodir untuk menjadi tenaga kesehatan,” ujar Rumakewi.
Berdasarkan data jumlah lulusan dari tahun 1994 hingga sekarang yang disebutkan Rumkewi yang sudah dua periode menjabat sebagai Direktrur Potekes ada sebanyak sebanyak 1873 yang terdiri dari 956 ilmu Keperawatan, 372 ilmu Gizi,336 ilmu Kesling dan 209 dari program ilmu Kebidanan.
Berdasarkan kategori yang diterapkan dalam penerimaan setiap mahasiswa baru adalah dengan mengutamakan putra daerah namun tidak tertutup pula peluang bagi masyarakat lainnya yang ingin mengejar pendidikan di sekolah kesehatan ini.
Dalam kategori ini dikenal istilah Purtra daerah (PD) yang terdiri dari PD I hingga PD 5. PD 1 dimana kedua orang tua siswa adalah asli Papua, PD2 dimana ayah merupakan asli Papua dan ibu berasal dari luar, PD3 dimana ayah dari luar Papua namun ibunya berasal dari Papua, PD4 dimana bapak dan ibunya bukan Penduduk asli Papua tetapi lahir dan bersekolah di Papua sementara untuk PD 5 adalah bagi mereka yang tinggal di Papua bersama dengan keluarganya.
Persentase untuk penerimaan ini dimana Untuk PD1 hingga PD3 di proyeksikan sebanyak 80 persen dan Untuk PD4 dan PD5 sebanyak 20 persen dari total jumlah yang diterima.
“Minat para siswa untuk mengejar pendidikan disini juga cukup banyak utamanya keperawatan yang setiap penerimaan bisa mencapai 1000 orang sementara yang mampu diakomodir hanya 100 orang saja untuk program ini,” jelas Rumaikewi.
Sesuai dengan rasio tenaga kesehatan secara nasional yang disebutkan Rumaikewi bahwa ,1 tenaga kesehatan dapat melayani 3 hingga 5 orang saja dan hal ini jika dibandingkan di Papua sangat jauh berbeda. Menurutnya bahwa rasio yang berkembang di Papua sekarang ini sangat memprihatinkan dimana 1 bidan bisa melayani rata-rata 50 hingga 100 orang, angka ini masih merupakan rata-ratanya saja dan mungkin masih masih ada daerah lain yang lebih tinggi lagi utamanya didaerah-daerah pedalaman.
“ Dengan rasio yang lebih kecil lagi tentu akan lebih maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat, namun jika hal ini terus menerus terjadi tentu kondisi kesehatan masyarakat akan sulit untuk dicapai” ujar Direktur Politekes.
Melihat rasio yang sangat tidak berimbang tersebut, pihak institusi dalam hal ini poltekes tentu merupakan suatu tantangan sekaligus merupakan peluang bagi alummninya namun dalam perekrutan tenaga-tenaga untuk bina menjadi tenaga siap untuk digunakan dalam menagani maslah kesehatan bahwa Poltekes dalam peregrutan mahasiswa baru diatur oleh Departemen Kesehatan dalam setiap seleksi yang diadakan setiap tahun ajaran baru.
“Departemen Kesehatan mengalokasikan kepada Poltekes sesuai dengan akreditasi, dimana Poltekes yang ada sekarang ini termasuk dalam akreditasi B dalam hal ini setiap jurusan atau program studi hanya mampu menerima 100 calon mahasiswa,”ujar Direktur Politekes.
Adanya alokasi yang diberikan oleh Depkes kata Rumakewi karena alokasi itu sudah dihitung dalam perencanaan usulan ke Menpan untuk menjadi pegawai atau mengarah pada formasi CPNS yang dibutuhkan.
Selain menjadi tenaga medis yang pada umumya direkrut oleh pihak pemerintah ada juga alumni yang masuk dalam lingkungan swasta misalnya Rumah Sakit Dian Harapan, Bhayangkara, Rumah Sakit di Timika, serta Rumah Sakit Angkatan Laut namun angkanya tidak terlalu cukup banyak dan hanya sebagian kecil saja.
Melihat kondisi masyarakat di Papua saat ini dimana masih banyaknya lokasi atau daerah yang masih membutuhkan para tenaga medis dalam hal pelayanan kesehatan menurut direktur Poltekes ini bahwa sebaiknya ada suatu jaringan kerjasama antara pemerintah Propinsi dan dengan Departemen Kesehatan untuk menghitung secara riill berapa banyak tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh Propinsi Papua maupun Papua Barat dan dalam jangka waktu yang berapa lama.
“ Hal ini perlu kita bangun guna mencukupi tenaga medis, kemudian baru ada sistim alokasi dalam hal penerimaaan mengingat kondisi minimnya tenaga kesehatan sekarang ini,“ imbuh Rumaikewi.
Menurut konsep Rumaikewi bahwa untuk peningkatan pelayanan kesehatan di papua tentunya harus ada perubahan dalam sitim pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas dengan membangun sarana pelayanan ditiap kampung kemudian menyediakan tenaga-tenaga medis ini di kampung. “Konsekwesninya adalah penerimaan tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup banyak, kemudian ada tahapan bagaimana sehingga tenaga-tenaga ini dapat bekerja secara maksimal jika ditempatkan di kampung-kampung,”ujar Rumakewi. Menurut Rumakewi terutama dari segi fasilitas tenaga-tenaga yang ada di daerah-daerah pedalaman dan bagaimana supaya dapat terakomodir sehingga mereka ini dapat bekerja semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan tanpa meninggalkan tempat tugasnya karena banyaknya keterbatasan yang mereka alami.
Selain itu tentu ada semacam penghargaan pada mereka, penghargaan ini bukan didasarkan pada uang saja namun dapat berupa hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan semangat yang lebih tinggi. “Misalnya saja jika seorang tenaga yang telah bekerja selama enam bulan pada suatu lokasi dengan dedikasi yang cukup tinggi dapat diberikan suatu kesempatan melaksanakan suatu studi banding pada daerah-daerah yang lebih bagus, dan dapat belajar atau memetik perkembangan yang mungkin dapat dicontoh dan kembali diterapkan pada tempat tugasnya,”ujar Rumakewi.
Pemberian insentif juga memang cukup penting dengan alasan bahwa jika tenaga medis itu dinasnya di dikampung tentunya harus lebih besar dari mereka yang ada didistrik begitu pun yang mereka di distrik tentu berbeda dengan insentif bagi mereka yang ada di kabupaten atau kota.
Perkembangan jangka panjangnya adalah kalau mereka ini tinggal dikampung dan kemungkinan saja anak-anaknya mulai masuk dalam jenjang pendidikan pada tingkat SMP kita dapat tarik untuk di tempatkan pada distrik yang ada sekolah SMP atau SMU, kemudian kita tempatkan kembali tenaga-tenaga yang masih muda pada kampung tersebut sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada kampung tersebut tidak terputus.
“ Sekalipun ini hanya sebuah konsep namun jika dapat diterapkan secara baik tentu kesehatan masyarakat akan dapat kita berikan dan layani apa yang menjadi tuntutan masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh dijelaskan bahwa sebaiknya juga perlu ada Politehnik Kesehatan di daerah lain misalnya saja di Papua barat, dan hal ini sudah masuk dalam agenda sosialisai, guna peningkatan kesehatan masyarakat kedepannya.
Untuk masalah tenaga pendidik direktur poltekes juga mengakui kalau masalah tenaga ini juga masih cukup kurang.” Poltekes yang ada sekarang ini juga murni hanya dibiaya oleh pemerintah pusat untuk penyedian fasilitas belajar, dan seluruh autput atau alumninya itu semuanya diipakai oleh pemerintah daerah, dan kami berharap tentunya ada sedikit perhatian pemerintah daerah dalam hal ini, ini tentu merupakan suatu ketimpangan yang cukup jauh,” harap Rumaikewi.
Utamanya anak-anak asli Papua di saat menghadapi ujian karena masalah biaya terpaksa menunda ujiannya untuk tahun beriikutnya. Hal ini tentunya pemerintah dapat jeli melihatnya sehingga mereka yang tertinggal seperti ini dapat dibantu atau disubsidi oleh pemerintah. (Yunus Paelo)

Iklan
%d blogger menyukai ini: