Provinsi Sampai Kampung Dimekarkan, Siapa Yang Untung?

Provinsi Sampai Kampung Dimekarkan, Siapa Yang Untung?JUBI – Kampung Yeti distrik Arso Timur merupakan salah dari lima kampung daerah perbatasan RI – PNG, kabupaten Keerom masih tertinggal. Jalan menuju kampung ini belum kondisinya rusak belum beraspal, banyak berlubang dan becek.

Ada lima kampung yang berada di distrik Arso timur, Sangke, Kriku, Yeti Kebay dan Skorpo. Kelima kampung ini dulunya masih disebut sebagai dusun dan masih tergabung dengan kampung Wembi, menjadi dusun binaan dari Kampung Wembi Distrik Arso. Namun sejak 7 November 2007 lalu, kelima kampung ini disahkan menjadi kampung dan terpisah dari kampung Wembi, menjadi satu distrik yaitu : Distrik Arso Timur. Jarak tempuh untuk menempuh kelima kampung cukup jauh dari kabupaten Keerom, kurang lebih waktu dua jam perjalanan.
Bentuk kampung ini seperti huruf T, dengan jumlah penduduk 15 Kepala Keluarga (KK). Ketika JUBI mendatangi kampung Yeti ini, ternyata banyak sekali masalah yang dikeluhkan masyarakat kampung tersebut. Diantaranya masalah jalan, masalah perumahan, masalah pendidikan, dan masalah kesehatan.
Dari hasil pantauan Jubi, masyarakat di Kampung Yeti hidup sngat sederhana dan sepenuhnya tergantung pada alam. Mata pencaharian mereka sehari-hari adalah meramu sagu, berburu, dan berkebun untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Namun masyarakat di kampung ini menyimpan keinginan yang sangat kuat untuk merasakan manfaat dari pemekaran yang katanya untuk kesejahteraan mereka. Masyarakat kampung ini sangat ingin menyampaikan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga kepala distrik mereka bahwa mereka ingin agar jalan, transportasi dan perumahan mereka bisa dimanfaatkan dengan layak.
Jalan menuju Kampung Yeti dan empat kampung lainya memang rusak. Banyak lubang ,becek dan belum diaspal. Lebih tepat jika dikatakan sebagai jalan setapak, bukan jalan raya. Buktinya, jarang sekali kendaraan yang melintasi jalan itu sehingga masyarakat Kampung Yeti susah untuk mendapat transportasi ke Arso Kota atau ke Kabupaten Keerom. Sampai saat ini pemerintah kabupaten Keerom belum menunjukkan perhatiannya untuk memperbaiki jalan tersebut. Sama halnya dengan rumah-rumah yang mereka huni. Hampir semuan dinding rumah yang terbuat dari papan dalam kondisi lapuk. Selain berbahaya bagi keselamatan penghuni rumah karena sewaktu-waktu rumah tersebut bisa rubuh, dari sisi kesehatan juga, dinding rumah yang lapuk itu tentu sangat lembab dan akan mengganggu kesehatan penghuni rumah. Sayangnya, seperti juga jalan, perumahan masyarakat kampung Yetipun masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Keerom. Padahal, masyarakat Yeti adalah salah satu masyarakat asli di kabupaten tersebut.
Marten Y. Putuy Ondoafi muda kampung Yeti, mengatakan bahwa persoalan yang mereka hadapi ini sudah dua puluh lima tahun berjalan. Itu dari zaman Papua masih bernama Irian Jaya, hingga zaman Otsus sekarang ini yang memberikan harapan bagi mereka. Setidaknya, mereka berharap dengan adanya pemekaran kabupaten Keerom, perhatian pemerintah daerah bisa tertuju langsung kepada mereka. Sayang, harapan mereka memang sulit terwujud. Perubahan nama dusun menjadi kampung saja baru dilakukan pada tanggal 7 November 2007 lalu.
“Pembangunan disini tidak pernah kami rasakan, perumahan kami tidak bagus, jalan masih rusak, transportasi tidak ada. Kami belum pernah rasakan yang namanya dana Otsus, kami tunggu dana Otsus yang dibilang itu sampai sekarang tapi tak kunjung-kunjung datang.” ungkap Marten.
Marten juga menambahkan Puskemas dengan sekolah saja baru dibangun pada akhir tahun 2007. Sekolah baru dibangun pada bulan November tahun 2007, tapi baru ada empat kelas dan rencana kedepan katanya akan ada penambahan kelas. Selain sekolah, rumah guru juga sudah dibangun, tapi hanya di huni oleh dua orang saja, yang lainnya masih kosong alias tidak ada penghuninya.
Menurut Marthen, memang fasilitas kelas sudah disediakan. Kursi dan meja di setiap kelas masing-masing sebelas pasang. Juga papan tulis di setiap kelas sudah disediakan. Tapi tenaga guru yang sangat minim. Baru ada dua pembantu tenaga pengajar, dua tenaga ini belum ada nota dinas alias belum ada Nip. Masih bersifat guru honorer, sehingga mereka tidak mengajar dengan baik.
“Kadang-kadang tenaga pengajar ini merasa bosan dan sering pergi ke kabupaten Keerom atau kekota sampai satu dua bulan baru kembali mengajar lagi. Kalau sudah ke kabupaten Keerom, tidak ada aktvitas belajar mengajar, anak-anak libur. Jadi kondisi pendidikan disini masih tidak berjalan seperti yang diharapkan.” ujar Putuy, Ondoafi Muda Kampung Yeti”.
Sedangkan Puskesmas sudah dibangun sejak bulan oktober 2007 namun sampai saat ini belum ada petugasnya. Puskesmas ini masih kosong. Belum ada aktifitas padahal beberapa fasilitas seperti kursi dan bangku sudah disediakan. Tapi obat-obatan memang belum tersedia. Padahal masyarakat disini sangat membutuhkan Puskesmas tersebut karena penyakit yang sering dialami masyarakat kampung Yeti adalah penyakit kulit, malaria atau biji malaria.
Lanjut Marten, kalau masyarakat sudah sakit jelas harus dibawa ke Puskesmas. Padahal Puskesmas disini cukup jauh.
“Biaya yang dikeluarkan untuk bayar ojek Rp. 50.000, 00,- untuk taksi sebesar Rp. 50. 000,- jadi pulang pergi untuk berobat sebesar Rp. 200.000,-. Belum lagi biaya pengobatannya. Biasanya kami bawa bawa ke puskesmas dian harapan yang ada di Arso Kota.” ujar Marthen.
Sebagian besar masyarakat kampung Yeti mengeluhkan besarnya biaya pengobatan yang harus mereka keluarkan jika berobat. “Biaya pengobatan yang dikenakan kepada kami sebesar Rp. 300.000, 00,- sampai Rp. 500.000, 00,-. Sampai saat ini kondisi yang kami alami masih seperti itu.” ujar Petrus Tutuy, seorang tetua kampung Yeti. Anehnya, jika dulu masyarakat suka meminta bantuan tentara, saat ini karena beragam issu yang berkembang, mereka menjadi takut untuk meminta bantuan tentara yang bertugas disekitar kampung mereka.
Bukan hanya Marten sebagai Ondoafi di kampung Yeti yang mengeluhkan masalah pendidikan, tetapi anak-anak dikampung ini. Seperti yang disampaikan oleh Simon Kera, Lewi Putui, Kalep Putui, dan Ate Bahla. Keempat anak ini mengaku mempunyai keinginan yang besar untuk sekolah.
“Kaka, kami disini tidak sekolah baik-baik. Kalau waktu kami sekolah pagi, kadang kami masuk jam sepuluh dan jam sebelas kami sudah pulang.” ujar keempat orang anak ini kepada Jubi.
Selain masalah pendidikan dan kesehatan yang dikeluhkan oleh Ondoafi dan keempat orang anak ini, masih ada lagi masalah ekonomi dan masalah sosialnya lainya yang masih dirasakan perubahannya oleh masyarakat kampung Yeti. Masalah ini disampaikan oleh Petrus Kera salah satu warga kampung Yeti.
Petrus, bercerita bahwa dari tahun 1990an orang tua mereka sudah hidup menderita seperti ini. Pada tahun tersebut ada salah satu perusahaan kayu yang masuk kekampung mereka. Sebelum perusahaan masuk, pihak perusahaan bersama-sama dengan orang tua sepakat bahwa mereka akan menolong masyarakat setempat. Akhirnya orang tua mereka menerima perusahaan itu untuk beroperasi di kampung mereka. Kesepakatan itu ditepati oleh pihak perusahaan dengan membuat membuat badan jalan.
“Dulu jalan ini masih kecil sekali, mobil tidak bisa lewat tapi perusahaan sudah bikin jalan ini sampe besar sehingga mobil bisa lewat sekarang, tapi belum diaspal.” ujar Petrus yang kini sudah memiliki enam orang anak ini kepada Jubi.
Menurut Petrus selain membangun jalan, pihak perusahaan juga memberikan bantuan bahan makanan dan satu buah genset kepada masyarakat. Genset itu masih digunakan oleh masyarakat sampe saat ini. Dan masyarakat pada waktu itu merasa tidak rugi karena kayu yang dibawa oleh pihak perusahaan dibayar perkubik. Satu kubik dibayar kepada masyarakat dengan harga Rp. 100.000, 00,- . Areal lahan yang waktu itu dibuka oleh perusahaan seluas 700. 000,- ha. Mereka sama sekali tidak tahu berapa harga sebenarnya dari kayu yang sudah diangkut oleh perusahaan tersebut sehingga tidak merasa dirugikan. Kemudian jenis kayu yang dimuat pada waktu itu oleh perusahaan yaitu kayu besi.
Petrus menambahkan, perumahan yang sekarang mereka tempati adalah bantuan sosial dari Dinas Sosial Provinsi pada tahun 1995. Bahan-bahan bangunan dimuat dengan menggunakan helikopter. Tidak menggunakan jalan darat, karena kondisi jalan yang masih rusak. Sedangkan dari Pemerintah Kabupaten sendiri sampai saat ini belum ada bantuan satupun yang mereka rasakan.
“Kayu balok, papan dan seng yang dimuat dengan helikopter itu, helikopeter bawa datang dan buang diujung kampung yang ada kali itu, karena daerah itu sedikit bersih. Baru kami masyarakat pergi pikul kekampung sini. Jarak antara kali dengan kampung kurang lebih 10 kilometer.” ujar Petrus.
Saat ini menurut Petrus, perumahan mereka sudah tidak layak lagi. “Saat ini kami masih menanti uluran tangan dari pemerintah kabupaten untuk membangun rumah yang baru dan layak untuk kami tinggal.” lanjutnya sambil menambahkan mengenai kondisi masyarakat yang susah mencari transportasi untuk mendapat transportasi.
“Masyarakat di sini kalau mau…. pergi ke kota untuk jual kitong punya hasil kebun saja setengah mati sampe, tong tunggu taksi dari pagi sampe sore dalam satu hari tapi tidak ada taksi yang datang untuk muat kami punya barang jualan. Ya terpaksa mau bagaimana lagi? Tong kembali menyimpan kitong punya barang-barang itu lagi dan tong bawa pulang. Karena tidak ada taksi jadi akhirnya tong tidak jadi jual. Tong punya hasil kebun tong makan sendiri. Kadang dalam satu bulan itu mobil datang dua kali saja, tapi juga kadang satu kali saja mobil datang.” ungkap Petrus dengan nada kesal.
Ungkapnya lagi, kalau masyarakat yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terpaksa harus tunggu ojek di pos tentara. Ongkos ojek dari pos tentara kampung Yeti sampai ke Muara Tami seharga 50 ribu, harga taksi dari Muara Tami ke Pasar Yotefa seharga 10 ribu,-. Jadi ongkos pulang pergi dalam satu hari seharga 120 ribu. Hal serupa juga diungkapkan oleh Frans Putui, guru Jemaat Mahanaim Kampung Yeti. Mereka juga mengeluhkan kondisi ekonomi yang mereka rasakan selama ini. Ia berharap agar pemerintah provinsi, tapi terlebih khusus pemerintah daerah kabupaten Keerom agar bisa melihat dan memperhatikan kondisi mereka. Dan mereka berharap ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu kami. (Musa Abubar)

Iklan
%d blogger menyukai ini: