Pemekaran Itu Tidak Layak dan Tidak Aspiratif

Pemekaran Itu Tidak Layak dan Tidak AspiratifJUBI – Gema pemekaran Propinsi maupun kabupaten di Papua dan papua Barat kini mencuat kembali. Sebelumnya desas-desus pemekaran Propinsi Papua Tengah pernah bergema pada tahun 2003 lalu di Kabuaten Mimika. Kontroversi pemekaran Provinsi Papua saat itu mencuat setelah Presiden Megawati mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2003, awal. Inpres itu mengacu pada UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Mimika, Puncak Jaya, dan Sorong.

Ketidakjelasan aturan itu pun ditarik ulur menurut kepentingan yang memainkannya. Sebagian masyarakat Papua menolak pemekaran provinsi, namun banyak juga yang mendukungnya. Buntutnya terjadi perang antar kelompok Pro pemekaran Propinsi dan kelompok kontra. Keributan itu dipicu deklarasi pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, sehari sebelumnya. Konflik fisik ini telah menelan 4 korban jiwa dari kedua belah pihak. Sejak saat itu gema pemekaran Propinsi Papua tengah tidak terdengar lagi di Timika dan justru Nabire belakangan termotivasi memperjuangkan Propinsi Papua tengah dengan ibukota di wilayahnya.
Intensnya Nabire memperjuangkan pemekaran Propinsi dan Kabupaten terlihat dengan nyata. Dua tahun lamanya tim Perjuangan Pemekaran Kabupaten baru serta pemekaran propinsi telah bekerja keras. Dalam perjuangan tentunya perlu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan keuangan. Tim ini melalui proses panjang melakuakn sejumlah lobi mulai dari penjaringan aspirasi masyarakat di berberapa distrik dan beberapa Kabupaten. Selanjutnya Tim ini terlihat sering kali pulang balik ke Pemerintah Propinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, pihak akademisi dalam hal ini Universitas Papua di Manokwari serta melobi Pemerintah Pusat Jakarta.
“Di Jakarta ada 4 RUU Pemekaran Daerah yang telah mengalami pengharmonisan oleh Badan Legislasi, antara lain RUU tentang Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara, RUU tentang Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan serta RUU tentang Pembentukan Kabupaten Dogiai dan Kabupaten Puncak.” tegas Bupati Nabire A.P Youw.
Namun Blasius Waine, ketua Forum Komunikasi Mahasiswa asal Kabupaten Nabire (FKMN) se-Jawa dan Bali menilai pemekaran itu sendiri sarat persoalan. Yang pertama, tidak memenuhi syarat. Syarat itu banyak, baik SDM, wilayah, penduduk dan persoalan sosial lainya. Kedua, pemekaran itu tidak aspiratif atau tidak demokratis. Ketiga pemekaran itu merupakan peran kepentingan elit politik lokal untuk mengamankan kepentingannya. Selanjutnya apabila sebuah kabupaten atau pun Propinsi jika ingin dimekarkan maka harus didahului dengan uji kelayakan. Bagaimana sumber daya manusianya, letak geografisnya, penduduknya, dan harus melihat juga keberhasilan pembangunan kabupaten induk. Selain itu, kemampuan kabupaten induk untuk membiayai selama pembangunan awal. Langkah, selanjutnya, hasil uji kelayakan diseminarkan bersama untuk melihat kekurangan dan kelebihannya. Pemekaran Dogiyai belum melakukan hal ini dan banyak syarat lainnya belum terpenuhi. Yang lebih penting adalah analisis lebih jauh dari aspek sosial, baik sisi negatif dan positif bagi masyarakat. Terutama akses masyarakat terhadap segala bidang kehidupan. Karena jangan-jangan ide yang mulia oleh para elit lokal ini justru mengantarkan masyarakat pada suatu kehancuran. Dari aspek sosial yang lebih menyedihkan adalah apabila dengan pemekaran ini terjadi marginalisasi segala bidang.
Kasus Pemekaran Dogiai dari Kabupaten Nabire,dan Kasus Yapen Waropen bisa menjadi pelajaran dalam implementasi Otonomi Khusus dan Pembangunan Papua, sebuah marjinalisasi pembangunan dengan mengatasnamakan pemekaran wilayah untuk kelancaran pembangunan. Dulu tiga wilayah (Biak, Yapen dan Waropen) tergabung dalam satu kabupaten yaitu Kabupaten Biak, dalam perkembangannya terjadi pemekaran menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Biak dan Kabupaten Yapen Waropen dan terakhir menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Biak, Kabupaten Yapen dan Kabupaten Waropen. Jika saja pemekaran tersebut berdasarkan semangat desentralisasi tentu akan baik, tetapi kenyataannya pemekaran kabupaten justru lebih ditujukan untuk menguatkan kontrol pusat terhadap daerah melalui pembenaran politik. Hal tersebut dilihat dari konsekuensi logis pemekaran yang berarti akan bertambahnya KODIM (Komando Distrik Militer) di setiap Kabupaten baru. Isu keamanan dan politik lebih mengemuka dari pada isu pembangunan dan pemberdayaan. Pembangunan sumber daya manusia dirasakan masih sangat rendah di Papua, marjinalisasi tersebut lebih karena alasan politis, dengan membangun stigma bahwa masyarakat (adat) Papua adalah oposan pemerintah. tegasnya
Hal senada dengan Waine juga datang dari Ketua Pansus RUU Otsus untuk Papua, Ferry Mursidan Baldan pekan lalu. Pemekaran Provinsi Papua menjadi tiga provinsi berdasarkan UU No 45/1999 akan menganulir keberadaan Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua. Kalau pemerintah pusat dan se- bagian rakyat Papua memaksakan pemekaran sekarang, justru akan menimbulkan keresahan baru di Papua. “Saya melihat pemekaran Papua sekarang dengan dasar UU 45/1999 berlatar belakang politik yang sesungguhnya bukan tujuan dari pemekaran. Esensi dari pemekaran adalah mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran berdasar UU No.45 bukan itu tujuannya,” kata
Pelaksanaan pemekaran Papua dengan dasar hukum UU No 45/1999 itu salah. Sebab, dengan berlakunya UU Otsus, ketika pembahasan sudah ada kesepakatan antara pemerintah pusat dan DPR untuk merevisi UU No.45 tersebut pada bagian pemekaran provinsi. Kesepakatan ini tertulis dalam risalah rapat Pansus RUU Otsus dan mestinya pemerintah pusat dalam hal ini Depdagri mengetahui masalah ini. Pemekaran harus berdasar UU Otsus. Sehingga kalau dasarnya Otsus, maka provinsi baru tidak mendapatkan otonomi khusus. UU Otsus tidak melarang dan mentabukan pemekaran, tetapi itu harus berdasar UU Otsus melalui proses persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP). Pungkasnya.
Hal senada juga terkuak dari Mantan anggota Pansus RUU Otsus asal Papua, Simon P Morin mengatakan, pemaksaan pelaksanaan pemekaran Provinsi Papua berlandaskan UU 45/1999 ini, sebenarnya sudah merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. Hal ini merupakan kesalahan para pembantu presiden, yang tidak mengikuti proses pembuatan UU Otsus. Pelanggaran terjadi karena sebagian besar pejabat Depdagri yang terlibat dalam pembuatan UU Otsus sudah pindah tugas, tidak lagi di Depdagri.
˜Kami sudah melakukan Perjuangan pemekaran yang melelahkan dan kini telah ada hasil. Persoalan Pro dan kontra adalah hal biasa.” tegas Sekertaris Daerah Kabupaten Nabire Ayup Kayame 11 Desember lalu 2007.
Sementara itu Bupati Nabire A.P Youw mengakui bahwa proses panjang perjuangan pemekaran merupakan aspirasi masyarakat dari distrik-distrik melalui Surat aspirasi tertanggal 29 juli 2005 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Nabire serta dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan aspirasi tersebut, DPRD Kabupaten Nabire membentuk kelompok kerja sebagai bukti keseriusan DPRD menjawab aspirasi rakyat. Selanjutnya DPRD melalui sidang paripurna merekomendasikan kepada Bupati agar segera membentuk Tim Pemekaran Kabupaten. DPRP tertanggal 21 september 2005, dan mendapat tanggapan positip dari Gubernur Papua melalui surat tertanggal 25 november 2005 gubernur meneruskan ke Jakarta.
Gubernur Papua Barnabas Suebu pada saat itu menulis surat kepada Mendagri untuk menyatakan dukungannya terhadap rencana pemekaran 6 kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah. Keenam kabupaten yang sudah d mekarkan adalah kabupaten Lani Jaya, Nduga, Mamberamo Tengah, dan Jalimo (pemekaran dari kabupaten Jayawijaya), Dogiyai (dari kabupaten Nabire), dan calon kabupaten Puncak (pemekaran dari kabupaten Puncak Jaya). Pada pertemuan itu yang dihadiri Bupati dan Ketua DPRD serta pejabat dari kabupaten Jayawilayah, Puncak Jaya dan Nabire. proses panjang pemekaran 6 kabupaten yang disahkan oleh DPR RI pada 6 Desember 2007 lalu di Jakarta merupakan perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan, dimana dengan waktu yang cukup panjang masyarakat menunggu akhirnya mendapatkan kebijakan pusat dengan diberikan pemekaran. ungkap Youw.
Lebih lanjut masih menurutnya, Pemekaran adalah solosi untuk Membuka isolasi daerah, mempersempit wilayah pelayanan pemerintahan, peningkatan sumber daya manusia, menciptakan pusat perekonomian dan peningkatan pemanfaatan sumber daya alam. Pemekaran adalah mencari orang-orang yang belum mengenal pembangunan, menemukan orang-orang yang belum tersentuh dari gerak pembangunan yang sedang digalahkan.
Pemekaran merupakan betuk lain yang diberikan pemerintah untuk membuka keterisolasian dan keterbelakangan suatu daerah serta mendekatkan jangkauan pembangunan. Selama ini rakyat sangat mengharapkan fasilitas pembangunan yang belum diperolehnya baik berupa jembatan, pasar, sekolah, fasilitas kesehatan dan juga jalan.
˜Kami di Nabire sudah siap untuk menjadi ibukota Propinsi Papua Tengah.” tegas Bupati Nabire, Anselmus Petrus Youw, kepada Jubi pada tanggal 11 Desember 2007 lalu di Nabire. (John Pakage)

Iklan
%d blogger menyukai ini: