Otsus Belum Berpihak Kepada Penduduk Asli Papua

Jubi – Enam tahun sudah usia Undang-Undang Otonomi Khusus tetapi tampaknya belum memberikan suatu perubahan yang cukuk signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat asli Papua. Bahkan baru dirasakan oleh segelintir orang saja.

Hal ini terangkum dalam dialog interaktif dan Fokus Group Discusion pada 25- 26 Januari lalu dengan melibatkan nara sumber dari pemerintahan maupun tokoh masyarakat serta beberapa perwakilan dari LSM dengan tema, Saatnya Perlindungan Keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua Dalam Pembangunan di tanah Papua.
“Kita semua peduli dan berkomitmen untuk melihat bagaimana perkembangan pembangunan dan pemerintahan di tanah Papua untuk mampu memberikan suatu dampak yang baik bagi masyarakat. Namun dalam kenyataannya kita dapat melihat banyak permasalahan yang terjadi sampai saat ini,” ungkap Irianto Jakobus Direktur Eksekutif Yayasan Kipra Papua.
Sesuai dengan tema yang diangkat menurut Irianto Yakobus ada tiga hal penting yang harus dicermati yaitu pelindungan,keberpihakan dan pemberdayaan.
Hal ini akan menjadi suatu refleksi dalam perjalanan Otsus yang sudah memasuki tahun keenam dan apakah sudah memberikan suatu perubahan yang menjadi cita-cita masyarakat orang asli Papua.
Sementara itu Demas Patti selaku nara sumber dari wakil rakyat yang duduk di DPRP mengatakan bahwa aturan-aturan yang telah dirancang untuk acuan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus hingga saat ini telah mencapai 20 perdasi dan perdasus yang dirancang bersama dengan stakeholder lainnya dalam berntuk draft yang siap untuk disahkan dan diparipurnakan atau tinggal ditetapkan.
Menurut Demas Patti rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)yang telah dibuat bersama tim Panitia legislasi DPRP akan masih dikritisi atau dikoreksi oleh tim Panitia legislasi terpadu yang dibentuk oleh gubernur Propinsi Papua.
Sedangkan Hanna Hikoyabi Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP)mengatakan bahwa MRP sebagai salah satu lembaga yang representasi yang dibentuk oleh negara Rpublik Indonesia dalam UU No 21 merupakan sebagai satu lembaga yang punya spesifikasi untuk memperjuangkan hak hak dasar asli orang Papua.
Karena itu kata Hana Hikoyabi tentunya harus ada komitmen bersama yang besar untuk membangun Papua namun segala upaya yang dilakukan mendapat hambatan hingga sampai sekarang ini belum ada perubahan yang bisa menjawab segala sesuatu justru yang terjadi memperburuk situasi di Papua.
Tentang implementasi Otsus pada tahun keliama ini, di mana MRP juga baru berjalan selama tiga tahun. “Kami juga berjalan ibarat dilepas kedalam hutan rimba berjalan sendiri untuk mencari jalan keluar dengan susah payah. Kami berjalan tanpa ada perangkat hukum yang melekat sehingga dalam pekerjaan banyak menemui benturan,”ujar Hanna Hikoyabi.
Namun semua semangat dan aspirasi masyarakat sehingga MRP tidak tinggal diam dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua. “Kami mengakomodir dalam pokok-pokok pikiran yang sudah disampaikan pada DPRP, walaupun dalam tugas dan kewenagan kami tidak punya tugas legislasi tetapi dengan semangat keberpihakan. Kami harus melakukan demi rakyat dan semua perjuangan ini diakomodir dalam pokok-pokok pikiran di tahun 2007. Kami telah menyerahkan pada DPR sebanyak 11 pokok pikiran dimana pada poin yang paling utama tentang penerimaan dan pengelolahan dana Otsus. Sangat disayangkan sebab sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya,”keluh Wakil Ketua MRP.
Ditambahkan dalam implementasi Otsus ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dan dikaji secara cermat. “Bahkan ada yang tersendat-sendat, diberikan uang tetapi semua kekuasaan dan kewenagan menyangkut segala hal masih di pegang oleh pemerintah pusat. Kami melihat ada inkosistensi pemerintah pusat dalam memberikan Otsus pada Papua. Mereka tidak memberikan supervisi dan mediasi terhadap UU yang diberikan,” ujar Hanna Hikoyabi.
Selain itu katanya UU Otsus begitu lahir tetapi juga diikuti oleh UU baru yang begitu muncul dan tidak mengacu kepada UU Otsus, seperti UU No 25 tahun 2004 tentang sisitim perencanaaan nasional, UU 32, PP No 3 Tahun 2007, Permendagri 7A tahun 2007 dan ada juga peraturan-peraturan lain yang tidak mengacu pada UU Otsus sebagai payung dari semua perangkat aturan kebijakan yang harus diimplementasikan di Papua. “Perangkat-perangkat ini bertabrakan dengan UU Otsus di mana kita berbicara tentang kesehatan pendidikan tetapi UU ini juga ada mengamanatkan pada hal-hal tertentu sehingga berbenturan dari perangkat ini, implementasi dari UU Otsus menjadi lemah,”ujar Hanna Hikoyabi.
Hal senada juga disampaikan oleh Mariana Ibo Pulanda yang mewakili Kaum Perempuan Papua mengatakan, bahwa keberpihakan dan perlindungan bagi masyarakat kecil juga belum ada terlebih lagi dengan pemberdayaan.
“Pemberdayaan tidak pernah sampai di kampung dan apa yang dimaksud dengan pemberdayaan oleh pemerintah tentang pemberdayaan. Hal ini masih membingungkan kami yang ada dikampung-kampung,” ujar Mama Ibo
Sebaiknya harus ada persamaaan persepsi antara tiga lembaga antara lain DPRP, Gubernur dan Majelis Rakyat Papua untuk menentukan nasib orang Papua, untuk mengarahkan Papua ini sebaiknya bagaimana, dan sampai kapan orang Papua bangkit menjadi tuan dinegerinya sendiri.
Lebih jauh diungkapkan Mama Ibo bahwa selama enam tahun Otsus namun dana Otsus yang turun dimasing-masing kampung tidak jelas sumber alokasinya darimana, apakah APBD, dana Otsus atau dana darimana. “Hal ini sangat membingungkan bagi kami orang-rang kecil dikampung,”ujar Mama Ibo.
Menurutnya berbicara tentang dana Otsus dengan cukup besar ibarat sebuah guntur yang begitu besar yang menandakan akan segera turun hujan yang deras namun hujan yang dinanti nanti tidak pernah turun juga sampai hari ini.
Menaggapai tentang RaPerdasi dan Perdasus yang telah dibuat oleh Panitia legislasi DPRP, Leo Imbiri dari Sekertaris Dewan Adat Papua (DAP) mengatakan bahwa apabila Perdasi dan Perdasus yang telah dibuat sebelum ditetapkan dalam lembaran daerah, setelah tigapuluh hari hal itu dinyatakan sah.
Menurutnya Imbiri Perdasus yang sudah ditetapkan, tetapi apakah APBD 2008 ditetapkan tanpa mengacu pada Perdasus yang sudah ditetapkan oleh DPRP. Selain itu kata Imbiri DPRP sendiri tidak konsisten, seperti dalam keputusan DPRP tentang Irian Jaya Barat. “ Kalau pelaksanaaan pikada di Irian Jaya Barat tetap dilakukan maka DPRP akan melaksanakan referendum di tanah Papua. Tetapi hal itu juga tidak dilakukan, ini jelas menandakan bahwa DPRP membuat keputusan tetapi DPRP tidak konsisten untuk melakukan keputusan yang dilakukan dan akan memperlemah posisi DPRP,”ujar Imbiri.
Selain itu salah satu Peratutan pemerintah yang dinilai kurang relevan adalah tentang PP No 54.”sejak keluarnya PP tersebut Dewan Adat Papua dalam Pleno II menegaskan menolak PP tersebut dan menyurat resmi ke DPRP untuk meninjau kembali karna PP 54 ini sangat diskriminatif. “ Orang Papua harus tinggal 10 tahun di Papua baru bisa mendapat hak untuk dipilih sementara orang dari luar hanya 6 bulan tinggal di Papua boleh ikut dipilih, “ujar Imbiri.
Selain itu pernyataan 12 Agustus juga tidak pernah ada solusinya sekalipun sudah beberapa kali ke DPRP tetapi tetap ditolak dari komisi ke komisi yang lain.” Dan sampai hari ini kita belum pernah ketemu dengan pimpuinan DPRP untuk mendapatkan respon tentang pernyataan 12 Agustus,” ujar Imbiiri.
Menurutnya bahwa sebaiknya perlu ada komunikasi dan persamaan setiap instansi untuk penyelesaian setiap masalah untuk kemajuan di Papua ini.
“ Berbicara tentang Orang Papua saat ini saya pikir mereka sangat membutuhkan Kesehatan, Pendidikan, dan masih banyak lagi , dan apa kebijakan pemerintah disetiap tempat untuk menjawab tantangan seperti itu. Supaya mereka ini secara tidak langsung dilibatkan dalam proses tataran politik dalam tataran elit politik. Rakyat tidak boleh dikorbankan karena kepentingan elit politik,” ujar Imbiri
Dia lantas memberikan contoh tentang komunitas masyarakat asli Papua di kota Jayapura ini berapa banyak, apa susahnya mensejahterakan mereka. “Kalau begitu kita tanya apa yang mereka perlukan dan butuhkan secara lahir batin sehingga mereka juga merasakan bahwa inilah keberpihakan, pemberdayaan, pendampingan dan kita tidak berputar hanya pada wacana tetapi lihat yang kongkrit saja,” ujar Imbiri.
Jika pimpinan mengatakan ini program dan ini uangnya maka Kadistrik tinggal melaksanakan program dan lakukan kontrol yang diperankan DPRP,
“Dengan adanya jalur yang bagus tentunya kesejahteraan tidak usah kita tunggu terlalu lama, tetapi jika hanya pada tataran politik terus maka rakyat akan terus seperti ini.” ujar Imbiri.
Selain itu anggota DPRP Demas Patti menyarankan kalau bisa DPRP, Gubernur dan MRP duduklah bersama sama untuk bicara dengan hati yang terbuka untuk membicarakan apa yang sebenarnya rakyat butuhkan. (Yunus Paelo)

%d blogger menyukai ini: