Keanggotaan Perwakilan Komnas HAM Papua Telah Berakhir

JUBI – “SK Perwakilan Komnas HAM Papua sudah berakhir pertengahan Januari lalu.” tegas Ridha Saleh, Wakil Ketua I yang membidangi kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) saat diwawancarai Jubi via telpon sehubungan dengan belum jelasnya status kepengurusan Perwakilan Komnas HAM Papua paska berakhirnya SK para anggotanya.
Dengan berakhirnya, masa berlaku SK tersebut, maka anggota Perwakilan Komnas HAM Papua secara otomatis tidak lagi bertugas, terang Ridha.
Pria yang pernah menjabat sebagai Deputi Direktur Eksekutif Walhi periode 2002 – 2006 ini menjelaskan bahwa sesuai keputusan rapat paripurna, berkaitan dengan habisnya masa tugas anggota Perwakilan Komnas HAM Papua, Komnas HAM telah membentuk sebuah tim caretaker dan pelaksana harian yang bertugas melakukan assesment dan seleksi anggota baru.
“Tim ini akan segera datang ke Papua untuk mengambil langkah-langkah secepatnya, terutama dalam mendorong status perwakilan Komnas HAM Papua sesuai dengan amanat UU Otonomi Khusus Papua, selain melakukan seleksi anggota baru” ujar Ridha. Tim yang bertugas ini terdiri dari 2 tim yang masing-masing bertugas melakukan assesment (berkaitan dengan tugas dan fungsi serta Standar Operasional Prosedur perwakilan) dan melakukan seleksi.
Mengenai kinerja Perwakilan Komnas HAM Papua selama ini yang dinilai oleh banyak pihak belum bisa memberikan rasa keadilan bagi orang Papua, Ridha mengatakan belum bisa menilai kinerja tersebut karena pihaknya belum melakukan evaluasi terhadap kinerja perwakilan selama ini. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa sulit untuk menilai kinerja perwakilan ini secara objektif karena faktanya, perwakilan ini tidak memiliki kewenangan yang jelas. Demikian juga dengan operasional lembaga ini yang tidak ditunjang secara maksimal oleh pemerintah daerah setempat sehingga sangat sulit bagi lembaga ini untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal.
Memang beberapa kasus pelangaran HAM yang masih menggantung dan belum jelas statusnya seperti Kasus Wasior, Kasus Wamena dan Kasus Abepura berdarah. Kasus-kasus ini sangat diharapkan bisa dituntaskan oleh lembaga yang dibentuk oleh konstitusi Indonesia ini. Bukan saja didorong oleh perwakilan Komnas HAM Papua, tapi juga oleh Komnas HAM.
Mengenai sosialisasi berakhirnya masa tugas perwakilan Komnas HAM Papua dan rencana seleksi anggota baru ini, Ridha menyebutkan bahwa Komas HMA telah menyurat kepada pihak DPRP, MRP dan Gubernur.
“Kami telah menyampaikan hasil rapat paripurna kami kepada MRP, DPRP dan Gubernur. Dalam waktu dekat ini diharapkan bisa ada langkah konkrit berkaitan dengan status lembaga tersebut sesuai dengan UU. No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.” ujar Ridha. (Victor Mambor)

Iklan
%d blogger menyukai ini: