Ide Pemekaran ; Jangan Terkecoh PDRB

Ide Pemekaran ; Jangan Terkecoh PDRBJUBI – Pemekaran Provinsi Papua bukanlah sesuatu yang diharamkan bagi semua pihak sebab dalam UU Otsus Papua pasal 76 menyebutkan Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi provinsi dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) setelah memperhatikan dengan sungguh sungguh kesatuan social budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.

“Bagi kami pemekaran bukan sesuatu yang haram tetapi yang jadi soal adalah prosedur pemekaran yang dilakukan di Provinsi Papua,” ujar Albert Yogi Ketua Fraksi PDIP di Jayapura belum lama ini.
Menurut Yogi UU Otsus Papua dan UU tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan ruang untuk pemekaran sehingga tak menjadi soal dalam pelaksanaan pemekaran wilayah Provinsi Papua. Pasalnya saat ini DPR RI sedang mengkaji UU Pemekaran beberapa wilayah di Indonesia termasuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Barat Daya. Bahkan beberapa waktu lalu juga ada pendeklarasian Provinsi Teluk Cenderawasih dan juga Provinsi Bomberai.
Bagi Don Flassy staf ahli Bappeda Provinsi Papua kepada Jubi di ruang kerjanya mengakui bahwa pemekaran Provinsi Papua menjadi beberapa provinsi memberikan peluang untuk orang Papua saling berkompetisi dan juga wilayah ini terlalu luas bagi seorang gubernur sehingga perlu menambah beberapa wilayah agar sesame gubernur saling berjuang untuk kemajuan wilayahnya masing masing.
Ide pemekaran Provinsi Papua atau Irian Jaya sebenarnya bukan hal baru sebab sejak 1980 an sudah mulai dicanangkan. Gagasan ini sudah lama didengungkan 1970 an, bahkan Pemda Dati Irian Jaya sendiri sejak 1982 telah menyusun rencana pemekaran Provinsi Irian Jaya berisi beberapa alternative jadi tiga provinsi.
Gagasan itu kembali mencuat ke permukaan tatkala dilakukan seminar Nasional Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Jakarta 1984.
Adapun alasan yang selalu dipakai untuk melakukan pemekaran Provinsi Irian Jaya waktu itu karena wilayahnya terlalu luas, isolasi geogrfasi yang sulit hingga mempengaruhi sarana transportasi di Provinsi Papua.
Mantan anggota DPR RI daerah pemilihan Irian Jaya, DrsAntonius Rahail mengatakan sebenarnya keinginan untuk memekarkan wilayah Irian Jaya sudah lama diminta masyarakat melalui DPRD dan Pemda sejak tahun 1980. Namun waktu itu lanjut Rahail pemerintah pusat mengatakan kesulitan dana.
Untuk melakukan persiapan menuju pemekaran wilayah Provinsi Irian Jaya dibagi menjadi wilayah pembantu gubernur masing masing Wilayah I meliputi Jayapura, Kota Jayapura, Paniai dan Jayawijaya. Wilayah II meliputi Biak Numfor, Yapen Waropen, Manokwari dan Sorong. Wilayah III meliputi Fakfak dan Merauke.
Langkah pertama yang ditempuh waktu itu adalah melakukan pemekaran beberapa wilayah kabupaten administrative yang selanjutnya menjadi wilayah otonom. Ketiga wilayah administrative yang dimekarkan waktu itu masing masing Kabupaten administrative Paniai dengan ibukota Enarotali, Kabupaten Puncak Jaya dengan ibukota Mulia dan Kabupaten Mimika dengan ibukota Timika.
Menjelang Pemilu 2004, terjadi pemekaran wilayah kabupaten secara besar besaran antara lain Kabupaten Sarmi, Keerom, Waropen, Asmat, Mappi, Boven Digoel, Supiori, Raja Ampat, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Yahukimo, Tolikara, Pegunungan Bintang dan beberapa tahun terakhir ini Kabupaten Puncak, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Grime Nawa.
Sebelumnya juga Pemerintah Provinsi Dati I Irian Jaya pada tahun 1999 mengusulkan pembagian wilayah Provinsi Irian Jaya menjadi tiga Provinsi masing masing,
1.Provinsi Irian Jaya Timur meliputi , Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Merauke, Jayawijaya, Puncak Jaya dengan ibukota Jayapura.
2.Provinsi Irian Jaya Tengah meliputi, Kabupaten Biak Numfor, Yapen Waropen, Paniai, Mimika dan Nabire dengan ibukota Timika.
3.Provinsi Irian Jaya Barat meliputi, Kabupaten Manokwari, Fakfak, Sorong dan Kotif Sorong dengan ibukota Manokwari.
Pertanyaan sekarang mengapa di saat negara kekurangan dana justru terjadi pemekaran di mana mana mulai dari tingkat kabupaten hingga pemekaran provinsi?
Tampaknya persoalan dana bukan jadi perhatian utama sebab ketika Provinsi Irian Jaya Barat disahkan jadi provinsi toh memperoleh bantuan dana dari APBN tanpa dana Otsus. Hingga muncul kesepakatan Mansinam dan pertemuan se Papua Barat dan Papua di Biak untuk pembagian dana Otsus bagi kedua wilayah tersebut. Bahkan pemekaran IJB sesuai UU Otsus sampai sekarang belum direalisasian.
Terlepas dari pro dan kontra ternyata pemekaran terus berlangsung tanpa memikirkan mekanisme yang ada sebab DPR RI menerima usulan dari masyarakat termasuk Papua Selatan, Barat Daya dan lain sebagainya. Apalagi bagi wakil rakyat, DPR RI memiliki hak inisiatif untuk menjawab aspirasi dari masyarakat yang merupakan konstituante mereka sebagai wakil rakyat tanpa melihat rencana dari pihak eksekutif khususnya Depdagri.
Persoalan pertama yang muncul di Provinsi Papua saat ini adalah jumlah penduduk yang masih sedikit sesuai data berkisar 2 juta jiwa. Andaikata dibagi menjadi lima provinsi masing masing Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat dan Papua maka jumlah penduduk Papua rata rata adalah sekitar 500.000 jiwa saja atau 400.000 jiwa.
Bahkan jumlah penduduk Irja pada tahun 1994 baru berkisar 1,7 juta jiwa dan sekitar 300.000 diantaranya warga migrant dari luar Papua. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sebenarnya proporsi migrant di Papua terus meningkat dari 8,7 persen pada tahun 1980 menjadi 16,1 persen pada 1990. Selain itu hampir 17 persen warga Papua saat ini merupakan warga transmigrasi atau transmigran.
Jika disimak sebenarnya penambahan penduduk melalui program transmigrasi sudah dilakukan sejak lama guna mendukung program pemekaran di Provinsi Papua. Sebagai contoh adalah Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayapura serta cikal bakal Kabupaten Grime Nawa justru jumlah penduduknya bertambah karena program transmigrasi.
Selain jumlah penduduk yang tidak berimbang juga pendapatan per kapita di Provinsi Papua. Orang akan terkecoh dengan jumlah PDRB yang tinggi tetapi sebenarnya itu tidak memberikan gambaran semestinya. Faktanya hampir sebagian besar potensi sumber daya alam mulai dari tambang hingga kehutanan justru disedot ke Jakarta.
Kegiatan ekstratif di Papua telah berlangsung selama puluhan tahun, namun masyarakat Papua masih tetap dalam kategori penduduk miskin di Indonesia. Data dari BPS Indonesia (2004) menunjukan bahwa prosentase penduduk miskin di Papua pada 2002 mencapai 39 % dari total jumlah penduduk hingga menjadikan Papua salah satu provinsi tertinggal dan termiskin di Indonesia.
Pertumbuhan yang tinggi tidak berarti memberikan kualitas pembangunan dan penurunan angka kemiskinan. Bahkan Papua memiliki angka kemiskinan tertinggi di Indonesia . Pada 2003 tiga puluh delapan persen penduduk Papua hidup di bawah garis kemiskinan, lebih dari dua kali rata rata nasional sebesar tujuh belas persen.
Meski demikian pemekaran Provinsi Papua akan mengurangi akan kemiskinan ataukah akan memperjelas jurang kemiskinan antara masyarakat yang sudah siap sumber daya manusia (SDM) untuk berhadapan dengan lingkungan masyarakat yang tersingkap karena selama ini tidak pernah dilibatkan atau pun mengalami pembiaran karena tidak terjangkau pendidikan.
Kekhawatiran Ketua Fraksi PDIP tentang pemekaran karena tidak sesuai mekanisme yang benar mungkin bisa diterima, sebab ada beberapa kabupaten pemekaran atau pun Provinsi Papua Barat sebagai provinsi induk harus dimekarkan jadi Papua Barat Daya.
Sementara itu pertemuan antara DPRP Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Gubernur Provinsi Papua belum lama ini tak membuahkan hasil sehingga masing masing pihak kembali berbicara di lembaganya.
Hal ini akan berbenturan dengan perencanaan daerah provinsi induk yang akan berbagi dana APBD ke wilayah wilayah pemekaran. Sementara wilayah induk sendiri masih sangat tergantung pada APBD mau pun belas kasihan dari pemerintah pusat di Jakarta.
Pemekaran ini tidak akan tertutup kemungkinan untuk melahirkan provinsi provinsi baru sesuai etnis dan budaya masyarakat di tanah Papua. (Dominggus A. Mampioper, dari berbagai sumber)

Iklan
%d blogger menyukai ini: