6 Tahun Keerom ; Potensi Melimpah, PAD Minim

6 Tahun Keerom ; Potensi Melimpah, PAD MinimJUBI-Pemekaran suatu daerah semestinya dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Kondisi Topografi yang sulit sering kali menjadi alasan tidak sampainya pelayanan pemerintah di daerah daerah terpencil. Dan dengan pemekaran daerah, diharapkan dapat mendekatkan pelayanan pemerintah, diharapkan timbul daerah pertumbuhan baru yang akhirnya masyarakat di daerah tersebut menjadi lebih sejahtera.

Salah satu Kabupaten yang awal sekali dimekarkan adalah Kabupaten Keerom. Kabupaten yang dimekarkan melalui undang undang Nomor 20 Tahun 2002. Memiliki luas daerah 61.493 kilometer persegi atau sekitar 6.149.300 hektar, awalnya meliputi lima distrik, yaitu Arso, Waris, Senggi, Skamto dan Web, dengan ibukota Waris,. Namun hingga enam tahun pemekaran, aktivitas pemerintahan masih dipusatkan di Arso dan kini sudah dimekarkan menjadi 7 distrik yaitu Arso, Skanto, Arso Timur Senggi, Waris, Web dan Towehitam
Proses persiapan hingga Kabupaten ini memilih bupati definitifnya sendiri memakan waktu hingga hampir 4 Tahun. Dan selama 6 tahun pemekaran, daerah ini belum juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dari Rp.Rp. 4,65 miliar. Sehingga dapat dipastikan APBD tahun 2008 sebesar Rp. 488 miliar lebih itu, 99 persennya berasal dari Jakarta. Menurut kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Keerom, Evert Baransano karena selama ini belum ada PERDA yang mengaturnya. “Selama ini kami hanya melaksanakan sesuai SK Bupati saja, dan itu sifatnya sementara. Untuk itu kabupaten Keerom harus punya peraturan daerah sendiri untuk mengakomodir hasil bumi kabupaten ini yang begitu melimpah,” ujarnya. Untuk itu pihaknya telah mempersiapkan Perda untuk diajukan ke legislatif. Dan diharapkan dalam tahun ini sudah ada aturan yang jelas, dengan demikian PAD kabupaten ini dapat meningkat dengan signifikan.
Pertanian merupakan tonggak utama perekonomian Keerom. Data Badan pusat Statistik (BPS) Papua Tahun 2002, sektor pertanian di kabupaten ini menyerap 77,37 persen tenaga kerja. Jika dirinci, 60,33 persen tenaga kerja, subsektor perkebunan. Sekitar 15 persen sisanya memilih usaha perikanan dan peternakan. Penanaman kelapa sawit berpusat di distrik Arso dan skanto dimulai sekitar tahun 1985. Saat itu 3.500 rumah tangga peserta transmigran pola perkebunan inti rakyat (PIR) berdatangan. Para transmigran menempati Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di Arso dan mengelola perkebunan kelapa sawit di lahan sekitar 7.000 hektar. Setelah 23 tahun luas lahan yang dikelola PT. Perkebunan Nusantara II ini telah mencapai 7,790 hektar kelapa sawit dan petaninya sudah sudah mencapai 10.052 rumah tangga. Pada bulan januari ini, pemerintah provinsi kembali membuka lagi sekitar 26.300 hektar kelapa sawit yang akan dikelola oleh PT Tandan Sawita Papua.
Selain itu potensi lain yang cukup besar dari kabupaten ini adalah hutan produksi yang sebagian besar berupa HPK, dan dialokasikan pada bagian tengah meliputi Distrik Senggi dan Web yang rencananya akan sebagai areal perkebunan. Potensi kayu yang cukup besar meliputi Merbau, Agathis, Benuang, Bintangur dan Pulai ini HPKnya dipegang oleh tiga perusahaan yaitu 1) PT. Risana Indah Forest Industries, 2) PT. Hanurata Coy Ltd, dan 3) PT. Batasan. Sayangnya, potensi pertanian, perkebunan dan kayu yang begitu besar ternyata tidak mampu meningkatkan PAD Kabupaten ini.
Hingga 6 tahun pemekaran daerah, Kabupaten Keerom belum juga mampu menyiadakan air bersih buat warganya. Untuk mendapatkan air selama ini warga Keerom mendapatkannya dengan menggali sumur. Karena struktur tanahnya yang banyak mengandung liat, air sumur disini keruh dan kering jika musim kemarau. Selama ini warga kerom mengkonsumsi air hujan, sebab air sungai dan air sumur di daerah ini keruh. Air hujan ini diendapkan dalam waktu cukup lama, kemudian harus disaring lagi. Hal ini dikarenakan zat kapur di dalam air sangat tinggi. Sesudah itu air harus dimasak lagi sampai mendidih, baru dapat dikonsumsi. Hal ini diakui oleh Sekda Keerom I Wayan Sura. Ia mengatakan saat ini sudah dilakukan percobaan di daerah Arso Kota, yaitu dengan menyedot air dari kali pasar kota lalu diolah menjadi air bersih. “Untuk membangun PDAM tentu membutuhkan biaya besar, tapi belum tentu masyarakat disini mau membayar air PAM, karena rata -rata penduduk disini masih taraf ekonomi lemah, jadi kalau dari segi provit, PDAM bisa mengalam kerugian.” ujar Sekda. Namun ia bersyukur karena menurutnya masyarakat tidak begitu mengelukan karena sudah menjadi kebiasaan mereka.
Selain itu 60 persen dari seribu lebih pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di kabupaten ini ternyata berdomisili di Kota Jayapura. Empat buah bus pemerintah Kabupaten setiap harinya harus menjemput dan mengantar pulang PNS ini bolak balik Jayapura – Arso “Padahal waktu melamar menjadi PNS mereka menggunakan KTP Keerom dan sudah menandatangani surat penyataan bersedia ditempatkan diseluruh daerah di kabupaten ini,” ujar Sekda. Akibatnya pelayanan publik menjadi salah satu kendala di kabupaten ini. Tidak jarang juga diantara PNS ini yang meninggalkan tempat tugas, terutama tenaga kesehatan dan pendidikan. Contohnya SD Kampung Yeti. Bangunan Sekolah di kampung ini baru dibangun tahun 2007, hanya dibimbing dua orang guru.
Pemerintah kabupaten Keerom berusaha untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan angka kelulusan sekolah di kabupaten ini dengan menyiapkan berbagai program antara lain menyediakan sarana pendidikan, peningkatan mutu dan menata layanan pendidikan. “Untuk tenaga guru SD saja, kabupaten Keerom hingga saat ini masih membutuhkan 80 lagi, namun baru diakomodir sekitar 28 orang dalam penerimaan CPNS tahun 2008,” ujar Oktovianus Nasandit, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom.
Langkah baru yang diambil untuk mengatasi permasalahan ini antara lain, Jumat (1/2) Kabupaten Keerom mengangkat 40 guru sukarela dengan masa kerja 3 tahun untuk ditempatkan di lima distrik kabupaten keerom. “Pendistribusian guru dilakukan sesuai kebutuhan, distrik senggi yang memiliki 6 kampung mendapatkan 14 orang, Distrik Arsi Timur 15 0rang, distrik Web dua orang dan Distrik Towehitam mendapatkan 8 orang guru,” katanya. Berbagai infrastruktur telah disiapkan seperti rumah guru dan insentif lain agar para guru mau bekerja di tempat tempat ini.
Kondisi jalan memprihatinkan, karena rusak atau putusnya beberapa jembatan penghubung, antara lain di Waris, Web, dan Senggi juga menyebabkan beberapa kampung terisolir juga menyebabkan para PNS enggan bekerja di kabupaten ini, demikian juga masyarakat kampung yang ingin ke kota harus mengeluarkan dana yang sangat besar. Lagipula sebagian besar penduduk di ibu kota distrik, apalagi di dusun-dusun, belum menikmati aliran listrik. PT Perusahaan Listrik Negara yang beroperasi di Papua mulai tahun 1972, tambah memperburuk kondisi kabupaten ini.
Permasalahan lain yang cukup ramai dibicarakan akhir akhir ini di Keerom adalah hasil Audit BPK perwakilan Papua tentang Bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran 2006 dimana ditemui bantuan sebesar Rp. 167 juta bantuan keuangan terhadap partai politik yang tidak sesuai ketentuan dan Rp. 213 juta bantuan keuangan yang belum dilaporkan.
“Saya minta jika ada temuan yang menjurus pada penyimpangan anggaran , maka harus ditindak tegas dan harus ditindak lanjuti hingga proses hukum,” ujar Herman Yaku, Wakil Ketua II DPRD kabupaten Keerom
Sayangnya, hingga saat ini Bupati Keerom beserta jajarannya, DPRD Kabupaten Keerom dan LSM yang bekerja di wilayah ini belum biasa duduk bersama untuk membicarakan permasalahan permasalahan mereka. Mereka lebih suka mengeluarkan pernyataan dan membatah pernyataan lewat media ketimbang duduk bersama. (Angel Flassy)

Iklan
%d blogger menyukai ini: