Tata Ruang yang “Taka Ruang” Penyebab Banjir dan Longsor di Kota Jayapura

JUBI – Orang sering menyebut Kota Jayapura dengan nama Hongkong di waktu malam, karena memang lampu lampu menyelumuti gunung gunung di sekitarnya. Bahkan kerlap kerlip lampu membuat wajah kota semakin menarik. Namun di siang hari tampak belangnya yaitu wajah kota yang sebenarnya semrawut dan banyak bangunan liar yang bermunculan di bukit bukit terjal.

“ Inilah yang disebut Tata Ruang Kota Jayapura atau lebih tepatnya kita namakan Taka Ruang Kota Jayapura. Pasalnya banyak bangunan atau pun permukiman yang menempati lokasi lokasi yang terjal dengan kemiringan dengan elevasi 45 derajat,”ujar Sekretaris Ikatan Konsultan Indonesia Daerah Papua (Inkindo) Papua Ir Marthin Chaay kepada Jubi di Jayapura belum lama ini.
Menurut Marthin Chaay peristiwa banjir dan longsor ini bukanlah sesuatu yang baru saja terjadi di Kota Jayapura. “Sudah sejak lama peristiwa mengenaskan ini terjadi. Dulu pernah terjadi banjir dan longsor di kawasan Kolfkamp dan APO. Bahkan peristiwa setahun lalu 2006 kawasan Cyklops mengamuk dan beberapa jembatan di Sentani pun putus,”ujar Chaay.
Meskipun ini persitiwa alam tetapi bagi Marthin Chaay aktivitas manusia dan pengembangan Kota Jayapura harus memperhitungkan untung rugi dan keseimbangan alam. “Kalau tidak memasukan keseimbangan alam dan melanggar aturan maka petaka yang bisa diterima,”ujar Chaay seraya menambahkan ketegasan pemerintah dalam mengawasi bangunan di Kota Jayapura agak lemah dan terkesan membiarkan.
Menanggapi soal tudingan pemerintah Kota Jayapura kurang tegas menurut Kepala Dinas Tata Kota Jayapura Ir Agustinus Sa’pang sebenarnya pihak pemerintah Kota hanya mampu menindak rumah rumah yang dibangun kalau memiliki sertifikat yang sah. “ Sebenarnya permukiman yang berada di kawasan perbukitan dengan kemiringan 30 % tidak memiliki sertifikat dan mereka memperoleh ijin dari masyarakat adat pemilik tanah. Jadi agak sulit untuk mengontrol dan menindak,” ujar Sa’ pang. Dia menambahkan kawasan kawasan yang rawan bencana seperti di kali Klofkamp dan APO kali terutama mereka yang bermukin dekat bukit bukit dengan kemiringan yang sangat terjal. “ Apalagi kawasan itu merupakan wilayah konservasi sehingga tidak cocok untuk mendirikan bangunan. Saya menghimbau kepada masyarakat termasuk pemilik tanah adat untuk sama sama menjaga keseimbangan alam dan lingkungan,”ujar Sa’pang.
Menjawab pertanyaan Jubi lokasi tanah longsor dan korban di kawasan RSUP Dok II Jayapura menurut Kadinas Tata Kota Jayapura sebenarnya para pemukim di situ sudah tinggal sejak tahun 1980 an dan mereka bekerja sebagai karyawan di RSUP Dok II. “Permukiman ini sudah ada sebelum terbentuknya Kota Jayapura sehingga tampaknya perkembangan kota ini sejak awal sudah tak bisa dikendalikan lagi,”ujar Sa’pang.
Lebih lanjut Agustinus Sa’pang hanya mengimbau agar pemilik tanah adat harus bekerja sama dengan pemerintah Kota Jayapura untuk mulai mematok kawasan kawasan yang rawan dan tidak boleh ada permukiman. Kawasan kawasan di Kota Jayapura yang dianggap rawan bencana jika hujan lebat antara lain Army Post Office (APO); kawasan Kloof kamp, kawasan Dok II; kawasan Dok IX, kawasan Polimak.

Koofkamp tak layak jadi permukiman
Kloof Kamp berasal dari bahasa Belanda berarti lembah sempit dan kamp berarti perumahan sehingga jika diterjemahkan secara bebas mengandung arti perumahan di lembah sempit. Memasuki awal 1960 an kawasan sempit ini mulai berkembang tetapi agak lamban. Beberapa warga yang tinggal waktu itu hanya sekitar lima rumah saja. Antara lain keluarga Mirino, Mofu dan beberapa warga dari Nimboran. Tahun 1970 an kawasan Koolfkamp ini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat dan permukiman pun mencapai di kaki bukit sumber air kali Anafre.
Mantan Gubernur Irian Jaya Brigjen Acub Zainal sekitar 1971 memerintahkan 20 KK yang menempati wilayah Army Post Office (APO) Pantai agar segera mengosongkan wilayah tersebut. Mulanya mereka direncanakan pindah ke lokasi permukiman tanah hitam tetapi umumnya mereka pedagang dan pegawai negeri sehingga merasa keberatan pindah ke permukiman baru. Akibatnya para pedagang dan beberapa PNS sebanyak 20 KK itu menempati kawasan Kloofkamp hingga sekarang ini.
Pertambahan penduduk yang bermukim di wilayah Kloofkamp ini semakin hari terus bertambah sekitar tahun 1991 saja rata rata pertambahan setiap tahun 7 KK/tahun. Dalam 20 tahun saja sudah meningkat menjadi 148 KK yang menempati kawasan Kali Kamp ini.
Kali kamp ini sebenarnya tak layak jadi permukiman sebab berada di pinggiran kawasan perbukitan Cykloops (Dafonsoro) dengan letak kemiringan sekitar 40-60 derajat dan areal yang digunakan sebagai lokasi permukiman jaraknya sekitar 50 meter dari Kali Anafre.
Selain itu daerah perbukitannya dipakai oleh masyarakat sebagai lahan perladangan yang cenderung berpindah pindah (shifting cultivation) dengan hanya menanam tanaman semusim untuk dikonsumsikan setiap hari. Hingga punggung bukit semakin hari terus terkikis dan kritis. Data Dinas Tata Kota Jayapura menyebutkan lahan kritis di Kota Jayapura baru mencapai 90 Ha saja.
Memang sejak tahun 1983 Pemerintah Kotif Jayapura pernah telah mengeluarkan larangan untuk membuat bangunan baru di lokasi Kloofkamp dan konon akan memindahkan mereka ke lokasi trans di Koya mau pun Arso tetapi hingga kini permukiman di lokasi tersebut padat dan sempit. (Dominggus Mampioper)

Iklan
%d blogger menyukai ini: