Polisi, Parpol, Parlemen dan Peradilan Dianggap Paling Korup

JUBI – Institusi kepolisian, parlemen, lembaga peradilan dan partai politik di Indonesia masih dinilai sangat buruk dari hasil pengukuran pengaruh korupsi “Global Corruption Barometer” (GCB) 2007 yang diluncurkan oleh Transparency International (TI) yang diambil dari 1010 responden dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kenyataan tersebut seakan mengukuhkan hasil Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2006 yang pernah dikeluarkan oleh TI Indonesia yang juga menempatkan lembaga tersebut diperingkat atas atau terkorup.

Memang sangat ironis, namun itulah kenyataan dilapangan. Keempat lembaga tersebut merupakan ujung tombak penegakan hukum di Indonesia yang seharusnya menjadi teladan, ternyata menjadi sarang korupsi. Oleh karena itu, diharapkan tahun 2008 nanti kepolisian dan pengadilan harus mengembalikan citranya sebagai lembaga terdepan dalam penegakan hukum.
Temuan-temuan penting Global Corruption Barometer 2007 antara lain menunjukan adanya 1 dari 10 orang di seluruh dunia harus membayar suap untuk mendapatkan pelayanan publik, kasus suap yang dilaporkan meningkat di beberapa wilayah, seperti Asia-Pasifik dan Eropa Tenggara. Praktik suap secara khusus menyebar dalam interaksi dengan polisi, lembaga peradilan dan lembaga pelayanan perijinan. Publik percaya bahwa partai politik, parlemen, polisi dan lembaga peradilan adalah institusi paling korup dalam negaranya.
Dalam GCB 2007, banyak responden mengungkapkan bahwa hubungan dengan lembaga kepolisian adalah yang paling bermasalah dalam membayar suap. Satu dari 4 anggota masyarakat di dunia yang pernah berhubungan langsung dengan polisi dimintai uang pelicin, dan 1 dari 6 orang mengaku pada akhirnya mereka membayar suap. Suap juga dilaporkan sebagai problem yang berarti di lembaga peradilan, pelayanan ijin dan registrasi, pendidikan, pelayanan kesehatan dan juga pada pelayanan listrik. Responden dari kelompok berpenghasilan rendah dan menengah dihantam paling berat oleh efek suap kecil-kecilan.

Potret Buram Penegak Hukum
Dalam konteks Indonesia, prosentasi responden yang membayar suap mencapai 31%. Dampak korupsi dalam sektor dan institusi yang berbeda menunjukan lembaga kepolisian mendapatkan skor tertinggi dengan nilai indeks 4,2 disusul lembaga peradilan dan DPR yang indeksnya 4,1. Sedangkan partai politik nilainya 4,0, disusul pelayanan perijinan dan perpajakan yang masing-masing indeksnya 3,8 dan 3,6. Semakin tinggi indeks, semakin dipersepsikan terkorup.
Tingginya indeks kepolisian kita dalam GCB 2007, menunjukan citra institusi ini yang buruk dimata publik. Secara kasat mata bisa dilihat dari kekecewaan masyarakat selama ini terhadap pelayanan administrasi kendaraan, serta pembayaran suap dan pungli dalam pelanggaran lalu-lintas dan penanganan perkara. Pengadaan barang dan jasa di kepolisian juga bermasalah. Belum lama ini terungkap dugaan korupsi pengadaan kendaraan lapis baja (APC) di Mabes Polri pada 2001 sebesar Rp1,3 miliar, seperti dilaporkan oleh sebuah LSM.
Ada empat zona titik rawan korupsi di kepolisian yakni di “zona pelayanan” dalam urusan pemberian izin, registrasi, verifikasi dan sebagainya. Korupsi di zona kewenangan, khususnya dalam tugas selaku penegak hukum. Korupsi fiskal atau anggaran, dimana pos belanja barang, khususnya persenjataan telah menjadi sasaran empuk pemburu ekonomi rente. Terakhir, korupsi di manajemen personalia, khususnya saat rekruitmen, promosi, mutasi bahkan diklat untuk jabatan yang strategis. (Kastorius Sinaga, 2006). Penelitian mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) belum lama ini telah memperkuat sinyalemen ini. Penelitian mereka di 19 kepolisian daerah (Polda) menemukan fakta: untuk menjadi polisi, seorang calon terpaksa harus membayar Rp 40 juta.
Tahun 2006 lalu, Komisi III DPR pernah mendesak KPK untuk mengungkap kasus korupsi di kepolisian. Kasus korupsi yang menghebohkan adalah dalam pengadaan mesin sidik jari dan peralatan telekomunikasi. Waktu itu Komisi III sempat menyepakati untuk menggunakan hak angket untuk mensikapi kasus dugaan korupsi itu meski akhirnya tenggelam begitu saja. Presiden bahkan dalam Konferensi Ke-19 International Criminal Police Organization (ICPO) pada April 2006, pernah meminta pemberantasan korupsi dimulai dari kepolisian. Begitu juga dalam penanganan kasus korupsi, aparat kepolisian dan jaksa juga dinilai lamban, bahkan seringkali tidak ditindaklanjuti tanpa kejelasan kepada publik.
Bahkan, bekas Ketua Komisi Pemberan­tasan Korupsi Taufiequrahman Ruki di Jakarta Senin (24/12/2007), mengatakan korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan termasuk yang sulit dibuktikan karena berupa penyuapan dan Pemerasan. Ia mengatakan bahwa dari 30 jenis tindak pidana korupsi, jaksa dan polisi itu berhubungan dengan suap, meras, dan minta. Namun tidak mudah menagkap tangan kasus suap karena saat ini, orang sudah mewaspadai keberadaan KPK. Suap tidak lagi dilakukan lewat rekening, tapi cash. Tapi terbukti jika KPK sudah pernah mencoba dalam kasus di Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pertanahan Nasional. Bagaimana pun hasil survei persepsi dari lembaga pegiat korupsi tersebut mesti dijadikan bahan instrospeksi sebagai masukan bagi Kejaksaan dan kepolisian untuk memperbaiki diri. Terutama untuk polisi, adanya persepsi ini mestinya ini bisa menjelaskan apakah mereka masih menampilkan military police atau tidak? Korps polisi, semestinya benar-benar memegang prinsip to serve artinya melakukan servis dan benar-benar melayani publik.
Komitmen Kapolri Jenderal Polisi Sutanto untuk mewujudkan Polri yang baik, sudah seharusnya diwujudkan. Kapolri menyatakan sepakat untuk memublikasikan kepada masyarakat oknum polisi yang berperilaku negatif dan merugikan rakyat. Menurut…… Sutanto, dalam reformasi Polri, yang paling sulit adalah perubahan kultural menyusul maraknya keluhan sehubungan dengan perilaku negatif polisi yang mengganggu dan merugikan publik di berbagai daerah. Misalnya kasus salah tembak sering terjadi dan dilakukan oleh polisi. Kasus lain polisi tembak atasan seperti terjadi di Jawa Tengah dan Papua. Kasus yang paling baru polisi tembak istrinya menjelang natal Desember 2007 di Menado Sula­wesi Utara, sebelumnya kasus yang sama terjadi di Madura, Surabaya dan Bekasi. Kapolri perlu menseleksi ulang polisi mana yang layak dipersenjatai, perlu tes psikologi berkala.
Kenyataan tersebut menunjukan bahwa komitmen Presiden SBY untuk memberantas korupsi ternyata belum sepenuhnya bisa diterjemahkan pada tingkat implementasi. Kegamangan masih menyelimuti pejabat negara aparaturnya untuk melaksanakan kebijakan anti korupsi. Upaya pencegahan dan pembrantasan korupsi belum menjadi kesadaran mereka. Apalagi tidak ada sanksi bagi pejabat yang tidak menjalankan kebijakan itu.
Tidak hanya kepolisian dan kejaksaan, kinerja lembaga pemberantasan korupsi lainnya seperti pengadilan, tim pemburu korupsi, juga belum memuaskan. Aparat pemberantas korupsi lebih mementingkan kuantitas dan bukan kualitas penanganan perkara korupsi. Kasus sitaan dan ganti rugi di Kejaksaan yang hingga kini belum ada titik terang, menunjukkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas lembaga Kejaksaan. Bahkan aparat penegak hukum seringkali meminta suap dalam penanganan kasus korupsi. Dibebaskannya terdakwa korupsi dan pembalakan liar Adelin Lis oleh Pengadilan Negeri Medan bulan lalu, adalah kasus yang paling mencoreng citra lembaga peradilan. Serangan balik koruptor juga masih terjadi di sejumlah daerah, dimana polisi dan jaksa lebih tergoda menangani kasus pencemaran nama baik dari pada membuktikan kasus korupsinya.
Tak heran jika kebijakan antikorupsi Presiden masih terkesan sebagai pencitraan diri dan meningkatkan popularitas. Hanya kasus-kasus kecil yang diproses, sedangkan kasus yang melibatkan lingkaran istana dan elite partai sama sekali tidak tersentuh. Sejumlah koruptor dana BLBI juga belum berhasil diseret ke pengadilan, dan termasuk kasus aliran dana BI ke anggota DPR. Upaya Jaksa Agung untuk kembali menangani perkara Soeharto dalam kasus yayasan Supersemar, dan menyeret Tomy Soeharto masih belum tampak hasilnya. Upaya pencegahan korupsi dengan mereformasi birokrasi pun masih jalan di tempat.
Partai politik dan DPR juga belum bisa memerankan fungsinya sebagai kekuatan penekan dalam pemberantasn korupsi. Dalam banyak kasus, mereka juga terlibat kasus korupsi. Sebagai contoh, mantan anggota DPR Noor Adenan Razak kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai Rp 1,5 miliar dari pimpinan proyek pengadaan tanah Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Sugiyo Prasodjo pada tahun 2004. Contoh paling baru adalah laporan Ketua BPK Anwar Nasution tentang adanya aliran dana puluhan miliar Rupiah ke anggota DPR yang kini sedang dalam proses hukum KPK.
Meskipun banyak hasil, namun dibanding dengan beberapa ribu kasus yang dilaporkan, Kinerja KPK juga dinilai sejumlah kalangan masih lemah karena masih banyaknya kasus yang tidak/ belum diselesaikan. Bahkan KPK dianggap belum menyentuh kasus yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan.
Berdasarkan kenyataan tersebut, Transparency International (TI) Indonesia mendesak:
1. KPK menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkungan penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, KPK harus lebih mengutamakan fungsi supervisi dan koordinasi supaya kejaksaan dan kepolisian bisa berperan lebih efektif dalam memberantas korupsi.
2. Pemerintah mempercepat proses reformasi birokrasi di institusi lembaga penegak hukum termasuk kepolisian. Reformasi birokrasi juga harus diikuti perubahan organisasi yang lebih efektif, efisien, dan transparans, serta aturan kepegawaian yang lebih berintegritas.
3. Presiden untuk secara aktif memantau pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama untuk memastikan instruksinya dilakukan oleh para pejabat negara.
4. Pengintensifan kembali fungsi pengawasan, khususnya yang melibatkan tiga unsur dalam pemberantasan korupsi yakni birokrasi pemerintah, pengawasan parlemen, dan sistem penegakan hukum, serta memberi ruang pengawasan dari masyarakat sipil. (Victor Mambor)

%d blogger menyukai ini: