Perlu Verifikasi Legalitas Kayu Lokal

JUBI – Karena tuntutan pembeli kayu asal Eropa sehingga mau tidak mau kayu kayu asal Indonesia harus memperoleh standar verifikasi legalitas kayu (SVLK) Indonesia sehingga bisa terjual di sana. Walau demikian sebenarnya para konsumen di Indonesia juga harus memiliki kesadaran untuk membeli kayu kayu yang sah sesuai aturan yang berlaku.

Hal ini diungkapkan Abner Mansay salah seorang peserta Pelatihan Monitoring dan Implementasi Verifikasi Legalitas Kayu kerja sama Foker LSM Papua dan Telapak Bogor di Jayapura belum lama ini.
“Saya kira pengguna kayu di dalam negeri juga harus mengetahui asal usul dan legalitas kayu untuk dipakai atau dibeli,”ujar Abner Mansai di sela sela pelatihan.
Pasalnya lanjut Mansai justru kebutuhan lokal sangat tinggi dan kesadaran dalam memanfaatkan kayu kayu legal perlu ditingkatkan agar beredarnya kayu kayu illegal semakin berkurang.
Walau demikian menurut Arbi Valentinus dari Telapak bahwa dengan meningkatkan pemantauan dan transparansi dalam peredaran kayu akan memberikan dampak positif bagi berkurangnya dampak penyelundupan kayu. “Apalagi tuntutan pasar di Eropah menghendaki kayu kayu yang sah dan legal untuk dibeli di sama sehingga ini membuat penyelundupan kayu semakin kecil,”tegas Arbi salah seorang fasilitator dari Telapak Bogor.
Selain itu Arbi mengatakan bahwa kayu disebut sah jika kebenaran asal kayu, ijin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, administrasi dan dokumentasi angkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahan tanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku.
Adapun verifikasi dilakukan berdasarkan kejelasan keterlacakan kayu dan kepastian kesesuaian dokumen dengan realita lapangan oleh pihak ketiga yang independen. Dijalankan oleh badan yang kredibel dan verifikasi hanya berlaku untuk periode tertentu dan akan dicabut bila terjadi pelanggaran. Sedangkan transparansi dan partisipasi para pihak (dalam reformasi kebijakan untuk menjamin tata kelola hutan yang baik dan efektifitas skema legalitas) adalah penting.
Meski banyak peraturan yang diturunkan dari Departemen Kehutanan namun menurut Lindon Pangkali salah seorang peserta pelatihan tidak semua aturan bisa digunakan di Papua. “Misalnya Peraturan Menteri Kehutanan No:33/Menhut-II/2007 dan juga P 51/Menhut-II/2006 sangat tidak sesuai dengan kondisi di Papua karena di Papua tidak ada hutan tanaman Industri dan masih berupa hutan alam sehingga para rimbawan di Papua sudah sepakat untuk tidak menggunakan atau menolak PP tersebut,”ujar Pangkali mantan Koordinator Forest Wacht Indonesia Regio Papua. (Dominggus A. Mampioper)

Iklan
%d blogger menyukai ini: