Pengawas Eksternal “Angin Sejuk Bagi Orang Tua”

JUBI – Untuk menjadi anggota Polisi dibutuhkan sejumlah dana, hal tersebut menjadi tradisi terutama bagi para orang tua. Dan untuk saat ini hal itu tidak dibenarkan, bahkan jika ada orang tua yang masih ingin berbuat seperti itu, bisa merugikan dirinya dan anaknya sendiri. Namun yang jelas hampir semua oknum yang mengaku dapat membantu dengan imbalan uang kebanyakan mereka hanya berspekulasi. Karena penerimaan Polri telah diawasi.

”Warning” bagi para orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anggota Polri untuk tidak mudah memberikan sejumlah uang bagi orang-orang tertentu yang mengaku bisa membantu dalam proses penerimaan Bintara Polri. Dalam diskusi pembekalan pengawas eksternal terungkap bahwa kebanyakan oknum yang mengaku dapat membantu tersebut hanya berspekulasi. Artinya kalau anak tersebut lulus maka ia mendapat uang tapi kalau sebaliknya sang oknum tidak merasa rugi juga. Sementara kelulusan anak tersebut bisa jadi karena memang ia lolos menempuh setiap tahapan dan bukan karena jasa oknum. Sebab untuk perekrutan saat ini telah dibentuk tim pengawas eksternal yang berasal dari berbagai unsure masyarakat yang mengawasi tahapan-tahapan seleksi.
Saat ini (hingga akhir Januari 2008) perekrutan anggota Bintara Polri memasuki tahap tes Kesehatan, tes psikologi dan tes akademik. Dimana keseluruhan kegiatan seleksi sesuai jadwal dilakukan hingga Maret 2008.
Kompol Janter Naibaho, SH.MM, atas nama Ketua Panitia, saat membacakan serta memperlihatkan nama-nama casis (Calon Siswa) yang telah mengikuti tes psikologi berujar, kalau salah satu langkah positif yang kini tengah dilakukan Kepolisian dalam rangka membenahi diri adalah mengusahakan proses perekrutan dan seleksi Bintara Polri yang bersih, transparan dan akuntabel dengan melibatkan berbagai unsure elemen masyarakat untuk turut mengawasi jalannya pelaksanaan perekrutan.
“Keberadaan para Pengawas eksternal yang membantu pelaksanaan perekrutan Bintara Polri, selain merupakan mitra Polri juga turut menjadi bagian mewujudkan citra positif Polri di mata masyarakat.” terangnya.
Saat ini memang Polri kini semakin terbuka, terutama dalam soal mekanisme perekrutan yang mana sangat berbeda dengan pola yang dilakukan pada perekrutan tahun-tahun sebelumnya.
Tentunya Ini merupakan langkah maju dalam proses tahapan memperbaiki lembaga kepolisian ini di mata masyarakat.
Dexon Pasaribu, salah satu fasilitator pelatihan pengawas eksternal dari LPPsi UI, saat mengunjungi redaksi Jubi mengatakan bahwa citra polisi selama ini memang sedikit miring. Apalagi dengan terjadinya beberapa kasus penembakan sesama polisi yang beberapa kali terjadi pada tahun 2007. Namun ia juga mengakui bahwa di beberapa daerah yang dilakukan pelatihan dan rekrutmen pengawas eksternal, tidak semuanya berjalan lancar. Masih saja ditemukan pengawas eksternal yang menganggap dirinya punya peranan penting untuk meloloskan calon bintara yang ikut seleksi sehingga berani meminta sejumlah uang pada calon bintara tersebut. Ia juga membenarkan jika dibeberapa tempat, keberadaan pengawas eksternal ini tidak tersosialisasikan dengan baik.
Dari pantauan Jubipun, sosialisasi keberadaan pengawas eksternal ini memang tidak berjalan baik. Misalnya masa perekrutan pengawas eksternal hingga pelatihan yang hanya berlangsung 1 hari sehingga tidak banyak masyarakat yang ingin terlibat sebagai pengawas eksternal. Dari 20 orang yang diharapkan bisa direkrut, hanya 14 orang yang kemudian hadir sebagai peserta pelatihan. Padahal sifat pengawas ekternal ini terbuka untuk umum. Meski demikian, pada tahun ini pengawas eksternal yang direkrut cukup beragam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Temuan-temuan ini akan kami catat dan kami laporkan kepada Kapolri. Ini juga menjadi tugas kami, selain memfasilitasi pelatihan pengawas eksternal.” jelas Dexon.
Sementara itu respon terhadap keberadaan pengawas eksternal dirasakan cukup baik. Hal itu ditunjukkan dengan kinerja yang dilakukan di lapangan nampak dilakukan secara bersama-sama antara pengawas eksternal (non Polri) dan pengawas internal (Polri).
Lebih jauh Dexon menjelaskan bahwa secara umum peran yang diharapkan dari pengawas eksternal adalah mengawasi dan mengamati berlangsungnya proses seleksi. Terutama pada masa jeda proses seleksi dan pengumuman hasil seleksi. Menurutnya, pada masa jeda inilah yang rawan terjadi kecurangan-kecurangan. Pengamatan ini dilakukan untuk memperbaiki system seleksi.
Keberadaan pengawas eksternal terdapat di setiap Polda di Indonesia. Sebelum melakukan pekerjaanya pengawas eksternal dibekali oleh LPPSI (Lembaga Penelitian Psikologi) Universitas Indonesia bekerjasama dengan Kemitraan memberikan pembekalan bagi para pengawas eksternal pada 14 hingga 19 Januari 2008 di 5 Polda yaitu, Polda Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan, NTT dan Polda Papua.
Kerjasama antara LPPSI dan Kemitraan-Partnership for Governance In Indonesia untuk membangun sebuah system dan instrumen seleksi dan perekrutan Bintara Polri yang bebas KKN. Salah satu bagiannya adalah membentuk sekelompok pengawas eksternal yang turut serta mengawasi jalannya perekrutan calon anggota Polri.
Untuk Polda papua sendiri pengawas eksternal terdiri dari 14 orang yang berasal dari berbagai instrumen, diantaranya dari unsur Media, Komnas Ham, Perguruan Tinggi, Litbang GKI, Fasilitator dan Perempuan Papua.
Setelah mereka mendapat pembekalan secara teori, langsung turun ke lapangan melihat langsung proses seleksi termasuk mengawasi pengumuman hasil tes psikologi yang dilanjutkan dengan turut serta menggandakan soal ujian akademik dan menggandakannya.
Masing-masing pengawas eksternal diberikan lembaran untuk menuliskan laporan pribadi selama mengawasi dengan berbagai catatan masing-masing pula.
Peran pengawas eksternal adalah menjamin berlangsungnya proses seleksi Bintara Polri secara transparan, akuntabel dan bersih dari segala bentuk penyimpanga.
Sementara tugasnya adalah mempelajari jadwal pelaksanaan proses seleksi dan SOP pengawas. Menghadiri penjelasan/briefing rutin yang disampaikan oleh panitia pada setiap tahap seleksi. Menghadiri dan melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan.
Pengawas eksternal mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan seleksi Bintara Polri sesuai peraturan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku pdoman pengawasan. Kewenangan yang diberikan adalah melihat, mendengar, bertanya dan membuat catatan mengenai hal-hal yang ditemui selama keseluruhan proses seleksi.
Mengajukan pertanyaan yang tidak bersifat interogatif serta membuat dan menyimpan catatan hasil pengamatan dalam keseluruhan proses seleksi.
Mekanisme pengawasan dengan melakukan pencatatan mengenai peserta seleksi yang lulus maupun tidak lulus. Pengawas dapat melakukan cross check terhadap data yang dimilikinya dengan data yang ada pada panitia seleksi. (misalnya memeriksa secara manual beberapa lembar jawaban untuk membandingkan kesesuaian data yang dimiliki dengan data hasil komputer). Jika ditemukan penyimpangan pengawas eksternal melaporkan penyimpangan dengan cara-cara yang sudah diatur.
Laporan dapat dilakukan secara lisan namun harus ditindak lanjuti dengan laporan tertulis. Laporan umum per tahap seleksi dimana pada akhir tahap seleksi temuan dicatat dan diserahkan kepada pengawas internal (Polri).
Ketika ditemukan penyimpangan, saat itu juga temuan penyimpangan dicatat dan diteruskan kepada pengawas internal (PROPAM dan IRWASDA). Saat itu juga pengawas eksternal dapat menggunakan hak Tanya namun hanya sebatas untuk tujuan konfirmasi. Karena pengawas eksternal tidak dibolehkan mengintervensi jalannya kegiatan seleksi.
Sementara itu setiap laporan yang masuk dari pengawas eksternal hanya dapat di tindaklanjuti oleh pengawas internal Polri.
Dari segi pendanaan, karena pengawas eksternal adalah pihak yang independen, maka pada prinsipnya pendanaan kegiatan pengawas eksternal merupakan tanggung jawab lembaga pengirim. Pendanaan tidak merupakan tanggung jawab Polri.
Pengawas eksternal merupakan mitra Polri dalam proses seleksi Bintara Polri. Para pengawas eksternal adalah individu yang terpilih dan mendapat kepercayaan. Oleh karenanya mereka diharapkan untuk mematuhi kode etik profesi mereka masing-masing. (Anang Budiono/Victor Mambor)

%d blogger menyukai ini: