Lembaga Adat Masih Dipandang Sebelah Mata

JUBI – Meskipun kehadiran lembaga adat sangat berperan dalam era Otonomi Khusus tetapi bagi beberapa pihak lembaga ini masih dipandang dengan sebelah mata.Lebih ironisnya lagi mereka dinilai sebelah mata dan dianggap memperjuang aspirasi merdeka.

“Hal ini membuat lembaga adat dicurigai dan tidak ada dukungan bagi kegiatan kegiatan mereka,” ujar Irianto Yakobus Direktur Yayasan Kipra dalam laporan Hasil Studi Identifikasi Institusi Masyarakat Adat Papua pada lima Kabupaten masing masing Merauke, Biak Numfor, Mimika, Waropen dan Kabupaten Jayapura belum lama ini di Jayapura.
Namun sebenarnya lanjut Irianto Yakobus secara prinsip kehadiran institusi adat berangkat dari kebutuhan dasar masyarakat dan sudah tentu mendapat dukungan kuat dari masyarakat meski secara maksimal belum memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
“Selain itu hampir sebagian besar institusi adat tidak memiliki fasilitas kerja yang memadai baik kantor, peralatan kerja dan juga biaya operasional, sehingga memberi dampak dalam pelayanan masyarakat adat yang kurang memadai,”tutur Irianto Yakobus.
Namun demikian dalam kesimpulan hasil pemaparannya Irianto mengakui bahwa pemasalahan institusi secara internal karena eksistensi mereka tetap memperjuangkan hak hak dasar masyarakat asli Papua. Disamping belum tersosialisasinya program program lembaga ada dan mereka sebenarnya harus menjadi mitra pemerintah dalam membangun masyarakat asli Papua sesuai amanah UU Otsus Papua.
Selain itu pihaknya juga tidak memungkiri bahwa telah terjadinya degradasi nilai nilai adat yang turtu pula mempengaruhi perkembangan masyarakat adat.
“ Menariknya lagi anak anak adat yang duduk sebagai pejabat beberapa diantaranya tidak mempedulikan apa yang diperjuangkan institusi adat. Bahkan justru digiring sebagai gerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan,” ujar Irianto Yakobus.
Dalam pemaparan hasil penelitiannya Irianto Yakobus juga mengutip pernyataan Ketua LMA Merauke Alberth Moiwen yang mengatakan masyarakat saat ini dengan mudah dapat dibeli dengan uang untuk kepentingan kepentingan tertentu, baik oleh kekuasaan dan pemilik modal. “Kondisi inilah yang mengakibatkan hampir hilangnya jati diri sebagai masyarakat adat Malind Anim yang percaya diri, jujur, bertanggungjawab sehat jasmani dan rohani, saling hormat menghormati dan takut akan Tuhan,” ujar Irianto Yakobus mengutip pendapat Moiwend.
Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BKPMD) Provinsi Papua Frans Kristantus mewakili Gubernur Provinsi Papua dalam pengantarnya mengatakan keberadaan lembaga adat yang dekat dengan basis kulturnya sangat berpengaruh dan dihargai oleh oleh basis pendukung budayanya. “ Hal ini ditandai dengan ketaatan masyarakat terhadap tokoh tokoh adat atau pemangku adat. Kondisi inilah yang memposisikan kedudukan lembaga adat begitu strategis dalam mendorong proses pemberdayaan masyarakat Kampung,” ujar Kepala BKPMD Papua.
Untuk itu lanjut Kepala Badan PMD Papua menegaskan dengan memperhatikan semakin berat tuntutan tugas, fungsi dan peran lembaga adat maka di waktu yang akan datang lembaga yang satu ini sudah saatnya dibenahi, baik menejemen kinerja personil dan menejemen institusinya melalui pembinaan dan fasilitasi oleh pemerintah Provinsi Papua mau pun Kabupaten dan Kota. (Dominggus Mampioper)

Iklan
%d blogger menyukai ini: