Cegah Permainan Uang! Masuk Bintara Polri Diawasi

JUBI – Sehubungan dengan berlangsungnya seleksi perekrutan Bintara Polri di Polda Papua. Untuk membangun kepercayaan masyarakat dan citra Polri terhadap jalannya proses perekrutan, maka dibentuklah pengawas eksternal (non Polri).
Anang Budiono, Wartawan Tabloid JUBI yang turut serta menjadi anggota pengawas eksternal melaporkan

Saat ini kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah semakin menurun. Hal ini umumnya disebabkan oleh masih berlangsungnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam tubuh lembaga pemerintah tersebut.
Di masa lalu, hampir semua lembaga pemerintah terlibat KKN, tidak terkecuali Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya keresahan pada masyarakat dan menurunnya kepercayaan masyarakat serta citra Polri sebagai penegak hukum.
Dalam beberapa tahun terkahir ini, Polri telah melakukan berbagai upaya pembenahan di berbagai unit kerjanya. Mulai dari menindak tegas para anggota yang terbukti melanggar hukum, membantu penyelidikan kasus korupsi, dan mencegah terjadinya praktik KKN baik di lingkungan Polri maupun masyarakat luas.
Salah satu langkah Polri untuk mulai membenahi diri adalah mengusahakan proses perekrutan dan seleksi masuk Bintara Polri yang bersih transparan, akuntabel dan terbebas dari suap menyuap. Hal ini diwujudkan dengan melibatkan berbagai pihak di luar Polri dalam proses seleksi perekrutan Bintara Polri untuk turut serta melakukan pengawasan. Para pengawas tersebut turun langsung di lapangan memantau jalannya proses seleksi.
Misalnya, soal-soal ujian pengetahuan umum tidak dibuat oleh Polri sebagaimana yang dulu selalu dilakukan, melainkan melalui kerjasama dengan instansi terkait (Diknas, Perguruan Tinggi). Selain itu, pemeriksaan hasil ujian dilakukan dengan menggunakan komputer sehingga mengurangi campur tangan langsung manusia dalam proses pemeriksaan. Sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan maupun kesalahan pemeriksaan menjadi sangat kecil.
Disamping itu Polri juga mengundang masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan terhadap proses seleksi Bintara Polri. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan seleksi penerimaan Bintara Polri Gelombang II Tahun Angkatan 2007 sesuai surat Telegram Kapolri No.Pol: ST/460/IV/2007 tertanggal 23 April tahun yang sama tentang pemberitahuan Jadwal Kegiatan Seleksi penerimaan. Selain itu pelibatan masyarakat langsung untuk mengawasi proses seleksi telah menunjukkan bahwa Polri menjadi instansi yang transparan dalam proses penerimaan calon Bintara Polri.
Peran aktif masyarakat dalam proses seleksi berupa dibentuknya pengawas Eksternal sebagai mitra Polri dalam proses seleksi.
Keputusan untuk melibatkan pengawas dari unsure masyarakat tersebut dilakukan atas pertimbangan beberapa hal, yaitu:
1.Polri berupaya untuk mewujudkan proses seleksi calon bintara yang transparan, akuntabel, dan bersih dari berbagai penyimpangan dengan melibatkan pihak eksternal. Hal ini guna menjawab tantangan tema besar yang berkenan dengan isu KKN di tubuh Polri.
2.Selama ini banyak beredar isu di masyarakat bahwa oknum di dalam dan luar Polri yang mengaku dapat membantu calon bintara dalam proses seleksi. Terlepas benar atau tidaknya isu tersebut, maka keterlibatan pengawas eksternal merupakan sebuah upaya untuk memperkecil kemungkinan terjadinya praktik KKN dan penyimpangan lain yang tidak menguntungkan citra Polri.
3.Partisipasi masyarakat yang diwakili oleh pengawas eksternal akan menmabh kepercayaan masyarakat bahwa proses seleksi calon bintara benar-benar berlangsung secara bersih, transparan dan akuntabel.
4.Laporan yang disampaikan oleh pengawas eksternal mengenai proses seleksi diharapkan mampu mempunyai nilai tambah dan lebih dipercaya oleh masyarakat daripada laporan yang dibuat oleh instansi Polri sendiri.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka disusunlah Pedoman Pengawas Bagi Pengawas Eksternal. Para pengawas eksternal yang dimaksud terdiri dari unsure-unsur masyarakat yang meiliki kualifikasi yang berkaitan dengan tahapan seleksi. Disamping itu, pedoman ini juga menjelaskan kewenangan, mekanisme kerja dan sanksi bagi pengawas eksternal.

Siapa Yang Menjadi Pengawas
Pengawas eksternal adalah anggota masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perbaikan citra Polri. Memiliki sikap obyektif dan tanpa pamrih serta tidak mencari keuntungan baik secara individual maupun kelembagaan, berkenan dengan posisinya sebagai pengawas eksternal. Namun sebelum melakukan pengawasan para pengawas tersebut diberikan bekal pengetahuan pengawasan agar memahami peran, tugas kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengawas.
Sementara itu, maksud dan tujuan pengawasan ini agar para anggota masyarakat yang terlibat dalam proses pengawasan seleksi bintara Polri memahami latar belakang mengapa mereka dilibatkan. Serta kualifikasi yang diperlukan untuk ikut terlibat melakukan pengawasan.
Secara umum peran yang diharapkan dari pengawas eksternal adalah mengawasi/mengamati berlangsungnya proses seleksi bintara Polri secara langsung di tempat sasaran. Atas dasar pengamatan, pengawas eksternal memberikan masukan bagi penyempurnaan system seleksi binta polri yang berlaku.
Selain itu yang perlu diingat bahwa pengawas eksternal bukan mencari-cari kesalahan. Pengawas eksternal tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai juru bicara Polri. Dengan demikian segala pernyataan publik yang dibuat pengawas eksternal mengenai proses seleksi yang diberikan kepada masyarakat harus dipertanggung jawabkan sendiri oleh yang bersangkutan.

Kualifikasi dan Unsur Menjadi Pengawas Eksternal
Memiliki kesehatan fisik dan mental untuk melakukan tugas-tugas pengawasan seleksi bintara Polri. Memiliki keahlian tertentu yang dapat dipergunakan untuk melakukan tugas pengawasan sesuai dengan tahapan proses seleksi , misalnya pada tahapan kesehatan, psikologi dan kesamaptaan.
Mengikuti pelatihan untuk mendapatkan pemahaman tentang terjadinya penyimpangan dan mekanisme bentuk tindak lanjut dari penyimpangan yang ditemukan. Kemudian yang lebih penting adalah berdomisili di tempat berlangsungnya seleksi Bintara Polri.
Pengawas eksternal berasal dari lembaga-lembaga dan atau tokoh masyarakat yang merespon undangan terbuka Polri. Khusus calon pengawas eksternal yang berasal dari lembaga tertentu harus membawa surat tugas dari lembaga yang diwakilinya.
Lembaga-lembaga yang dapat mengirimkan anggotanya adalah:
1. Organisasi profesi (IDI, HIMPSI, Pers dll)
2. Lembaga pemerintah yang relevan dengan kepentingan seleksi bintara Polri (Depdiknas, Depkes, Depag dll).
3. Lembaga pendidikan tinggi setempat.
4. LSM
5. Tokoh Masyarakat (pemuka agama, pemimpin adat)
6. Media massa

Organisasi pengawas eksternal minimum terdiri dari seorang koordinator merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota lainnya. Setiap anggota pengawas mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Koordinator menangani pembagian tugas dan hal-hal administrative lainnya selama berlangsungnya seleksi bintara Polri. (Anang Budiono)

%d blogger menyukai ini: