Sejumlah Dinas “Kerjain” Pengusaha Pribumi

JUBI – Tak kita sangkal di era otsus ini dalam berbagai prospek pembangunan di Tanah Papua harus mengacu pada roh dari otonomi khusus “Tuannya di Atas Tanah sendiri”. Kendati demikian, realitanya terbalik dimana non Papua yang menjadi tuan di atas Tanah Papua ini.

Seperti halnya yang dialami oleh para pengusaha Pribumi Papua yang ada di kabupaten Nabire. Mereka terus melakukan sejumlah upaya secara individu maupun bersama-sama untuk melobi proyek kepada kepala-kepala Dinas, Badan maupun Bagian tapi hasilnya tidak memuaskan bagi pengusaha Pribumi Papua ini.
“Kami betul-betul dikerjain terus oleh Pemerintah daerah Kabupaten Nabire, dalam hal ini kepala-kepala Dinas, Badan, dan Bagian,” ujar puluhan Pengusaha Pribumi yang tertumpuk di Dinas PU, sekitar akhir tahun 2007 kemarin.
Mereka mengatakan, sudah tiga minggu lebih ini mereka terus melobi proyek ke Dinas, Badan dan Bagian, tapi kata kepala-kepala Dinas, Badan dan Bagian ini bahwa semua proyek pembangunan yang melalui pelelangan telah dibatalkan oleh Bupati melalui memo Bupati.
“Proyek-proyek telah dicancel oleh Bupati memo yang dikirimkan kepada kami.” ujar para pengusaha pribumi ini menirukan ucapan para kepala Dinas yang mereka temui.
“Kami sangat bosan mendengar kata-kata para kepala Dinas terutama Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas P dan P, Dinas Pertanian dan seterusnya yang mengatakan proyek semua dibatalkan Bupati sehingga kami tidak berani untuk memberi kepastian terhadap pemberian proyek ini.” ujar mereka menirukan nada para kepala Dinas ini.
Jelas mereka, ungkapan kata kepala dinas seperti ini bukan tahun angaran ini saja, konon dari tahun ke tahun selalu demikian. “Jujur saja, rasanya dalam pemberian proyek kami betul-betul dikerjain sejumlah Dinas yang ada di kabupate Nabire ini dengan alasan masih tahap pembinaan. Pada hal kami juga mampu,” ujar seorang pengusaha pribumi.
Menurut Krianus Kotouki, tiap tahun dalam pemberian proyek kepada pengusaha pribumi Papua ini tidak sesuai klasifikasi proyek. Dimana pengusaha Pribumi Papua ini kebanyakan ada pada tataran (kelas-red) K2.
“Bila ini kita klasifikasikan proyek, maka bisa dapat proyek senilai 100 hingga 500 juta. Tragisnya selama ini kami diberi proyek nilai kelas K4 yang nilainya 50 juta kebawah dengan alasan pembinaan dan pemberdayaan. Ini patut disesalkan, sebab kami betul-betul dikerjain mereka di negeri kami ini,” tukas mereka denga nada kesal.
Dikatakan Kris sekarang mereka tidak mau dengar kata pembinaan dan pemberdayaan lagi, tapi proyek harus dibagi sesuai klasifikasi proyek yang ada secara merata dan seadil-adilnya.
“Kami juga mampu menangani proyek dalam nilai yang sangat besar bukan pengusaha non Papua saja yang mampu. Kita semua mampu tapi selama ini diberikan kesempatan kepada satu pihak, maka itu harus diperlakukan secara adil dan merata.
Akibat dari perlakuan yang menurut pengusaha asli Papua ini sangat tidak adil, mereka berpendapat bahwa Otsus yang seharusnya memberi peluang kepada rakyat Papua untuk menjadi tuannya diatas tanahnya sendiri hanyalah sebuah gula-gula politik pemerintah pusat kepada rakyat Papua. Pasalnya kenyataan dewasa ini rakyat Papua bukan diberdayakan malah dipasung kreatifitasnya. Seperti halnya terjadi dewasa ini dalam pembagian proyek antara pengusaha Pribumi dan Pengusaha non pribumi ini. Oleh karenanya mereka berhatap Pemerintah Kabupaten Nabire bisa memberdayakan pengusaha Pribumi Papua yang ada dikabupaten Nabire ini, tutur Krianus .
Nyatanya selama ini Proyek-proyek yang ada di dinas-dinas instansi Kabupaten Nabire kebanyakan di tangani pengusaha Non Papua (pendatang,red), Harapan mereka, agar dinas-dinas terkait dapat memberdayakan pengusaha Pribumi Papua ini.
“Untuk itu dinas terkait agar memperjuangkan pengusaha Pribumi atau anggota Gapensi Kabupaten Nabire dalam penanganan proyek-proyek dari masing-masing dinas. “ tegas Krianus.
Menurut para pengusaha asli Papua ini, Badan Pengelolahan dan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Nabire harus menertibkan situ yang di keluarkan pengusaha yang berada di Kabupaten Nabire yang juga berdampak terhadap ekonomi di Nabire. Karena selama ini pengusaha non Papua yang menangani proyek hasilnya kebanyakan di bawa ke kampung halamannya sehingga mengakibatkan ekonomi di nabire tidak berkembang dengan baik dan peningkatan PAD di Kabupaten ini pun tidak mengalami peningkatan. Harapan mereka, pemerintah perlu menertibkan hal ini sehingga pengusaha di kabupaten ini di berdayakan yang juga berdampak terhadap pencari kerja
Selama ini pengusaha non Papua banyak ambil proyek di setiap tahun angaran sehingga seakan-akan pengusaha pribumi Papua ini tidak mampu. Maka itu perlu ditertibkan atau di buat suatu perda yang mengatur pengusaha, tambah Kotouki .
Ketua Badan Perencanaan Pembagunan Daerah ( BAPEDA) Kabupaten Nabire, Ir.H.Adnan Sembiring.D juga menegaskan jika dirinya sudah mendengar ada sejumlah kepala dinas yang mengatakan semua proyek sudah dicancel oleh bupati. Kendati dalam proses penyelenggaraan pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan ada aturan mainnya, bukan sembarang memberikan perintah kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasannya.
Sembiring menjelaskan, dalam pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan pembangunan mengacu pada dua aturan non yuridis normatif yakni Kepres No 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa dan Permendagri No.13 tahun 2006. Dari kedua aturan ini sudah jelas kewengangan setiap Satuan Kerja. Oleh kerena itu kata Sembiring, jika ada Dinas yang mengatakan bahwa Proyek pembangunan dicancel oleh Bupati itu tidak benar, pasalnya semua itu ada aturan mainya.
Kalau itu benar-benar dikatakan oleh sejumlah oknum Kepala Dinas atau pun akal-akalan dari para pengusaha asli Papua karena kecewa terhadap pembagian proyek harus diklarifikasi untuk mempertanggung jawabkan pernyataanya tersebut.” papar Ketua Bapeda belum lama ini.
Lanjutnya, tundingan miring yang kini berkembang sungguh membingungkan dirinya, karena seharusnya para pimpinan justru mengingatkan kepada bawahan untuk melaksanakan sesuai dengan atauran main yang ada, misalnya proyek-proyek itu dilaksanakan sesuai Kepres No.80 tahun 2003 dan Kepmendagri No 13 tahun 2006.
Dimana, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006 dan Kepres No 80 Tahun 2003, maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu kepala dinas, badan, kantor dan kepala distrik selaku pejabat penggunaan anggaran dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar.
Sembiring menjelaskan, inti dari pelaksaan Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang sudah di berlakukan adalah pendistribusian pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
Dia menandaskan, pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, pengelolaan keuangan daerah berada ditangan kepala daerah, namun dengan terbitnya Permendagri nomor 13 tahun 2006 maka pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah didistribusikan kepada satu kerja perangkat daerah.
Pendistribusikan keuangan ada kepada tiga komponen, namun yang paling utama adalah dua komponen yaitu kepada kepala badan pengelolaan dan kekayaan daerah yang akan mengelola APBD dan bertindak sebagai bendaharan umum daerah, jelas Sembiring.
Urai Sembiring, ada perbedaan bahwa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu kepala dinas, badan, kantor dan kepala distrik selaku pejabat penggunaan anggaran. Oleh karenanya tudingan miring seperti Bupati cancel proyek disejumlah itu sama sekali tidak benar. (Emanuel Goo)

%d blogger menyukai ini: