Pencari Kerja Papua Minim Keahlian

JUBI – Masalah pengangguran bukan merupakan masalah baru di Papua, tetapi sudah merupakan masalah klasik yang kerap terjadi negara berkembang di Indonesia.

Masalah ini kembali menjadi perhatian penting bagi Forum Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang bekerjasama dengan SOfEI mengadakan FGD, Selasa, 8 Januari, bertema ‘’Mengurangi Pengangguran dan Penyedia Lapangan Kerja’’ di Aula Kantor Badan Investasi Daerah (BPID) Jayapura, setelah membaca pemberitaan harian Lokal senin, 7 Januari lalu yang menggungkapkan bahwa penggangguran di Papua saat ini sudah mencapai 990.000 orang lebih.
‘’Jumlah pengangguran di Kota Jayapura mencapai 9.270 orang. Jumlah pengangguran yang tinggi, namun tidak dibarengi dengan lapangan kerja, dan juga keahlian. Seperti bahasa Inggris, perkayuan, sehingga pencaker tidak siap menghadapi lapangan pekerjaan,’’ ungkap Harry Ramei mewakili Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura. Sebab itu pihaknya sebagai pemerintah harus menanamkan sifat temporer, yaitu melatih ketrampilan kerja, memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan modal untuk berwirausaha dan mengontrol.
‘’Karena mereka butuh ketrampilan selain itu tenaga kerja butuh ketrampilan juga butuh ketrampilan jadi harus dilatih kedua-keduanya, yaitu pencari kerja dan tenaga kerja yang sudah kerja. agar dengan adanya ketrampilan yang ada mereka bisa membuka lapangan kerja.,’’lanjut Harry.
‘’Ada tiga aspek perlu dipenuhi, yaitu pengetahuan dan dan keterampilannya kedua aspek ini perlu dipenuhi. Karena dari kedua aspek ini yang kadang membuat pengangguran semakin bertambah dikalangan masyarakat,’’ ujar Kepala Balai Latihan Kerja Provinsi Papua,Yan Piter Rawar. Sayangnya justru pencari kerja di Papua minim sekali akan keterampilan, selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja menyebabkan keterampilan paran pencari kerja ini semakin terpuruk.
‘’Oleh karena itu, perlu ada pemberdayan masyarakat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta,’’ lanjut Rawar. Metode pelatihan yang dilakukan oleh BLKI adalah pelatihan instutisional dilakukan selama 3 -6 bulan, pelatihan non instutisional dilakukan selama 1 bulan, dan pelatihan pemagangan dilakukan selama 1-3 tahun. Pelatihan-pelatihan ini sudah sementara yang sedang dilakukan oleh BLKI.
Namun untuk merencanakan tenaga kerja daerah Provinsi Papua, hingga saat ini Rawar masih merasa kesulitan, sebab banyak perusahaan yang masuk tidak memberi data kebutuhan karyawan. Sementara mobilisasi penduduk dari luar daerah cukup tinggi, baik lewat laut maupun udara. Kadangkala mereka ini datang tanpa kompetensi, dengan motovasi menjadi tukang ojek ataupun penjual sayur. ‘’Misalnya Freeport, BP, Swissbell, sertifikasi karyawan yang dibutuhkan itu selektif sekali, siapapun harus melalui sertifikasi. Jika harus mempersiapkan mereka seluruhnya, tentu sangat banyak. Namun disini dibutuhkan masukkan dari masyarakat untuk satu proteksi bagi daerah ini,’’ jelas Rawar. Sebab jika tidak Papua akan kebanjiran pencari kerja tanpa kompetensi, dan semua menjadi beban kerja dari BLK maupun dinas tenaga kerja.
Dengan sistem yang sudah menggurita dan sulit untuk dibabat, kita tetap berharap agar tenaga kerja lokal bisa ditempatkan lebih dominan. Contohnya kontrak sosial yang telah dilakukan oleh PT> Sinar Mas. Dengan begitu akan memudahkan perusahaan diterima dan mendorong affirmatif actionseperti semangat otonomi khusus Papua. (Musa Abubar)

Iklan
%d blogger menyukai ini: