Mengapa Otsus Ada Korupsi?

Oleh : Lamadi de Lamato

Direktur Lembaga Analisa Kebijakan Daerah – La-KEDA Institute, Papua 

JUBI – Korupsi adalah salah satu penyebab dari rusaknya negara ini. Karena korupsi pula rakyat kita sampai detik ini hidup dalam kesengsaraan yang paling menggetirkan di dunia. Walaupun kekayaan alam melimpah tapi rakyat Indonesia banyak yang merasa belum hidup di alam kemerdekaan.

Kemerdekaan yang kita peroleh sudah setengah abad lebih, tapi mayoritas rakyat Indonesia merasa kemerdekaan yang diperoleh negara ini sangat semu. Berbagai survey yang dilakukan lembaga riset menemukan ; rakyat Indonesia tidak bangga lagi terhadap negaranya. Alasannya sederhana, pemerintah kita adalah milik para elit dan para konglomerat. Mereka-mereka ini tidak punya niat dalam mengangkat harkat dan martabat rakyat kecil. Wajar adanya bila rakyat kecil menyebut kalau mereka inilah yang membuat para wong cilik tidak nyaman tinggal di negaranya sendiri.
Perasaan bangga rakyat terhadap negaranya yang terjadi di era presiden Soekarno pupus seketika tatkala Indonesia mulai dibangun dengan model pembangunan yang mengedepankan patron-clien atau birokrasi berkongkalingkong dengan beberapa pengusaha dalam memonopoli kekayaan Indonesia. Dalam waktu yang cukup lama rakyat Indonesia secara tidak sadar di dikte sekaligus diajarkan untuk ikut membangun dengan metodologi yang di desain oleh pemerintahan yang otoriter dan korup. Secara perlahan tapi pasti model diatas akhirnya menjadi budaya birokrasi yang sampai hari ini menjadi persoalan bangsa yang paling sulit diputus mata rantainya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri dalam satu kesempatan mengakui betapa sulitnya menghapus korupsi yang telah menjadi komitmen awalnya setelah terpilih dalam pemilihan presiden 4 (empat) tahun silam. Komitmen itu memang tidak mudah, mengingat mereka yang pro Korupsi dan juga Kolusi serta Nepotisme (KKN) ternyata juga cukup kuat dalam menghalau gerakan presiden SBY tersebut.
Memang teramat berat bangsa ini untuk benar-benar terbebas dari penyakit KKN. Dari tingkat pusat sampai daerah seperti Papua misalnya KKN semakin ‘gila’. Saking gilanya otonomi khusus yang sedianya diperuntukan untuk memperbaiki kesalahan kebijakan sentralistik justru terancam gagal hanya karena korupsi. Bukan di pusat saja kita melihat ekses korupsi pada penderitaan rakyat. Di sini khusus di era otsus kita dengan gampang dapat menemukan orang-orang terlantar seperti pengemis, gelandangan dan pemulung bertebaran. Sepintas tidak masuk akal kenapa Papua yang penduduknya hanya 2 juta lebih dengan kekayaan alam yang melimpah serta dana otsus yang di gelontorkan dari tahun ke tahun dengan nilai yang terus bertambah, tapi indikator perbaikan yang sesungguhnya tidak pernah kunjung kelihatan.
Naïf juga kalau kita sebut otsus tidak ada perbaikan. Otsus memang memberi perbaikan, tapi itu hanya terjadi pada level tertentu di kalangan masyarakat Papua. Mereka yang dimaksud adalah para elit. Di Papua klasifikasi para elit adalah pengusaha, elit pemuda, elit politik, elit pemerintah dan sebagian elit kampus dan elit aktifis. Siapakah mereka? Mereka adalah kelompok yang di identifikasi sebagai kelompok yang paling dekat dengan mereka-mereka yang memimpin sekarang ini.

Maling Teriak Maling
Jika jejak-jejak rusaknya pembangunan di pusat di karenakan oleh patron-clien pengusaha dan pejabat, maka jejak-jejak yang sama yakni gagalnya otsus juga bisa kita temukan dari model pengelolaan dana pembangunan selama ini. Laporan selama program turun kampung (Turkam) gubernur Barnabas Suebu – dan wakil gubernur Alex Hesegem – ditemukan kalau otsus yang berjalan sebelum masa kepemimpinannya belum dirasakan manfaatnya oleh rakyat di kampung-kampung. Rakyat kita ditemukan hidup dalam penderitaan yang teramat paradoks dengan kekayaan alam yang di milikinya. Mereka yang tidak sekolah begitu banyak. Mereka yang sulit memperoleh air bersih, dan mereka yang tidak memperoleh pelayanan kesehatan dari pemerintah adalah fenomena keseharian mereka. Para tenaga medis tidak pernah ada di tempat tugas, guru-guru juga demikian, mereka lebih memilih tinggal dan kabur ke kota daripada mengajar atau ditugaskan melayani masyarakat kampung, pelosok atau di daerah pedalaman.
Kita tahu bahwa bertugas di pedalaman memang tidak mudah, tapi bukankah pemerintah sudah menyanggupi semua kebutuhan yang di minta seperti gaji yang memadahi, tunjangan dan fasilitas berupa rumah maupun kendaraan (motor). Tapi mengapa kita masih kerap mendengar mereka lalai menjalankan tugasnya dan mereka ternyata lebih banyak berada di kota setelah menerima gaji dan tunjangan. Sekolah-sekolah nyaris tidak ada aktifitas, puskesmas pun demikian dan lebih parah lagi para elit seperti kepala distrik maupun para pejabat daerah juga ternyata sama. Mereka lebih banyak ke luar daerah (kota) daripada di tempat tugas masing-masing.
Fenomena apakah ini? Kita sering berteriak keras agar aparat berada dan stand by di dalam tugas dalam melayani masyarakat. Tapi pada saat yang sama kita juga ternyata bagian dari mereka yang lalai dalam tugas. Jadi apa gunanya kita memperbaiki orang, sementara kita sendiri tidak mampu memberikan teladan yang positif bagi bawahan kita sendiri. Sadar atau tidak sadar, fenomena tahu sama tahu atau yang lebih keras seperti maling teriak maling merupakan fenomena yang biasa di Papua. Kalau sudah begitu, kepada siapa lagi kita berharap otsus yang bisa membantu rakyat kecil bisa lebih maju, mandiri dan terberdayakan kita harapkan dapat di perbaiki? Lagi-lagi tidak semua elit di negeri ini bobrok atau rusak. Karena itulah kepada mereka-mereka yang masih punya nurani dan mata hati kita serahkan perbaikan itu bisa dilakukan dengan sekuat tenaga.

Memotong Mata Rantai KKN; Prilaku Menegosiasikan Korupsi di Papua
Jika agenda utama SBY yang paling di prioritaskan pada pemberantasan korupsi, maka seyogyanya gerakan itu juga patut dilakukan dalam menyelamatkan otsus. Pasalnya dana otsus yang diperuntukan buat memperbaiki nasib rakyat asli Papua ternyata di sinyalir tidak dikelola sebagaimana mestinya alias korupsi terhadap dana otsus sangat besar. Bila beberapa bulan yang lalu disebut-disebut terjadi kebocoran dana di tingkat birokrasi sebesar 90 persen, maka nyata-nyata baru-baru ini propinsi Papua ditempatkan sebagai propinsi ke dua terkorup setelah Riau. Fakta ini seolah mempertegas sebuah jawaban kalau otsus yang sudah enam tahun lebih yang dianggap gagal selama ini murni disebabkan oleh korupsi. Fakta ini sekaligus tidak mampu membuat kita berkelit lagi dari jawaban-jawaban yang sengaja kita perhalus dalam menutupi kasus korupsi dengan istilah kebocoran dana, biaya perjalanan dinas dan lain sebagainya.
Papua dalam istilah penulis memang sangat eksotis. Disini pundi-pundi uang begitu sangat menggiurkan siapa saja. Mereka yang kaya secara instant dapat kita temukan dengan gampang. Sebaliknya mereka yang miskin dan melarat di daerah ini juga tidak kalah banyak. Pendeknya fenomena kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan lain-lain yang identik dengan budaya tega antara yang papa (miskin) dan kaya juga sudah terlihat disini. Orang kaya dan miskin hanya berbagi pada hari-hari tertentu saja seperti natal untuk Kristen dan lebaran untuk Islam dan seterusnya. Selebihnya hidup di propinsi ini mulai mengikuti budaya asing seperti gaya hidup metropolitan yang sangat individualis. Budaya inilah yang secara perlahan mulai menggeser budaya yang di agung-agungkan orang Papua yaitu budaya kasih yang tercermin dalam tolong-menolong, bantu-membantu, toleransi dan nilai positif lainnya yang terkandung dalam ratusan bahkan jutaan budaya orang asli Papua.
Korupsi selalu bersamaan dengan kolusi dan nepotisme atau yang sering kita kenal dengan KKN. Budaya buruk ini entah kapan datangnya, tapi yang jelas di Papua untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), TNI-Polri sampai buruh pelabuhan sekalipun harus menggunakan jurus KKN. Tidak perlu kaget kalau ada istilah yang digunakan masyarakat Papua seperti Polisi 30 juta rupiah, Tentara 35 juta dan seterusnya. Sebutan-sebutan itu sesungguhnya bernada mencomooh alias yang bersangkutan diterima sebagai Polisi – Tentara dan PNS bukan karena faktor seleksi murni melainkan karena sogokan yang berbau KKN.
Budaya buruk ini semakin subur tatkala prilaku masyarakat dan elitnya acuh tak acuh atau bahkan ikut menyuburkannya dengan sengaja. Di era otsus budaya ini berjalan dengan norma kesepakatan atau saling melindungi. Fakta korupsi dapat di negosiasikan dengan kesepakatan seperti hukum dagang ; sama-sama untung dan sama-sama dapat. Lembaga-lembaga korupsi seperti PCW (Papua Coruptions Watch) hanya bisa teriak tapi tidak pernah membuktikan temuannya. Jangan-jangan setelah teriak dan tiba-tiba diam adalah gambaran dari korupsi yang dapat di negosiasikan? Yang jelas memotong mata rantai korupsi sama susahnya seperti kita mengurai sehelai rambut basah diatas tepung. Saking susahnya kita sulit mengidentifikasi mana lembaga yang murni bekerja untuk kemaslahatan otsus dan rakyat kecil dan mana yang hanya memanfaatkan penderitaan rakyat sebagai objek proyek penelitian maupun pemberdayaan rakyat, tapi ujung-ujungnya rakyat begitu-begitu saja. Perubahan yang signifikan setelah penelitian dan pemberdayaan maupun studi banding hanya lips service alias omomg kosong.
Sekali lagi memang sulit memotong mata rantai korupsi seperti yang diakui presiden SBY, tapi itu bukan berarti kita harus kalah dan menghentikan perjuangan bangsa ini membasmi KKN, melainkan inilah langkah awal kita untuk melawan budaya buruk tersebut terutama bagi mereka yang masih punya nurani dalam menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan yang lebih dalam. Otsus pun harus kita selamatkan dari bahaya korupsi. Ingat budaya buruk KKN hanya akan semakin merusak budaya kasih orang Papua. Bila 10 tahun yang silam kita masih menyaksikan budaya kasih masih sangat kental dengan tolong-menolong, sapa-menyapa dan toleransi yang sangat kuat, maka jangan berharap 5-10 tahun yang akan datang budaya positif itu masih akan kita temukan lagi di Papua.

Menurut salah satu sumber, di sepanjang kali Mamberamo (kini kabupaten Mamberamo Raya) dan di Tiom Wamena misalnya orang dari luar yang berkunjung untuk tujuan penelitian atau tujuan lain akan mati kalau tidak membawa bekal dalam perjalanan. Maklum setiap yang datang dianggap membawa uang, mau penelitian harus bayar. Mau makan harus beli dan seterusnya. Padahal karakter dasar budaya kasih adalah menjamu dan melayani setiap orang luar yang datang, bahkan tatkala pulang akan diberikan oleh-oleh berupa pinang atau apapun sebagai bentuk penghormatan masyarakat pada seorang tamu. Pertanyaan pendek tegakah kita bila korupsi yang paling menakutkan bangsa ini, juga kita biarkan merusak seluruh struktur dan budaya positif orang Papua? Ingat karena korupsilah nilai-nilai postif seperti gotong-royong, tolong-menolong menjadi tergantikan dengan individualisme. Sebuah budaya yang teramat tamak, rakus, congkak dan membuat rakyat kecil menjadi tidak bangga lagi dengan kata nasionalisme yang bernama Indonesia. Alasannya karena nilai-nilai itu identik dengan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terpinggirkan atau yang miskin tidak punya tempat dan harapan perbaikan hidup di negerinya sendiri karena seluruh kekayaan negeri ini telah di monopoli oleh kekuatan tertentu dengan cara KKN.*

%d blogger menyukai ini: