Salahkah Membangun Sejarahnya Sendiri?

buku.jpgAda kejahatan yang lebih buruk dari membakar buku, salah satunya adalah tidak membaca buku.
Joseph Alexander Brodsky (Penyair, 1940 -1996) 

JUBI – Kalimat bijak tersebut ditujukan kepada rezim-rezim otoriter yang memberangus buku-buku di negara mereka dengan alasan buku-buku tersebut melecehkan dan mendeskreditkan negara, membahayakan negara, mendeskreditkan oknum pejabat negara tertentu hingga mengganggu ketertiban umum. Brodsky mengirim pesan kepada rezim-rezim tersebut bahwa melarang sebuah buku untuk dibaca orang sesungguhnya adalah sebuah kejahatan yang mirip naluri purba.

Di era Otonomi Khusus ini, buku-buku yang ditulis oleh orang Papua terus menerus diterbitkan oleh penerbit-penerbit lokal maupun penerbit di luar Papua. Terlepas dari kualitas isi buku-buku tersebut, menjamurnya buku-buku karya penulis Papua ini menunjukkan perubahan sosial ke arah masyarakat informasi. Budaya lisan yang sebelumnya dikeluhkan oleh kalangan intelektual Papua sebagai hambatan bagi masyarakat Papua untuk mengeksplorasi dirinya, secara perlahan mulai berubah. Tradisi menulis mulai menjadi bagian pergaulan kalangan intelektual Papua. Jika dulu, penulis Papua hanya bisa dihitung dengan jari-jari di satu tangan, sekarang sudah bisa dihitung dengan jari-jari di kedua tangan. Demikian juga dengan buku-buku yang diterbitkan yang sudah mencapai hitungan puluhan.
Sayangnya, fenomena positif ini justru dihambat oleh keputusan Jaksa Agung No. 123/A/JA/11/2007 untuk menarik peredaran buku berjudul “Tenggelamnya Rumpun Melanesia” yang ditulis Sendius Wonda. Buku “Tenggelamnya Rumpun Melanesia” inipun kemudian ditarik dari toko buku Gramedia Jayapura. Sebanyak 55 buku ditarik peredarannya dari toko buku tersebut oleh pihak Kejaksaan Negeri Jayapura. Iwan Van Wilan Haro, Supervisor Penjualan Toko Buku Gramedia Jayapura mengaku bahwa pihak penerbit buku tersebut mendrop sebanyak 100 buku dan 45 buku telah terjual dalam jangka waktu 15 hari sejak didrop akhir November 2007. Jaksa Agung menilai isi buku tersebut telah mengganggu ketertiban umum, dan dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
Selain itu, Kejaksaan Agung juga mengeluarkan instruksi No. `INS-004/1/JA/11/2007 kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia untuk melakukan penyitaan terhadap buku karya Sendius Wonda tersebut dan melakukan operasi intelejen untuk tindakan pensitaan terhadap barang cetakan tersebut, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang tidak mentaati larangan beredarnya buku itu
Bagi Willy Mirino editor buku berjudul Sekelumit Wajah Pers di Papua, mestinya harus ada pengkajian secara ilmiah untuk membahas buku tersebut sebelum dilarang beredar. “Ini berarti kekuasaan pembredelan masih tetap berlaku,” ujar Mirino kepada Jubi belum lama ini.
Senada dengan itu, Bram Ondi staf Litbang Sinode GKI di tanah Papua pembredelan  buku merupakan pembunuhan intelektual dan karakter orang Papua.
Sedangkan, peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Jakarta, Muridan S. Widjojo, kepada wartawan di Jayapura menyatakan bahwa pelarangan ini melanggar kebebasan berekspresi.
“Setiap warga negara itu berhak mengeluarkan pendapatnya, buah pikirannya, cara dia memandang persoalan di propinsinya, maupun di tingkat nasional. Saya kira ini harus dilindungi. Ini prinsip dasar yang tercantum dalam undang-undang dasar,” katanya.
Muridan menilai, dari isinya, buku ini merupakan khas cara berpikir aktivis Papua di kelompok tertentu yang ditandai satu hal, yakni culture of terror. “Dulu saja banyak aktivis Indonesia yang cara melihat Soeharto juga seperti itu. Saya kira cara berpikir ini harus dihargai. Kalau memang tidak setuju, kita bisa counter, bikin buku baru. Ini harus diapresiasi, karena di masyarakat Papua telah berkembang pesat tradisi untuk menulis. Ini yang harus dihargai oleh Pemerintah Indonesia,” tegasnya. `
Penyitaan buku yang dinilai mendeskriditkan pemerintah menurut versi Kejaksaan Negeri Jayapura berjudul (TRM) santer dinilai pro dan kontra oleh banyak kalangan. Yang pro menilai kemunculan buku yang tebalnya 247 halaman yang kata pengantarnya ditulis oleh Socrates Sofyan Yoman yang juga Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja Baptis Papua, tersebut di masyarakat luas dapat membahayakan bagi kestabilan dan kemanan di tanah Papua, sementara bagi yang sebaliknya atau kontra merupakan pengekangan dari hasil pemikiran masyarakat yang seharusnya mendapat ruang untuk berekspresi dan menyatakan pendapatnya. Sesuai dengan amanat demokrasi. Sebab siapa yang bisa “meraba” sebuah situasi yang akan terjadi. Dalam artian sebuah pertanyaan muncul akankah jika buku tersebut dibaca masyarakat situasi akan bergejolak di Papua.
Diluar itu semua, yang jelas nama pembuat buku, paling tidak saat ini menjadi bintang. Bintang karena dibicarakan banyak kalangan, pemerintah, kejaksaan aparat keamanan dan kepolisian. Sementara dalam konteks berbeda, cara pandang manusia yang mencoba berbicara tentang tanah leluhurnya dan manusia serta kerabatnya masih dianggap membahayakan bagi keutuhan rasa damai di Indonesia.
Ada beberapa bagian tulisan yang sebenarnya penulis diajak terlebih dahulu merenungkan lebih dalam pernyataanya. Yakni UU Otsus disebut Wonda sebagai kebijakan politik NKRI guna menyelundupkan perempuan-perempuan yang terinfeksi HIV/AIDS untuk membunuh orang Papua. Disamping itu juga menyinggung perkawinan silang antar manusia NKRI harus dihentikan. Selebihnya adalah setiap hasil penulisan sebelum dinyatakan dilarang untuk beredar secara meluas harus dibarengi dengan kajian-kajian terlebih dahulu.

Keputusan Sepihak Penguasa
Sebelumnya (Oktober 2006), Kejaksaan Agung telah melarang buku “Atlas Papua Barat” yang memuat gambar bintang Kejora dan “Kutemukan Kebenaran Sejati dalam Al-Qur`an,” karangan M Simanungkalit yang diterbitkan Yayasan Al Hanif. Disamping itu, Kejaksaan Agung juga meneliti tiga judul buku yang lain, yaitu “Detik-detik yang Menentukan”, karya mantan Presiden BJ Habibie, “Sukarno File” dan buku sejarah SMP-SMA yang tidak mencantumkam PKI dalam G30S. Buku sejarah yang disebutkan terakhir bahkan mengalami nasib yang paling naas, sebanyak 1.247 buku sejarah, bahan pelajaran sekolah menengah pertama dan atas, karya guru-guru sejarah dibakar pada tanggal 20 Juli 2007 oleh Kejaksaan Negeri Depok. Pembakaran ini dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Bambang Bachtiar, Kepala Dinas Pendidikan Asep Roswanda dan Walikota Nurmahmudi Ismail dari PKS. Penyitaan maupun pembakaran buku-buku sejarah ini juga terjadi di Bogor, Indramayu, Kendari, Kuningan, Kupang, Pontianak, Purwakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Dasar hukumnya, menurut para jaksa, adalah keputusan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh pada bulan Maret 2007 dimana Kejaksaan Agung melarang buku-buku itu, yang dibuat dengan dasar kurikulum pendidikan tahun 2004. Mereka dituduh tak mencantumkan kata “PKI” dalam menerangkan Gerakan 30 September 1965. Penelitian terhadap isi buku-buku sejarah itu dilakukan Kejaksaan Agung atas permintaan Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo.
Sejarah panjang manusia mencatat tidak sedikit pemberangusan buku dilakukan oleh penguasa dengan alasan mengganggu ketertiban umum, bahkan sejak sebelum masehi. Tahun 200 SM, karya Konfusius dilarang oleh pemerintah Kaisar Sheh Huang-ti karena dianggap menyebarkan ajaran sesat sehingga mengganggu ketertiban umum. Di Indonesia sendiri, pemberangusan buku paling sering terjadi pada era pemerintahan Soeharto. Setidaknya, 36 buku (dalam catatan PBHI) yang dilarang selama era rezim Soeharto. Sebanyak 16 buku yang dilarang tersebut adalah karya Pramoedya Ananta Toer.
Apapun alasannya, dalam sebuah masyarakat yang sedang berproses menuju masyarakat demokratis, melarang/menyita buku yang beredar jelas menghambat proses demokrasi itu sendiri. Karena faktanya, pelarangan dan penyitaan buku lebih banyak diputuskan sepihak pemegang otoritas kekuasaan (politik, militer maupun keagamaan). Sejarah ini terus berulang hingga terjadi di Jayapura dengan penyitaan buku “Tenggelamnya Rumpun Melanesia”. Pandangan yang berbeda kerap dianggap ancaman dan pikiran radikal seringkali diangap subversif. Pemberian label tersebut sangat tergantung oleh sudut pandang pemegang otoritas. Sebuah buku, seperti “Tenggelamnya Rumpun Melanesia” adalah pandangan penulisnya terhadap kebijakan negara pada rakyatnya. Penulis dengan pengalaman batinnya memaparkan fakta kepedihan orang Papua di masa lalu yang pada akhirnya memunculkan identitas kolektif dalam buku tersebut. Identitas kolektif ini sendiri terbangun dari sejarah panjang orang Papua seperti sejarah kekerasan, sejarah keterpinggiran, sejarah kekalahan dalam pertarungan politik ekonomi, sejarah penyingkiran budaya lokal dll. Lantas, apa yang salah dari cara seseorang membangun sejarahnya sendiri?
Penyitaan buku “Tenggelamnya Rumpun Melanesia” ini menunjukkan bahwa bangsa ini sebenarnya berada dalam sistem demokrasi paranoid. Ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat –melalui Jaksa Agung- tidak rela jika orang Papua membangun sejarahnya sendiri. Sesuatu yang sebenarnya secara implisit menjadi salah satu substansi UU NO. 21 tentang Otonomi Khusus di Papua, mengklarifikasi sejarah dan rekonsiliasi di Papua ini?
Terlepas dari pro kontra soal isi buku, semestinya buku tersebut bisa menjadi bahan studi dalam rangka klarifikasi sejarah dan penegakan HAM di Papua. Jika tulisan dalam buku tersebut dianggap salah atau menyesatkan, sudah seharusnya diluruskan lewat sebuah buku juga, bukannya dilarang. Atau setidaknya, penulis atau penerbit buku tersebut diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang buku tersebut.

Haidir Bagir, Direktur Penerbit Mizan yang merupakan salah satu penerbit terdepan saat ini di Indonesia mengatakan bahwa sudah seharusnya gagasan dilawan dengan gagasan. Penyitaan terhadap sebuah buku dengan alasan apapun akan mematikan intelektualisme. “Seharusnya, seseorang menulis hal lain yang lebih meyakinkan orang, bukan malah menyitanya. Gagasan memang harus dilawan dengan gagasan.” ujar Haidir menanggapi penyitaan buku yang terjadi. (Dominggus Mampioper/Victor Mambor)

Iklan
%d blogger menyukai ini: