Kaum Perempuan Tak Dilibatkan Sebagai Tim Seleksi Anggota KPUD Papua

pilkada.jpgJUBI – Menyimak Undang-Undang No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan PEMILU, yang baru disahkan April 2007, khusus pada pasal 17 yang mengatakan bahwa tim seleksi KPU Prov Papua terdiri dari lima orang yang mewakili akademisi, profesional dan masyarakat. Namun dari nama-nam anggota tim seleksi, tidak terwakilkan kaum perempuan Papua.

Begitulah hasil diskusi Koalisi Perempuan untuk Tanah Damai di Papua dari Sekretariat FOKER LSM Papua dengan Ketua KPUD Provinsi Papua Ferry Karet SH di kediamannya perumahaan dosen Uncen Padangbulan, Sabtu (22/12).
Lebih lanjut tegas Ferry Karet dalam Penentuan Tim Seleksi oleh DPRD di Prov.Papua yaitu DPRP, Gubernur Papua dan KPU Pusat. Tim Seleksi yang ditelah ditetapkan oleh DPRP yaitu Pdt Bas Weyai (Ketua Klasis Jayapura) mewakili kelompok Profesi dan Drs. Nafi Sanggenafa, MA, Pa (Dekan FISIP UNCEN) mewakili Akademisi. Sedangkan dari Gubernur 1 orang yaitu Ir.Frans Wospakrik (Wakil Ketua I MRP) mewakili masyarakat.
Selanjutnya KPU Pusat meminta kepada KPUD Provinsi Papua untuk mengusulkan dua orang yang sesuai dengan penilaian mereka untuk layak sebagai tim seleksi.
“Untuk itu KPUD Prov.Papua mengusulkan Drs.Hana Hikoyabi (Wakil Ketua II MRP) mewakili profesi sekaligus Perempuan dan Prof.Dr.Bert Kambuaya (Rektor UNCEN) mewakili Akademisi,” ujar Ferry Karet.
Menurut Fery Karet hasil tim seleksi ini langsung dibawa oleh Ketua KPUD Prov.Papua ke KPU Pusat di Jakarta dan memberikan penjelasan kepada KPU Pusat.
Mengapa KPU Prov Papua mengusulkan kedua nama tersebut? Alasan KPUD Prov Papua bahwa Ibu Hana sudah profesional dan berpengalaman yang cukup dan juga telah memperjuangkan hak-hak perempuan di Tanah Papua. Hal ini berkaitan dengan gender yang diamanatkan secara global, sampai juga diatur pada UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan PEMILU, Pasal 6.” tandas Ketua KPUD Papua dalam pertemuan dan sharing pendapat yang dihadiri oleh Ester Burako (Koordinator Koalisi Perempuan untuk Tanah Damai di Papua dari Sekretariat FOKER LSM Papua), Dra Sipora Modouw (Anggota Koalisi dari Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua) dan Fien Jarangga SE Anggota Koalisi dari aktivis perempuan.
Sedangkan Pak Bert Kambuaya adalah seorang akademisi yang juga mempunyai pengalaman yang cukup karena pernah terlibat menjadi Tim Seleksi KPU pada periode lalu.
Setelah penyerahan kedua nama masing masing Bert Kambuaya dan Hana Hikoyabi yang diusulkan KPUD Prov Papua kepada KPU Pusat dan ternyataKPU Pusatt mengeluarkan dua nama yang lain, tidak sesuai usulan KPUD Prov.Papua.
Kedua nama yang dikeluarkan KPU Pusat adalah Prof.Dr.Partino mewakili akademisi dan Tony Wanggai mewakili profesi. Maka secara resmi kelima anggota tim seleksi KPUD Prov.Papua tersebut telah berangkat ke Jakarta untuk dibekali metode, materi dan hal-hal apa saja yang akan ditanyakan berkaitan dengan Seleksi KPUD Prov.Papua nanti.
Anehnya, melalui penelusuran Tabloid ini ditemukan bahwa salah satu dari dua nama yang diajukan KPU Pusat pernah mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Pemilu Legislatif 2005 yang lalu. Dengan pencalonannya ini, menunjukkan bahwa Tony Wanggai adalah anggota partai politik tertentu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2007, pasal 17 yang menyebutkan bahwa calon anggota tim seleksi KPU Provinsi bukan anggota Partai Politik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Waktu pelaksanaan Seleksi KPUD Prov. Papua
Tim Seleksi akan memberitahukan kepada publik lewat media cetak dan elektronik yang telah ditentukan, untuk menginformasikan pendaftaran calon KPUD Prov.Papua kepada publik.
Kemungkinan akan diinformasikan pada minggu kedua Januari 2008. Adapun mekanismenya sebagai berikut :
Diumumkan ke publik selama : Tujuh hari
Diseleksi : Tiga hari kemudian diumumkan dan
Test tertulis : lima hari

Materi test secara tertulis terkait dengan Politik, PEMILU, Pemilihan DPR, Legislatif dan Gubernur, dilihat juga integritas dan pengalaman.
Setelah itu Tim Seleksi akan membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan tanggapannya tentang individu-individu yang mengikuti seleksi KPUD Prov.Papua. Masyarakat yang memberikan penilaiannya harus melampirkan identitasnya secara jelas sehingga tidak dianggap surat kaleng.
Persyaratan menjadi anggota KPUD Provinsi Papua, diantaranya yaitu :
1.Pendidikan untuk KPUD Prov.Papua adalah S1 dan untuk Kab/Kota pendidikan serendah-rendahnya SLTA/Diploma/setara dengan itu;
2.Tidak terikat dengan PARPOL lima tahun terakhir;
3.Surat pernyataan tidak boleh merangkap jabatan;
4.Surat tidak pernah di PIDANA dari pengadilan
5.Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah Prov,Papua
6. Ijasah Terakhir
Dan ada juga persyaratan lain yang pasti akan diinformasikan oleh Tim Seleksi KPUD Prov.Papua melalui media.
Setelah Tim Seleksi melakukan Seleksi terhadap calon KPUD Prov. Papua secara lisan dan tertulis maka akan ditetapkan 10 orang. Kemudian Tim dari Pusat akan melakukan test kepada 10 orang tersebut. Setelah test maka akan dibuat Rangking dari 1-5 sebagai KPUD Prov. Papua dan 6-10 adalah Daftar Tunggu atau PAW=Penggantian Antar Waktu, Misalnya saja dalam perjalanan orang dari 1-5 ada yang sakit/berhalangan/meninggal maka orang dari 6-10 menggantikan. (Ester Burako/Dominggus Mampioper)

%d blogger menyukai ini: