Editorial Edisi X, 25 Desember 2007

Keputusan menyita buku “Tenggelamnya Rumpun Melanesia” yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Kep-123/A/JA/11/2007 dan instruksi dari Jaksa Agung INS-004/1/JA/11/2007 menunjukkan bahwa negara ini sedang berada dalam situasi demokrasi yang paranoid.
Ketakutan atas sebuah gagasan, buah pikir atau pandangan seseorang terhadap sebuah persoalan seharusnya tidak disikapi dengan cara-cara represif seperti itu. Jika berpandangan bahwa isi buku tersebut haruslah melalui sebuah kajian ilmiah, maka terbitkanlah sebuah buku lainnya yang telah melalui kajian ilmiah dengan fokus yang sama. Sudah seharusnya gagasan maupun pandangan seseorang dijawab dengan gagasan dan pandangan lain yang lebih meyakinkan orang.
Isi buku tersebut memang telah menimbulkan pro dan kontra. Namun penyitaan buku tersebut juga menunjukkan bahwa sepertinya pemerintah pusat, melalui Kejaksaan Agung, tidak rela jika orang Papua membangun sejarahnya sendiri. Padahal, inilah salah satu amanat UU. No 21 Tahun 2002 Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua, yakni pengklarifikasian sejarah Papua dan rekonsiliasi. Jika dibandingkan dengan sejarah Papua yang selama ini simpang siur sehingga pelurusannya harus diakomodir dalam UU 21 tersebut, buku tersebut hanyalah sebuah titik dalam sebuah lingkaran. Seharusnya lebih banyak lagi buku-buku yang mengemukakan fakta sejarah orang Papua sehingga membantu mengklarifikasi sejarah orang Papua yang selama ini dipertanyakan.
Apapuan isinya, sebuah buku diterbitkan untuk dibaca, bukan untuk disita.

Redaksi

Iklan
%d blogger menyukai ini: