Adat Perlu Diangkat Menjadi Hukum Tertulis dan Diakui Sebagai Hukum Normatif

JUBI – Adat sendiri merupakan suatu kodarat yang berikan oleh Tuhan kepada manusia atau bersifat alamiah yang sudah melekat pada masyarakat yang hidup dalam suatu wilayah, dan pelaksanaanya pun nyata dan di akui dalam suatu masyarakat, untuk itu adat perlu digali kembali menjadi hukum tertulis.

Lembaga Aliansi Demokrat Papua (ALDP), bekerja sama dengan Forum Kerja Sama Lembaga Swadaya Masyarakat (FOKER LSM) Papua, dan Cordaid, melakukan kegiatan diskusi tentang draft hukum adat yang di susun Dewan Adat Suku Jouw-Warry Demta. Diskusi ini dilakukan selama dua hari, Rabu-Kamis (12-13/12), bertempat di Aula serba guna Gereja Kristen Injili di Indonesia (GKII) Elim Abepura. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu memberikan, saran, kritik dan masukan mengenai draf hukum adat yang sudah disusun agar dapat menjadi dasar hukum secara tertulis dan bisa digunakan didalam masyarakat di daerah Demta.
Peserta yang hadir dalam diskusi tersebut yaitu Tokoh, toko adat dan beberapa masyarakat suku Jouw-warry demta yang mewakili masing-masing kampung yang ada di demta, Polres sentani, Polda Papua, beberapa dosen fakultas hukum Uncen dan Lermbaga Bantuan Hukum (LBH) Papua.
Latifah Anum siregar mengawali pemaparan materi dengan memberikan penjelasan mengenai Alur/Proses Adat suku Jouw-Warry. Proses penyusunan draf Hukum Adat di awali dari pengajuan DAS Jouw-Warry yang meminta kepada LSM untuk dapat membantu mereka untuk menyusun draft hukum mengenai adat yang berlaku di daerah mereka. Draf ini disusun berdasarkan hasil sosialisasi masyarakat, ALDP dan DAS kepada masyarakat. Hasil yang diperoleh dari diskusi tersebut yang disusun menjadi suatu draft Hukum adat yang akan disosialisasikan untuk penyempurnaannya.
Kemudian, Frans Apomfires, dalam pandangannya dari sisi antropologis terhadap draft hukum adat suku Jouw-Warry Demta, mengatakan bahwa hukum adat telah ditempatkan sebagai salah satu sistem hukum di Indonesia. Dari sisi pandang antropologis hukum adat ini sangat baik untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan adat-istiadat merupakan cirri khas dari ribuan komunitas yang berada di Papua.
Namun Frans Apomfires juga menegaskan bahwa ada resiko adat istiadat ini jika dimunculkan ke permukaan bisa menimbulkan pro dan kontra dalam bidang antropologi. Pro dan kontra yang timbul dalam bidang antropologi yaitu mengenai sistem hukum yang sifatnya tidak tertulis ini mengapa harus dibuat dalam bentuk sebuah kitab secara tertulis. Kalau ada upaya untuk membuat satu kitab hukum adat dari suatu suku bangsa, maka hal itu menyalahi sifat hukum tersebut.
Hukum adat mekanismenya harus di isi dengan hal-hal antropologis, antara lain mata pencaharian sehari-hari menyangkut dengan pendapatan ekonomi, bahasa daerah yang digunakan, bentuk perkawinan, sangsi yang diberikan kepada pelanggar hukum, dan sistem pemerintahan menurut adat dalam suatu daerah.

Selain itu, Frans Reumi berpandangan bahwa di setiap negara mempunyai tata hukumnya sendiri-sendiri yang diperlakukan didalam lingkungan batas-batas wilayahnya. Tidak ada sesuatu bangsa yang tidak mempunyai tata hukum nasionalnya sendiri.
Berbagai tata hukum tidak semuanya menunjukkan modelnya yang khusus secara tersendiri. Oleh karenanya diantara tata hukum negara-negara di dunia ini ada yang mengikuti model dari bangsa lain, sehingga dikelompokkan sesuai dengan asal-usul dari sistem hukum yang berlaku didunia. Misalnya kita mengenal sistem hukum model hukum Anglo Saxon (Inggris), Eropa Continental (Belanda), Sosialis (Rusia) dan model hukum Fiqh (Negara-negara Arab). Untuk Indonesia menganut Eropa Continenta, karena sejarah (Bekas jajahan Belanda).
Di Indonesia ada model hukum yang dikenal dengan nama “Hukum Adat” yaitu suatu model hukum dari budaya suku bangsa yang bersangkutan. Studi Hukum adat Indonesia oleh Van Vollenhoven disadari masih merupakan studi hukum adat yang benar ialah “pengetahuan hukum adat yang dihasilkan oleh putra-putri bangsa itu sendiri dengan bahasanya sendiri.” Catatan van Vollenhoven itu menunjukkan betapa erat hubungan hukum dengan budaya suatu bangsa. Hukum suatu bangsa adalah pancaran salah satu aspek budaya

bangsa. Oleh karena itu, hukum adat adalah suatu hukum yang berurat dan berakar pada nilai-nilai budaya, sepanjang perjalanan sejarah selalu mengalami penyesuaian diri dengan kehidupan bangsa Indonesia.
Frans Reumi ketika di temui Jubi, usai memberikan padangannya, mengatakan kajian hukum adat merupakan kajian penting untuk kepentingan studi pendataan hukum adat suku Jouw Warry Demta, maka rumusan dan isitilah hukum adat secara normative maupun empiris perlu mendapat perhatian serius. Misalnya sisi normatif istilah hukum adat berasal dari kata-kata arab, aatara lain; huk’m dan Adah. Huk’um artinya suruhan atau ketentuan, sedangkan Adah atau Adat artinya kebiasaan, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Dengan demikian hukum adat berati kebiasaan atau perilaku seseorang yang sering di lakukan dalam suatu daerah. Di Indonesia istilah kebiasaan dan adat itu di bedakan sehingga hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. Kebiasaan hanya bisa di benarkan dalam perundangan yang merupakan hukum kebiasaa, sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan merupakan hukum yang berada di luar perundangan.
“Kebiasaan atau kebudayaan masyarakat ini yang harus di gali kembali dan diangkat dari masyarakat sebagai budaya yang sudah ada dari bangsa atau suku

itu sendiri agar tidak hilang begitu saja dari kalangan masyarakat, dan kebudayaan tersebut harus di akui dalam bentuk suatu tulisan atau dalam bentuk peraturan daerah, agar sangsi-sangsinya berlaku bagi masyarakat.“ ujar Reumi dengan serius”.
Lanjut Frans Reumi, hukum adat suku Jouw Warry di katakan legal drafting karena secara substansi belum teridentifikasi isi atau substansi dari pembidangan hukum adat, sehingga materi muatan draft belum mencerminkan norma-norma ideal dan norma-norma prosedural hukum adat setempat. Untuk konsideran harus di lihat kembali aspek filosifis, yuridis, sosioloigis, politik dan ekonomi, melihat kembali ketentuan-ketentuan umum yang perlu terintegrasi secara keseluruhan dari pengertian atau konsep lokal dan melihat kembali eksistensi dewan adat dalam legal drafting.
Kemudian menurut, Frans Apomfires, diskusi yang dilakukan merupakan upaya yang berkenaan dengan tanggapan paraktisi terhadap perkembangan zaman global di masyarakat yang membuat masyarakat adat menjadi korban. Artinya budaya adat yang baik di masyarakat namun karena perkembangan zaman global mengakibatkan budaya itu dianggap kurang baik atau tidak baik untuk dikembangkan. Budaya dari masyarakat pada suatu daerah harus didokumentasikan dan harus tersusun secara sistematik dan disesuaikan dengan kebutuhan global.
Oleh sebab itu, peranan dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus mendokumentasikan hal ini, dari sisi adat. Karena adat itu secara murni harus digali nuansa organiknya, yaitu secara mekanis dari leluhur masyarakat yang ada atau dalam pelapisan masyarakat sosial. Hal-hal yang perlu diusahakan yaitu adat diusahakan menjadi bentuk tertulis, mengenal adat istidat yang ada pada suatu daerah, komunitas adat yang ada dalam satu wilayah, lingkungan hidup, solidaritas dari masyarakat dari masyarakat.
Setelah penyampaian pandangan dari ketiga pemateri, setiap peserta diarahkan untuk membentuk tiga kelompok diskusi, sesuai dengan kampung-kampung yang ada didaerah demta, diantaranya Muris besar dan Muris kecil, Jowary dan Tarfia. Masing-masing kelompok ini mendiskusi hal-hal yang perlu di tambah atau dikurangi menurut pandangan yang disampaikan dari ketiga nara sumber dan masukan dari beberapa peserta yang mengikuti kegiatan tersebut.
Hal-hal yang didiskusikan dalam masing-masing kelompok ini antara lain mata pencaharian dan sistem perkawinan. Ada dua hal yang diskusikan dalam sistem ini antara lain sistem perkawinan eksogami, dan monogamy, sistem ekonomi, sistem keturunan, sistem pemerintahan, cara penyelesaian masalah dengan cara adat, sistem pewarisan budaya pada masyarakat Demta, sangsi-sangsi yang di kenakan ketika seseorang melanggar hukum adat yang berlaku serta bahasa yang digunakan untuk menyebutkan hal-hal yang selalu dilakukan dalam daerah tersebut. Serta larangan-larangan yang tidak boleh di langgar. Selain itu, diusulkan juga untuk menambahkan hal-hal yang belum dimuat dalam draf hukum adat suku Jouw-Warry Demta, dan mengajukan rekomendasi-rekomendasi untuk di tindak lanjuti dalam melegkapi draft hukum adat tersebut. (Musa Abubar)

%d blogger menyukai ini: