Pers Papua dan Investigative Report

invest.jpgJUBI – Aktivis Hak Asasi Manusia yang juga Direktris Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) Latifah Hanum Siregar mengungkapkan media dan pers di Papua harus jadi civil society dan harus memberitakan perspektif mengenai HAM. Pasalnya menurut dia selama ini Pers kurang menyentuh dalam segi Hak Asasi Manusia. Pers hanya mampu memberitakan dipermukaan saja.

“Pers di Papua harus jadi civil society. Pers juga harus memberitakan perspektif mengenai HAM. Kalau menurut saya selama ini, pers kurang menyentuh dalam segi Hak Asasi Manusia saja. Pers selama ini kan, hanya mampu memberitakan dipermukaan saja,” ujar Anum saat menjadi nara sumber dalam diskusi Pers dan Penegakan HAM di Papua di Era Otsus belum lama ini di Jayapura.
Menurut Anum, pers di Papua harus mampu menjadi media yang  memberikan proses pembelajaran bagi masyarakat, bukan sebaliknya hanya jadi sarana hiburan.
“Saya menilai pers di  Papua seperti mall yang menyajikan berbagai kebutuhan sehingga kelihatannya mengabaikan perspektif HAM,” ujar peraih penghargaan Women Peacemaker dalam bidang HAM di San Diego Amerikat Serikat Oktober 2007 lalu.
Sementara itu Kepala Biro Antara Papua Piter Tukan mengatakan jika pers di Papua mempunyai  keinginan untuk  melakukan investigasi secara  mendalam terhadap sesuatu  masalah  namun terkendala dana. Hingga tak heran kalau wartawan hanya menyentuh wilayah wilayah yang berduit karena memang secara menejemen kekurangan duit.
Terlepas dari diskusi lepas diatas sebenarnya pekerjaan seorang wartawan termasuk profesionalisme yang digeluti seseorang tentunya sudah mengangkut kredibilitas dan tingkat intelektual.
Mengapa wartawan harus profesional? Kelihatannya pertanyaan ini agak klise tetapi jika disimak ada benarnya. Karena pers itu memiliki kekuatan untuk mempenagruhi publik melalui informasi wartawan memiliki hak istimewa dalam menjalankan profesinya, seperti hak mendapatkan akses informasi/data dan hak tolak.
Menurut buku Kompetensi Wartawan bahwa suatu pekerjaan bisa disebut sebagai profesi bila memenuhi beberapa kriteria antara lain :
Pekerjaan penuh waktu (full time), praktisinya sangat berdedikasi pada tujuan profesinya, cara memasuki dan bertahan dalam profesi diatur oleh sebuah organisasi formal yang memiliki standar profesional.Para praktisinya akan diterima ke dealam profesi setelah mengikuti suatu pendidikan formal yang khusus dan mendapatkan seperangkat pengetahuan khusus (ijasah), melayani masyarakat, pekerjaan yang memiliki tingkat ekonomi tinggi.
Jika disimak dari beberapa kriteria di atas hanya dua kriteri penting yang menjadi ciri mutlak wartawan yaitu pekerjaan penuh waktu dan melayani masyarakat sedangkan selebihnya bersifat longgar.
Selain itu ada juga peran dan fungsi maka wartawan juga dituntut untuk menyebarkan informasi secara faktual, akurat, netral, seimbang dan adil (fair). Menyuarakan pihak pihak yang lemah, kritis terhadap mereka yang berkuasa. Skeptis dan selalu menguji kebijakan yang dibuat penyelenggara kekuasaan. Memberikan pandangan analisas, dan interpretasi terhadap masalah masalah sosial, politik, dan ekonomi yang rumit. Mengembangkan minat kultural dan intelektual di kalangan masyarakat. Menegakan dan mamatuhi etika jurnalisme.
Berdasarkan profesionalisme menejemen pengelolaan dan produk jurnalistiknya, pers cetak di Indonesia bisa dikategori dalam lima kelas. Bahkan media mainstream di Indonesia dinilai baru masuk kategori kelas kedua dan ketiga, belum ideal namun manejemen internalnya memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri. Menjamurnya media cetak baru di Indonesia mau pun di Papua pasca Otsus Papua bisa masuk pada kategori keempat dan kelima. Pers pinggiran biasanya dikelola secara sembarangan dengan modal seadanya. Media seperti itu biasanya mengalami kesulitan untuk meningkatkan sumber daya wartawannya agar menjadi profesional, dan tidak merasa perlu untuk memperbaiki kualitas jurnalistiknya atau menaati etika. (Dominggus A. Mampioper)

%d blogger menyukai ini: