Proyek Peluncuran Satelit Di Biak : Ajang Pertarungan SUPER POWER Geo Politik dan Geo Ekonomi Global

JUBI – Selasa, 16/10 HIMABI melakukan pertemuan dengan masyarakat Biak yang berada dikota Jayapura baik yang berasal dari kalangan masyar-akat sipil maupun dari lembaga pemerintahan. Hadar dalam pertemuan tersebut antara lain Frans Wospakrik, dan Mien Rumbiak (Waket dan Anggota MRP yang juga tokoh masyarakat Biak), Habel Rumbiak (praktisi Hukum), Musa Sombuk (Akademisi), Mahasiswa asal Biak, aktivis LSM, dan tokoh adat Biak.

Dalam pertemuan yang digagas Himabi tersebut, Ketua Himabi, Nagai Arsam Krar menjelaskan bahwa rencana pembangunan pangkalan peluncuran satelit sejak tahun 2005 telah menjadi wacana masyarakat sehingga DAB beserta HIMABI telah menyelenggarakan seminar yang bertujuan mendorong pemerintah mengantisipasi gejolak sosial di Biak, terutama 4 marga pemilik hak ulayat dan masyarakat papua secara umum. Selain itu, ketua Himabi juga menegaskan mengenai Kajian Amdal yang belum juga dilakukan.
Menanggapi rencana pembangunan pangkalan peluncuran satelit tersebut, Musa Sombuk, Dosen UNIPA, menegaskan bahwa sampai saat ini proses-proses yang dilakukan oleh pemerintah baik daerah dan pusat telah mengabaikan negosiasi secara partisipatif pada tingkat lokal dengan masyarakat adat serta komponen strategis lainnya. Rencana ini tentu merupakan pertarungan geo politik dan geo ekonomi global yang memberikan manfaat ekonomi dan militer bagi Indonesia.
“Potret di Biak saat ini adalah dari perspektif pembangunan daerah, Biak memang membutuhkan PAD dan pembangunan. Namun apakah proyek ini dapat memberikan manfaat dan memberdayakan orang Papua di Biak dan mengakomodir hak-hak masyarakat? Pemerintah seharusnya memprakarsai ruang dialog bagi semua pihak.” ujar Musa Sombuk.
Musa juga menegaskan bahwa saat ini sedang terjadi pro dan kontra dengan rencana pembangunan pangkalan tersebut yang bisa menyebabkan konflik horisontal antar masyarakat sendiri. Hal penting lainnya adalah bagaimana mengedepankan kepentingan masyarakat pemilik hak ulayat, baik yang terkena dampak langsung, maupun tidak.
“Masalah peluncuran satelit bukan merupakan masalah masyarakat Biak saja, tetapi seluruh masyarakat yang ada di Teluk Cenderawasih, Tanah Papua dan nasional. Disinilah solidaritas dibangun untuk pertanyakan semua yang dibuat oleh pemerintah.” tegas Musa.
Menurut Musa, kaitannya dengan hak-hak dasar orang asli Papua, MRP harus memainkan perannya sehingga dapat memintai keterangan dari Bupati tentang rencana tersebut.
“Apakah Bupati pernah berkonsultasi tentang proyek ini dengan MRP, DPRP dan Gubernur?” tanyanya.
Mengenai persoalan tanah yang sempat mencuat juga dalam rencana pembangunan pangkalan peluncuran satelit tersebut, Habel Rumbiak, praktisi hukum mengatakan bahwa masalah pangkalan peluncuran satelit ini merupakan salah satu masalah dari 4 masalah besar di Biak yang berkaitan dengan tanah milik orang Biak. Yakni tanah yang dilokasi AU, AL, PT. Angkasapura dan Hotel Marau. Dalam hal ini terjadi proses nasionalisasi tanah menjadi Tanah Negara yang berkaitan dengan kepentingan publik. Tanah-tanah ini dapat dipersoalkan kembali karena tidak mempunyai dasar hukum sebab hanya didasarkan pada nasionalisasi tanah namun tidak mendudukkan kedua pihak secara partisipatif untuk mengambil keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak terutama pemilik hak ulayat.
Dalam kesempatan tersebut, Frans Wospakrik menyampaikan bahwa MRP telah membahas secara serius tentang rencana pembangunan peluncuran satelit dan telah menyikapi keresahan masyarakat Biak sejak tahun 2005. Keresahan tersebut semakin memuncak tahun ini setelah di tandatanganinya MOU Rencana Pembangunan Peluncuran Satelit tersebut antara Pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia. Untuk itu, MRP akan bertemu dengan Gubernur dan menyarankan agar Gubernur harus memanggil Bupati Biak Numfor untuk memintai keterangan tentang rencana pembangunan peluncuran satelit tersebut. Lanjutnya bahwa, persoalan ini harus melibatkan DPRP dan para Bupati di wilayah Teluk Cenderawasih yang secara tidak langsung terkena dampak.
“Basis negosiasi dalam proyek ini harus didasarkan pada OTSUS Papua yang dapat menjamin pemberdayaan, perlindungan dan pengakuan. Jadi yang kita tuntut adalah dimana Hak-hak hidup sebagai warga negara.” tegas Wospakrik.
Sementara itu, Mien Rumbiak, anggota MRP yang juga tokoh perempuan Biak mengatakan bahwa bibit konflik yang saat ini muncul harus bisa diatasi secepatnya. Pemerintah Daerah dan MRP, agar segera melakukan dialog bersama masyarakat adat gereja, DAP, Himabi, perempuan dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah propinsi dan kabupaten untuk sesegera mungkin mencari solusi terbaik dari persoalan tersebut.
“Agar bersifat independent maka perlu dibentuk tim yang merupakan representasi komponen masyarakat di Biak dan Jayapura dan wilayah lainnya yang dapat memberikan penerangan kepada masyarakat yang ada Biak dan Tanah Papua.” ujar Mien Rumbiak.
Senada dengan para tokoh masyarakat Biak lainnya, Septer Manufandu, Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah untuk menjelaskan secara jelas dan dimengerti tentang rencana pembangunan peluncuran satelit yang merupakan kerjasama bilateral.
“Dalam permasalahan pembangunan peluncuran satelit pemerintahpun harus melakukan studi amdal, dan bagaimana manfaat proyek ini bagi masyarakat biak terutama pengembangan SDM lokal, kalau ini belum dibuat maka perlu diperlu dipertanyakan atas dasar apa pemerintah menyatakan biak layak menjadi tempat peluncuran satelit? dalam perspektif daerah apakah tidak ada ekonomi alternatif yang dapat dikembangkan di Biak? sehingga pilihannya adalah Peluncuran Satelit?” ujar Septer Manufandu,ekretaris Eksekutif LSM FOKER Papua. (Musa Abubar)

%d blogger menyukai ini: