Sertifikasi Konselor Harus Sesuai Etika

Jubi – Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua Sipora Modouw mengatakan untuk menerbitkan sebuah sertifikat bagi seorang konselor harus sesuai etika karena ini menyangkut profesionalisme seseorang dalam mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“ Jadi Badan Pemberdayaan Perempuan tidak secara gampang menerbitkan sertfikat untuk seorang konselor. Mungkin bagi mereka yang jadi pendamping bisa diterbitkan,” ujar Sipora Modouw saat menutup Pelatihan Peningkatan Kapasita Sumber Daya Manusia P2 TPA Provinsi Papua belum lama ini di Jayapura.
Menurut Sipora Modouw pelatihan yang dilakukan selama beberapa hari bagi para pendamping kekerasan perempuan dan anak sangat penting untuk meningkatkan kualitas mereka.
“Kami juga berterima kasih kepada para fasilitator dari Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua dalam memberikan materi kepada para peserta,” ujar Modouw seraya menambahkan kerja sama dengan LP3A Papua akan terus berjalan selama beberapa tahun ke depan.
Modouw menjelaskan kerja sama dengan LP3AP sudah dilakukan sejak lembaga ini berdiri sekitar tahun 2000 hingga sekarang ini.
Secara terpisah Mama Mano peserta dari Ikatan Perempuan Port Numbay menyatakan kagum atas kerja tim fasilitator dari LP3AP yang selama pelatihan ini memberikan materi kepada peserta. “Saya kagum kepada fasilitator Papua sebab selama ini yang memberikan materi biasanya dari luar Papua. Saya salut dan berterima kasih kepada mereka berdua Mia dan Nita dari LP3AP,” ujar Mama Mano.
Ditambahkan pelatihan pelatihan ke depan dapat terus dilakukan sehingga perempuan dan anak korban kekerasan di Papua bisa ditangani secara baik dan professional. “Terutama saya kira sosialisasi terhadap P2TPA tetap dilakukan agar masyarakat tidak ragu ragu melaporkan masalah kekerasan yang menimpa mereka,” ujar Mano. (Dominggus A. Mampioper)

Iklan
%d blogger menyukai ini: