Mencegah Dan Memberantas Korupsi ; Wacanakah atau Implementasi Setengah Hati ?

Oleh Elizabeth Bukorpioper(*)

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih menimbulkan pertanyaan besar bagi kita bahkan sikap pesimis dan optimis ditunjukkan oleh berbagai kalangan dari masyarakat awam sampai kepada pihak-pihak yang bekerja dan bersentuhan langsung dengan proses penanganan korupsi. Berbagai pernyataan muncul ke permukaan sehubungan dengan telah terjadinya berbagai kasus korupsi yang telah melembaga di berbagai instansi pemerintah maupun swasta, di lembaga-lembaga negara, wakil rakyat dan di semua lintas sektor di seluruh daerah di Indonesia yang oleh masyarakat dilihat sebagai adanya satu proses pembiasaan dan pembiaran semakin merajalelanya para koruptor.
Maraknya berbagai kasus korupsi yang terungkap dan tergiringnya para koruptor sampai ke meja hijau termasuk vonis yang dijatuhkan hakim pengadilan, masih dilihat sebagai upaya setengah-setengah dari aparatur penegak hukum (baca polisi, jaksa, hakim plus penasehat hukum ) maupun pemerintah pusat dan daerah dan belum mengupayakan tindakan secara penuh dan menyeluruh.
Berbagai upaya dan kerja keras yang telah dan masih terus dilakukan dalam menangani kasus-kasus korupsi menimbulkan pertanyaan bahwa sejauh mana kemauan dan kesungguhan pemerintah beserta aparatur penegak hukum untuk mencegah dan memberantas korupsi? Sejauh mana pula peran aktif masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas perilaku korupsi?
Semangat pemberantasan korupsi kadang harus terbentur dan berlindung dibalik berbagai dalih dan kondisi, sistem, mekanisme dan lagi-lagi peraturan perundang-undangan yang tidak memadai, lemahnya sumber daya manusia aparatur penegak hukum serta mentalitas budaya hukum masyarakat kita.
Komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang dibentuk pemerintah dengan tujuan memberantas korupsi dan para koruptor ternyata belum dapat menunjukkan perubahan yang signifikan karena kasus korupsi secara kwantitas tidak menurun justru meningkat. Data dari Indonesian Coruption Watch (ICW) bahwa pada tahun 2005 kasus korupsi berjumlah 125 kasus dan tahun 2006 berjumlah 166 kasus. Negara telah mengalami kerugian 14,4 trilyun rupiah, sebagaimana dilansir Radio Republik Indonesia Jakarta, 26 Januari 2007.
Di Papua dalam beberapa tahun terakhir ini, media radio, televisi dan surat kabar memberitakan kasus korupsi di daerah kabupaten yang telah di proses hukum dan memperoleh putusan pengadilan sebagaimana korupsi yang terjadi di wilayah Pemda kabupaten Jayawijaya, David Hubi yang telah dinon aktifkan dari jabatannya sebagai bupati karena telah adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sekalipun putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan tersebut belum dapat menjawab rasa keadilan masyarakat namun paling tidak dapat meredusir kekhawatiran berbagai kalangan bagaimana sulitnya kasus korupsi sampai kemeja hijau. Sedangkan kasus korupsi yang ditangani Pengadilan Negeri Jayapura sepanjang taahun 2006 hanya berjumlah satu kasus.
Sementara kasus korupsi yang diduga terjadi dilingkungan Pemda Kabupaten Waropen, dengan adanya aspirasi dan tuntutan dari kelompok mahasiswa dan masyarakat Waropen yang telah bertemu langsung dengan Wakil Gubernur Papua dan dijanjikan bahwa akan diturunkan tim untuk menindak lanjuti tuntutan masyarakat tersebut. Kelompok pemuda yang tergabung dalam Pademawa (Peduli Demokrasi Masyarakat Waropen) telah juga melakukan gerakkan yang sama dengan bertemu langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Papua pada sekitar bulan Januari dan Februari 2007 dengan menyampaikan beberapa tuntutan agar Kejaksaan dan Pemda Propinsi Papua serius untuk mengusut dugaan kasus korupsi di tubuh pemda kabupaten Waropen dan segera menggiring para pelaku korupsi ke pengadilan. Gerakan Moral Masyarakat Waropen pun telah mendesak Pemda Propinsi Papua, aparatur penegak hukum di Papua, DPR Papua untuk menindak lanjuti berbagai dugaan kasus korupsi tersebut. Lantas, sudah sejauh manakah sikap dan tindakan Kejaksaan Tinggi Papua maupun Pemda Propinsi Papua dalam menindak lanjuti laporan dan pengaduan masyarakat tersebut? Ironis memang. Ditengah gencarnya seruan Presiden untuk memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan tidak akan berkompromi terhadap pelaku dan tindak kejahatan yang dilakukan, pemberantasan korupsi justru menjadi sesuatu yang begitu rumit ibarat tali temali yang kian hari yang makin melilit dan sulit menemukan mana ujung dan pangkal tali tali tersebut. Apakah konspirasi politik bukan juga merupakan bagian dari sulitnya ditemukan ujung dan pangkal persoalan korupsi di Indonesia?
Upaya pemberantasan korupsi oleh KPK, Kejaksaan, maupun berbagai pihak yang menyatakan perang dan anti pada korupsi, tidak menyurutkan nyali para koruptor tetapi mereka justru semakin berani untuk terus berkorup. Adanya celah sisi kelemahan hukum dan ringannya sanksi hukum yang dijatuhkan pengadilan kepada para koruptor menjadi alasan kuat korupsi terus berlangsung.
Sangat diperlukan sikap mental aparatur penegak hukum kita yang bersih dan tidak terkesan pilih dalam menangani kasus korupsi sejak tahap penyelidikan, penyidikan, tahap penuntutan, selama proses persidangan sampai dijatuhinya putusan pengadilan. Oleh karena itu aparatur penegak hukum yang menangani kasus-kasus korupsi haruslah aparatur yang bersihdari segala bentuk suap-menyuap, korupsi, kolusi dan nepotisme dan tidak berpeluang untuk terlibat secara langsung maupun tidak dengan para koruptor. Sangat sulit memang menemukan aparat kepolisian, kejaksaan maupun hakim dan advokat yang dipercaya benar-benar dari indikasi KKN.
Pendidikan dan peningkatan SDM aparatur penegak hukum sangat diperlukan dalam upaya peningkatan kinerja aparatur yang professional dan berkualitas sehingga berbagai kasus korupsi dapat ditangani dan diproses secara tepat sesuai amanat undang-undang.
Reaksi masyarakat memandang koruptor dan perilaku korupsi peerlu mendapat perhatian. Ketika masyarakat menduga atau mencurigai adanya penyimpangan atau penyelewengan dana atau adanya perilaku ke arah korupsi atau diduga kuat telah terjadi korupsi dalam satu lembagaa atau instansi atau institusi apapun, sikap masyarakat menjadi penting. Masyarakat dapat berinisiatif melaporkan adanya dugaan korupsi kepada lembaga berwenang (kepolisian, kejaksaan) atau LSM/ORNOP yang konsen melihat persoalan korupsi disertai dengan alasaan-alasan atau dugaan-dugaan serta bukti awal yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika masyarakat bersikap diam, acuh tak acuh, masa bodoh, tak mau tahu, bukan urusan saya, mengapa repot-repot, maka tanpa disadari kita telah setuju korupsi tetap berjalan, kita telah membiarkan koruptor terus berbuat korup, dan kita menjadi biasa dengan perilaku korupsi itu sendiri. Kita patut mengakui bahwa peran serta kita sebagai masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi masih begitu rendah dan sangat jauh apa yang di harapkan.
Ibarat pohon yang tumbuh dari biji yang ditanam kemudian keluar akar lalu batang pohon, cabang ranting,daun, bunga dan selanjutnya buah. Kalau hendak mematikan pohon tersebut tidaklah dapat sekedar memangkas buah, bunga, daun, ranting, cabang, bunga dan selanjtnya buah. Kalau hendak mematikan pohon tersebut tidaklah dapat sekedar memangkas buah atau bungan, daun atau cabang atau juga batang, tetapi akar pohon harus dicabut harus dimusnahkan maka matilah pohon tersebut.
Korupsi telah begitu mengakar dan mengakarnya justru di dalam kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara dan telah begitu kuat terhegemoni dalam pikiran sikap masyarakat pada umumnya dan kita tidak bisa mengingkarinya. Untuk itulah jika kita bertekad untuk mencegah dan memberantasnya maka kita harus memangkas sampai pada akarnya atau memusnahkan mulai dari akarnya. Bila kita tidak ingin pohon tersebut tumbuh seharusnya kita tidak lagi menanam biji dari pohon tersebut.
Dalam upaya mendorong kearah itulah sudah seharusnya sanksi hukum yang diberikan kepada para koruptor adalah sanksi hukum yang seberat-beratnya dalam rangka memberi efek jera bagi para koruptor. Ada kalangan masyarakat berpendapat bahwa hukuman pidana yang layak diberikan kepada para pelaku korupsi adalah hukuman gantung atau hukuman seumur hidup. Sudah haruskah ?
Disini diperlukan undang-undang anti korupsi yang tidak sekedar memadai untuk menjerat para kouptor dan menjatuhkan tindak pidana tetapi juga diharapkan mampu menjawab rasa keadilan itu sendiri. Hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara korupsi pun harus bebas dan dan terlepas dari pengaruh kekuasaan, tekanan dan campur tangan pihak lain diluar pengadilan bahkan sekalipun oleh kekuatan dan kekuasaan kepentingan politik. Hakim harus benar-benar bersih, berwibawa dalam hukum dan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Hakim diruang pengadilan hendaknya dalam memutus perkara tidak hanya mendasarkan pada ketentuan hukum normative yang gersang, kering dan tertinggal zaman, tetapi hendaknya mampu menciptakan kaidah-kaidah hukum baru yang senyawa dan sejiwa dengan kompleksitas akar dan bobot perkara yang diputus “Judge made Law”.
Sudah seharusnya pula gambar atau foto para koruptor di tayangkan dimedia tv nasional, tv swasta juga tv lokal daerah untuk memberi dampak dan efek sosial bagi para koruptor. Sikap pemerintah pusat dan daerah, sikap partai politik melalui anggota perwakilan rakyatnya, haruslah tegas dan jelas. Apakah pemberantasan korupsi harus terus bernaung dibawah berbagai aturan hukum yang tidak memadai? Bila demikian, upaya seperti apakah yang perlu dilakukan dalam memberantas kasus korupsi yang nampak tidak jelas bentuk penyelesaiannya?
Korupsi merupakan virus, penyakit, musuh yang haarus dilawan, harus diperangi, harus diberantas. Korupsi merupakan tindak kejahatan karena kerugian yang dialami Negara memberikan dampaak yang luar biasa bagi segala aspek pembangunan dan berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat, bangsa dan negara.
Kita harus terus mengerjakan pekerjaan rumah besar ini bila kita tak ingin upaya mencegah dan memberantas korupsi hanya sebatas wacana atau implementasi setengah hati…..?

* Aktivis Perempuan, Warga Masyarakat Kabupaten Jayapura

Iklan
%d blogger menyukai ini: