Foker LSM Papua Serahkan Draft Raperdasi Pelkes Ke Panleg

JUBI – Foker LSM Papua melalui Pokja Kesehatan menggelar audien guna membahas serta menyerahkan Draf Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada Panitia Legislasi (Panleg) DPRP Papua.

Pertemuan yang berlangsung pada Sabtu (28/9) di ruang rapat legislasi tersebut dimulai tepat pukul 11.45, diawali dengan Doa yang dipimpin oleh Demas Patty. Setelah itu pihaknya langsung membuka acara audience antar POKJA KES-FOKER dengan PANLEG DPRP.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut dihadiri oleh, 3 orang anggota dewan diantaranya Demas Patty (Ketua Panleg DPRP), Dr Jhon Manangsang Henny Arobaya serta seorang staf ahli legislasi Hendry Mahulette. Sementara beberapa LSM yang hadir antara lain adalah, Tahi Butarbutar (Ketua POKJA KES-FOKER), Raflus Doranggi (YPKM Papua), Max Nenepat (YPKM TC Serui), Valent Karubaba dan Jamilah Mauri (PKBI Papua), Alfrida Giay (P3W-GKI), Daud Patana (YPPM), Kenny Mayabubun dan Ester Burako (Sekretariat FOKER LSM Papua)
FOKER LSM Papua yang adalah jaringan dari 64 LSM yang tergabung mempunyai strategi Advokasi yang dilakukan lewat pendekatan 5 Kelompok Kerja (POKJA) yaitu 1. POKJA Hukum dan HAM, 2. POKJA Good Governance, POKJA Kesehatan, POKJA Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) serta POKJA Perempuan.
“Keberadaan POKJA KES-FOKER dimana yang tergabung didalam POKJA ini tidak hanya 6 Anggota FOKER di Jayapura yang konsern untuk kesehatan tetapi juga terdiri dari 6 Mitra yang juga konsern untuk kesehatan. Selanjutnya materi muatan dari Raperdasi telah disusun dlam bentuk naskah akademik dan Raperdasi” terang Ester Burako dari Sekretariat Foker LSM.
Sementara itu Ketua POKJA KES-FOKER, Tahi Butarbutar menjelaskan materi muatan dalam bentuk Presentasi di Power Point.
Ketua Panitia Legislasi DPR Papua, Demas Patty memberikan masukan diantaranya adalah bahwa raperdasi yang diajukan oleh POKJA KES-FOKER sebenarnya telah dibahas juga 6 bulan yang lalu dengan melibatkan stakeholders.
“Masukan dari FOKER ini akan kami jadikan sebagai referensi dalam pembahasan Raperdasi yang telah kami bahas. Masukan dari FOKER juga akan kami lihat dimana letak substansi yang sama dan substansi yang berbeda. Kalau ada substansi yang berbeda maka kami akan memanggil FOKER atau sebaliknya kami yang akan berkunjung ke FOKER (pertemuan kita jangan terlalu formal-formal dan tidak harus FOKER yang datang ke Panleg tetapi Panleg pun dapat berkunjung ke FOKER) untuk sama-sama mendiskusikan hal tersebut sehingga substansi yang berbeda dapat diterima oleh FOKER sebagai pengusul dari Raperdasi dimaksud” demikian ujar Demas.

Pihaknya juga mau mengkritisi pada pasal 51 yaitu
(1)Pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana sekurang-kurangnya 25% dari dana OTSUS untuk Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi.
Alokasi Dana yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi
(3)Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi bagi masyarakat miskin sebesar 75%

Dana pembiayaan untuk kesehatan telah dialokasikan sebesar 15% dari PERDASUS No.1 Tahun 2007, sedangkan pembiayaan dari dana lain yang sah, belum diatur secara khusus dalam bentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Hal ini dimaksudkan agar Transparansi dan pertanggungjawaban dana kesehatan yang diberikan oleh pihak lain yang diterima masyarakat lewat berbagi lembaga/institusi dapat dengan mudah diawasi juga oleh Pemerintah.
Banyak hal yang sudah sama, sehingga pembahasan berikutnya melibatkan FOKER sekaligus merencanakan pertemuan untuk sosialisasi tentang Raperdasi dimaksud.
Sehingga atas pasal tersebut diatas juga diusulkan saran sebagai berikut :
Pasal 15
(1)Rumah Sakit Umum Provinsi, Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang dokter minimal berpendidikan Magister Manajemen Rumah Sakit.
(2)Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dipimpin oleh seorang Dokter atau Sarjana Kesehatan Masyarakat.
(3)Puskesmas Pembantu (PUSTU) dipimpin oleh seorang Diploma Kesehatan atau Bidan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

“Rekan-rekan dari FOKER coba melakukan pendataan. Misalnya pada pasal 1, berapa jumlah tenaga dokter yang berpendidikan Magister Manajemen Rumah Sakit. Saya katakan pendataan jumlahnya dulu, karena takutnya jika kita telah menetapkan Raperdasi ini mejadi Perdasi maka mungkin saja tidak cukup jumlah tenaga dokter yang berpendidikan Magister Manajemen Rumah Sakit yang akan memimpin Rumah Sakit Umum Provinsi, Kabupaten/Kota atau mungkin juga bertentangan dengan keinginan masyarakat atau istansi kesehatan dengan ketentuan minimal berpendidikan Magister Manajemen Rumah Sakit. Jadi tolong diperhatikan.” ujar Demas Patty.
Anggota Panleg lainnya, Dr. Jhon Manangsang yang juga dari Komisi E Memberikan apresiasi terhadap Raperdasi yang diusulkan oleh FOKER.
Menurutnya pembahasan Raperdasi ini ditingkat dewan, sudah pada tahap III. Sehingga masukan terhadap Raperdasi ini, harus bisa substansinya/isinya dapat dirasakan secara individu dan bagi semua masyarakat yang tinggal di Tanah Papua. Raperdasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang telah kami terima dengan judul “Pelayanan Kesehatan” kami ubah menjadi “Pembangunan Kesehatan”. Alasan kami bahwa kalau pelayanan saja lebih sempit maknanya sedangkan pembangunan lebih luas untuk kesehatan secara menyeluruh dan utuh.
Model pelayanan kesehatan yang diKhusus pada Raperdasi tentang “Pembangunan Kesehatan” pada aspek Pelayanan Kesehatan, kita melakukannya dari Pos Pelayanan Terpadu Kampung (Posyandu Kampung). Pos Pelayanan Terpadu Kampung (Posyandu Kampung) adalah Pos Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan secara terpadu bagi masyarakat di kampung dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Puskesmas.
Model pelayanan kesehatan dilakukan mulai dari :
1. Posyandu Kampung
2. Posyandu Distrik
3. Rumah Sakit
Berikut Pasal 11 didalam Raperdasi tentang Pembangunan Kesehatan yang mengatur tentang Pos Pelayanan Terpadu Kampung.
Gizi
Raperdasi tentang Gizi walaupun telah dikatakan oleh OTSUS untuk menjadi sebuah Raperdasi tersendiri tetapi substansi Gizi telah dimaksukkan kedalam Raperdasi ttg Pembangunan Kesehatan dan substansi gizi telah memberikan bobot untuk memperkuat Raperdasi tentang Peny.Pel.Kes dan juga Raperdasi tentang Pembangunan kesehatan.
Kami akan mengundang sekali lagi rekan-rekan POKJA KES-FOKER ntuk sama-sama melihat hasil penggabungan substansi untuk Raperdasi Pembangunan Kesehatan. Saat ini kami sementara ini lagi memasukkan perbaikan dari berbagai instansi dan dinas.
Demas juga menambahkan bahwa ada 4 hal yang ingin disampaikan terkait dengan Raperdasi yang diajukan oleh POKJA KES-FOKER.
1.Untuk tahap pertama, DPRP akan menetapkan 10 Raperdasi/Raperdasus. Khusus dari POKJA PSDA-FOKER, yang masuk untuk ditetapkan dari 10 Raperdasi/Raperdasus yaitu Raperdasus tentang Masyarakat Hukum Adat dan Pemanfaatan S.D.A
2.Melibatkan POKJA di Panleg dan FOKER untuk melihat. à Kapan kita bertemu untuk menyatukkan materi muatan antar POKJA KES-FOKER dengan Raperdasi di tingkat DPRP yang telah dibahas juga?
3.Dalam pembahasan kita hadirkan Komisi E, DPRP kalau Komisi ini juga yang menangani soal kesehatan.
4.Proses pertemuan akan didampingi oleh staff ahli

“Di tahun 2007 akan ditetapkan sekitar 21 Raperdasi/Raperdasus. Penetapan ini juga dilakukan per tahapan. Untuk tahap pertama ada sekitar 10 Raperdasi/sus untuk ditetapkan sedangkan Raperdasi tentang Pel.Kes akan diahas tahap II. Kami juga mengaharapkan agar waktu pertemuan lebih fleksibel tidak terlalu formal. Dan setelah ditetapkan tahap I kami juga meminta kesediaan FOKER LSM Papua selaku Lembaga jaringan LSM, untuk mensosialisasikan Perdasi/sus kepada masyarakat.” imbuhnya.
PANLEG DPRP membuka ruang kepada POKJA KES-FOKER untuk mengkritisi dalam jangka waktu 1 minggu kedepan agar dapat memberikan masukan akhir terhadap kedua draf yang telah dibahas oleh DPRP yaitu Raperdasi Pembangunan Kesehatan dan Raperdasi tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV & AIDS di Prov.Papua. Hal ini dibuktikan dengan pemberian file elektronik untuk kedua Raperdasi tersebut lewat Dr. Jhon Manangsang kepada POKJA KES-FOKER. (Anang Budiono)

%d blogger menyukai ini: