Inpres No.5 tahun 2007 : Percepatan “Pengurasan Kekayaan Alam” di Tanah Papua Oleh : Busta Maitar*

Oleh : Busta Maitar* 

Papua merupakan tanah yang sangat kaya. Hampir tiga perempat dataran Papua telah dikapling untuk pengerukan sumberdaya alam. Kaplingan tersebut sebagian telah dikeruk di keruk dan adapula yang masih dalam antrian pengerukan. Upaya pengerukan kekayaan alam Papua memang telah dilakukan sejak berpuluh tahun lalu. Namun sebagai pulau yang memiliki kekayaan berlimpah, seakan tak cukup bagi negara ini untuk menguras habis kekayaan alam Papua. Hutan Papua hanyalah salah satu dari sekian potensi Tanah Papua yang terus menerus dikuras isinya.

Bukan rahasia umum lagi tanah Papua menyimpan kekayaan mineral yang melimpah, minyak dan gas bumi Papua menanti untuk siap dihisap dari bumi Papua setiap saat. Dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 2,5 juta jiwa, Tanah Papua seakan menyiapkan banyak “tanah kosong” untuk pengembangan segala bentuk investasi. Salah satunya yang saat ini sedang dipersiapkan oleh para investor adalah perkebunan kelapa sawit skala besar.

Meski demikian, para pengusaha yang ingin berinvestasi ini menginginkan jaminan keamanan, kepastian hukum dan tentunya infrastruktur yang memenuhi syarat. Selain itu, kondisi geografis Papua yang sangat “khas” dan “ganas” menyebabkan investasi yang dilakukan di Papua menjadi sangat mahal.

Inpres no.5 tahun 2007 tentang percepatan pembangunan infrastruktur di tanah Papua sepertinya memberikan solusi bagi para investor tersebut. Karena pesan utama Inpres tersebut adalah pembangunan jaringan jalan, pelabuhan laut dan pelabuhan udara yang diharapkan dapat membuka akses isolasi daerah. Namun kita patut juga untuk mempertanyakan untuk apa akses-akses tersebut dibuka? Apakah benar untuk masyarakat yang tinggal dikampung-kampung? Ataukan untuk memudahkan akses investasi besar ke segala pelosok Papua?

Persoalan Infrastruktur merupakan sebuah kenyataan yang tidak terhindarkan di Papua. Terutama dalam mengembangkan sumberdaya manusia di Tanah Papua. Sehingga menjadi sangat penting bagi kita semua untuk mencermati arah pembangunan infrastruktur yang dimandatkan dalam Inpres No.5 tahun 2007. Pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan juga disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam merawat infrastruktur tersebut sehingga benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat Papua.

Kerancuaan Mandat Pembangunan Papua

Kerancuan juga terjadi pada payung hukum yang diterbitkan untuk mendorong pembangunan di tanah Papua. Sejak diterbitkannya Inpres No. 5 tahhun 2007 ini muncul pertanyaan, apakah UU No.21 tentang otonomi khusus Papua yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa orang Papua masih menjadi landasan dalam membangun tanah Papua? Apakah Inpres No.5 tahun 2007 merupakan wujud konkrit pengesampingan Implementasi Otsus di Tanah Papua?

Berdasarkan UU Otonomi Khusus Papua, pembangunan Papua memandatkan pembangunan manusia Papua dengan prioritas utama pada sektor kesehatan dan pendidikan. Dengan munculnya Inpres ini, maka focus pembangunan akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang akan memacu masuknya investasi besar-besaran di tanah Papua. Investasi ini tentunya akan menguras kekayaan alam Papua. Lantas, apa yang terjadi setelah sumberdaya manusia Papua siap bertahun-tahun kemudian? Apakah sumberdaya alam tersebut masih tersisa ?

Angka Trilliunan Rupiah seakan menjadi “sebuah pil penenang” bagi orang Papua. Pengumuman tentang akan datangnya “Uang Besar” selalu terjadi pada saat gejolak terjadi. Kita tentu ingat tentang “crash program” dan juga dana Otsus sendiri. Keduanya datang ketika orang Papua mempertanyakan eksistensi dirinya sebagai bagian dari Indonesia. Dan sejauh ini, fakta menunjukkan bahwa “pil penenang” itu tidak cukup mampu untuk menenangkan “gejolak hati” rakyat Papua. Namun demikian rakyat juga tetap menanti “apakah uang itu benar ada atau hanya isapan jempol semata?” Masyarakat tentu berpikir akan ada uang 17 trilliun yang akan datang ke Papua, mungkin ada baiknya ditanyakan kepada pemerintah, “benarkan akan datang uang 17 trillun tersebut ?” Atau hanya permainan angka untuk menciptakan pil penenang baru untuk rakyat Papua.***

* Pemerhati Masalah Sosial dan Lingkungan di Tanah Papua

%d blogger menyukai ini: