Mengapa Revisi UU Otsus Timbulkan Kecemasan?

JUBI – Selasa (21/08) bertempat di Hotel Mutiara Kota Raja Jayapura, Perkumpulan Masyarakat Jakarta Perduli Papua (POKJA PAPUA) bekerjasama dengan Forum Kerjasama (FOKER) LSM Papua, mengadakan Kegiatan Diskusi Publik “Mengefektifkan Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.” Sebagai nara sumber, hadir Agus Alua (ketua MRP), J.K.Roembiak (kabag. Biro Hukum Prov. Papua), Indra J. Piliang (Pokja Papua) dan Budi Setyanto (Foker LSM Papua). Kegiatan ini dihadiri oleh para peserta dari kalangan NGO/LSM, Akademisi, Mahasiswa, Jurnalis, Dewan Adat, Pemda, DPRP, MRP, Pengusaha dan lain-lain. Selain diskusi, dalam kegiatan ini juga diluncurkan buku “Wacana Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus : Mengapa Menimbulkan Kecemasan di Papua.” yang diterbitkan oleh Pokja Papua. Buku setebal 137 halaman disusun oleh Amiruddin Al Rahab dan Yusman Conoras.
Dalam diskusi tersebut, salah satu peserta, Musa Sambuk, mengatakan bahwa Otsus bagi orang Papua sudah mati karena selama kurun waktu tujuh tahun sesudah ada Otsus orang Papua tidak merasakan adanya perubahan. Sedangkan Buktar Tabuni mengatakan, kalau bisa orang-orang dikampung jangan dikasih uang 100 juta, tapi diberikan bibit jagung dan diajari pelatihan-pelatihan bagaimana menanam jagung yang baik.
Dilain pihak, Indra J. Piliang (Pokja Papua) yang menjadi narasumber dalam diskusi tersebut menganggap Otsus bisa menjadi solusi untuk pembangunan orang asli Papua yang telah lama menderita diatas tanah sendiri, terutama dalam mencari solusi agar tidak terjadi lagi pelanggaran HAM di Tanah Papua. Dan pemerintah pusatpun harus rela memberi kewenangan yang luas bagi orang Papua untuk mengatur diri sendiri dan memanfaatkan kekayaan alamnya.
Ketua MRP, Agus Alua mengatakan bahwa selama ini semangat dasar Otsus sudah dilupakan. “Kita tahu latar belakang Otsus karena orang Papua angkat bendera dan minta merdeka. Sehingga pemerintah pusat memberikan Otsus sebagai solusi untuk meredam kontak politik Papua-Indonesia. Otsus ada supaya ada pemberdayaan orang Papua. Selama ini kita tahu bahwa orang Papua masih dianggap tertinggal oleh Pemerintah Pusat.” tegas ketua MRP ini.
Ditambahkan oleh Agus Alua, sudah ada 25 bidang kewenangan khusus yang dibicarakan dalam rapat MPR dan secepatnya akan disahkan untuk kepentingan orang Papua. (Carol Ayomi).

%d blogger menyukai ini: