Ketentuan – ketentuan penting yang terdapat pada LEMBARAN NOMOR 8 Organisasi Buruh Internasional (ILO), tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat (Konvensi ILO 169)

Pasal 4: mengharuskan negara yang meratifikasi konvensi ini untuk mengambil tindakan-tindakan khusus untuk menjaga keselamatan individu, institusi, properti, buruh, budaya dan lingkungan bangsa pribumi dan masyarakat adat.

Pasal 5: menetapkan bahwa, dalam melaksanakan Konvensi tersebut, negara pihak (yaitu negara yang telah meratifikasi) harus menghargai dan melindungi nilai-nilai sosial, budaya, religi dan spiritual yang dimiliki oleh bangsa pribumi dan masyarakat adat, dan menghargai integritas dari institusi, praktek dan nilai-nilai bangsa pribumi dan masyarakat adat.

Pasal 6: mengharuskan agar negara melakukan konsultasi dengan bangsa pribumi dan masyarakat adat melalui prosedur yang layak, terutama melalui kelembagaan mereka miliki, manakala langkah-langkah legislatif atau administratif yang dapat memberi dampak kepada mereka sedang dalam pertimbangan untuk ditetapkan dan menetapkan bahwa negara harus menetapkan kelengkapan yang diperlukan kepada mereka untuk dapat mengembangkan institusinya sendiri.

Pasal 7: menetapkan hak bangsa pribumi dan masyarakat adat untuk menentukan prioritasnya sendiri dalam proses pembangunan dan memiliki kontrol atas pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya sendiri, serta menetapkan kewajiban negara pihak untuk mengambil tindakan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan dan teritori bangsa pribumi dan masyarakat adat.

Pasal 8: mengharuskan pemerintah untuk mempertimbangkan adat kebiasaan dan hukum adat bangsa pribumi dan masyarakat adat ketika menerapkan hukum dan peraturan negara kepada mereka.
Pasal 13: mengharuskan pemerintah untuk menghormati pentingnya budaya dan nilai-nilai spiritual bangsa pribumi dan masyarakat adat dalam hubungan mereka dengan tanah atau wilayah tempat mereka tinggal.

Pasal 14: menetapkan bahwa negara pihak harus mengakui hak-hak kepemilikan dan kepunyaan bangsa pribumi dan masyarakat adat atas tanah yang secara tradisional telah mereka tempati, dan negara menetapkan prosedur yang sesuai di dalam system hukumnya untuk menyelesaikan klaim-klaim tanah yang disampaikan oleh bangsa pribumi dan masyarakat adat.*

%d blogger menyukai ini: