Pt. PPMA : PEMETAAN PARTISIPATIF MENGURANGI KONFLIK

JUBI – Pt. PPMA atau Perkumpulan terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat bukanlah suatu LSM yang baru berkiprah dalam pemberdayaan masyarakat. Lembaga ini lebih mengkhususkan pada penguatan kelembagaan masyarakat terutama menyangkut kepemilikan lahan dan sejarah asal usul masyarakat adat.
Salah satu tugas yang saat ini dikerjakan Pt. PPMA adalah pemetaan partisipatif dalam kepemilikan lahan atau pun pemetaan tanah tanah adat. Pasalnya folk law atau hukum masyarakat adat yang selama ini tidak tertulis sulit diakui karena pemerintah atau hukum negara (state law) masih terus mengacu kepada UU Agraria sehingga dalam mengambil lahan masyarakat tentu harus melalui pelepasan adat. Peluang yang bisa diambil oleh masyarakat adat Papua adat melalui UU Otsus Papua.
Dukungan finansial dari Multi Stakeholders Forest Program (MFP) 2001-2003, Pt PPMA berhasil melakukan identifikasi potensu hutan bersama masyarakat adat. Kegiatan utama yang dilakukan adalah melakukan pemetaan partisipatif di sejumlah wilayah pemerintahan distrik di kabupaten Jayapura. Identifikasi dan pemetaan itu meliputi kelompok masyarakat adat Namblong, Klisi Kemtuk, Mooy dan Tepera termasuk kelompok masyarakat adat Tabi di kawasan hutan Cykloops.
Mengapa pemetaan partisipatif ini sangat penting ? Menurut Direktur Pt PPMA Edison R Giay, SH melalui pemetaan partisipatif ini minimal bisa mengurangi konflik kepemilikan di antara masyarakat terutama sengketa batas dan antar klen di dalam kampung.”Model ini bisa menjadi affirmative action bagi masyarakat yang lahannya akan dipakai untuk pelabuhan industri, pabrik dan mungkin Pembangkit Listrik Tenaga Mini/mikro,” ujar Edison Giay.
Menurut dia saat ini lembaga yang dipimpinya tengah mendapat kepercayaan dari Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk melakukan community mapping di Distrik Depapre yang lahannya terkena rencana pembangunan pelabuhan samudera.
“ Yang menjadi soal dalam menyangkut kebijakan pemerintah pusat masih dalam paradigma lama sehingga mengacu pada UU Pokok Agraria yang belum dirubah di mana harus melalui pelepasan adat,” ujar Giay.
Lebih lanjut tegas Giay karena ada UU Otsus maka peluang ini bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam bentuk peraturan kabupaten yang selanjutnya bupati menerbitkan SK Bupati.
Langkah-langkah yang sudah dikerjakan Pt PPMA dalam mendampingi masyarakat adat di Depapre meliputi tiga kampung masing-masing 1) Wauna (Waya), 2) Maribu dan 3) Kampung Tablanusu.
Langkah pertama yang sudah dilakukan di Depapre pada 26 Mei lalu menurut Edi Giay adalah menggali kembali sejarah asal usul tentang kepemilikan tanah pada masing masing kampung. Setelah mengetahui seluruh informasi barulah dibuat sketsa-sketsa awal sebagai gambaran awal. Selanjutnya menetapkan kesepakatan awal tentang sketsa awal dan sejarah kepemilikan antar keret mau pun batas kampung.
Sedangkan langkah kedua lanjut Giay adalah mempresentasikan proses-proses di kampung-kampung yang telah disepakati. “ Selanjutnya dilakukan proses lagi untuk mendapatkan peta dan kemudian dicocokan sebagaimana mestinya,” ujar Giay.
Untuk tahap ketiga adalah peta sudah jadi dan siap untuk ditandatangani secara bersama sebagai dokumentasi dan berita acara.
Dalam pemetaan partisipasi ini lebih mengutamakan proses social dalam bentuk kesepakatan guna menghindari konflik dan juga mengakhiri konflik.
“Jadi community mapping berfungsi untuk memperkecil konflik antar keret termasuk batas antar kampung dengan kampung,”ujar Giay.
Lebih lanjut jelas Giay, model pemetaan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan Pt PPMA.
Jika sekilas melihat sejarah lahirnya Pt PPMA sebenarnya lembaga ini bukan baru dibentuk. Tetapi sejak tahun 1980 an. Pertama kali dibentuk dengan nama Yayasan Kerjasama Hukum Masyarakat (YKPHM) tahun 1988. Yayasan ini berdiri untuk memberikan pencerahaan hukum kepada masyarakat Papua sehingga mereka memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Dengan demikian masyarakat memahami hak-haknya dalam bidang ekonomi, social, politik dan budaya.
Perkembangan selanjutnya dan kebutuhan masyarakat melalui strategic planning mengubah nama dari yayasan menjadi Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPPMA).
Kebutuhan lembaga ini lahir setelah masyarakat luas mengerti akan pendidikan kritis dan perlu diorganisir didalam sebuah wadah.
Tahun 2000 nama LPPMA berubah menjadi Perkumpulan terbatas untuk pengkajian dan pemberdayaan Masyarakat Adat atau disingkat Pt PPMA-Papua. Perubahan nama dilakukan setelah tiga tahun mendampingi masyarakat (mitra dampingannya) mengusung isu-isu berupa penyadaran hak-hak dasar rakyat, kajian hukum kritis, pengorganisasi rakyat, pengolalaan sumber daya alam (SDA) dan kepemimpinan local masyarakat adat.
Struktur Pt PPMA terdiri dari tiga divisi yakni :
1) Divisi Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat.
2) Divisi Kajian dan Pendidikan Publik,
3) Divisi Penguatan Instititusi dan Sumber Daya Alam.
4) Divisi Administrasi dan Keuangan.
Tugas divisi Pengembangan dan Penguatan Masyarakat Adat mempunyai tugas yaitu merancang modul pelatihan dan mengadakan pelatihan-pelatihan hukum kritis, gender, community organizer (CO), analisis social, metode penjajagan kebutuhan, HAM dan resolusi konflik.
Selain itu juga melakukan kajian-kajian terhadap system pemerintahan adat dan nilai-nilai atau pengetahuan.
Walau demikian Edi Giay Direktur Pt PPMA Papua mengakui ada berbagai kendala juga dalam menjalankan lembaganya terutama soal manejemen. “Soal ini terkandung mentalitas yang terkait dengan disiplin kerja staf,” ujar Giay.
Hal ini menurut Giay sangat berpengaruh bagi Pt PPMA untuk mendapatkan tenaga terampil yang memiliki kapasitas dan profesionalitas yang khusus bekerja menangani bidang riset.
Menurut Giay kendala-kendala tadi maka yang harus dilakukan adalah penguatan kapasitas dan penyesuaian struktur melalui strategi planning. “Terlebih lagi beberapa tahun terakhir ini aktivitas Pt. PPMA cenderung menurun akibat berbagai factor,” ujar Giay. (Dominggus A. Mampioper)

Iklan
%d blogger menyukai ini: