HINA JILANI : INI BUKAN KUNJUNGAN TERAKHIR KE TANAH PAPUA

JUBI – Kunjungan Pelapor Khusus untuk Sekjen PBB Bidang Pelanggaran Terhadap Pembela HAM (Human Right Defender), Ms Hina Jilani ke tanah Papua khususnya di Kota Jayapura mendapat simpati dari berbagai pihak terutama mampu memberikan perubahan bagi para pekerja kemanusiaan dan aktivis HAM.

Tiba pagi 7.00 WP Jumat (8/6) di Bandara Sentani aktivis HAM dan pengacara asal Pakistan sudah disambut para pendemo. Begitu pula di Swisbell Hotel, tempat Hina Jilani menginap selama di Jayapura dan mahasiswa di Kampus Uncen. Para pendemo bukan menolak kehadirannya tetapi meminta perhatian bagi pembunuhan Arnold C Ap budayawan Papua, Thom Wanggai dan Theys Elluay serta ratusan warga Papua yang dibunuh.
Memang pertemuan dengan Hina Jilani lebih difokuskan kepada kondisi para pekerja kemanusiaan di tanah Papua. ”Kalau pun nanti ada perhatian yang masuk kita harapkan dalam laporan tahunan HAM PBB ada beberapa alinea yang menyebut beberapa persoalan di Papua. Minimal nama Papua tercatat beberapa alinea,” ujar Drs Aloysius Renwarin,SH Direktur Elsham Papua saat konfrensi pers di Kantor Foker LSM Papua, Kamis (7/6).
Menurut Renwarin kedatangan Hina Jilani ke Kota Jayapura minimal memberikan angin segar bagi perjuangan dan perubahan bagi para pekerja kemanusiaan di tanah Papua. “Kita tahu ini merupakan kunjungan kedua pejabat PBB setelah tahun 1969 saat pelaksanaan PEPERA,” ujar Renwarin.
Bagi Hina Jilani, kedatangan di tanah Papua bukan kunjungan terakhir tetapi awal dari perjalanannya mengunjungi pejabat pemerintah sampai ke korban dan para pekerja kemanusiaan. “Saya sangat mengharapkan kerja sama dan menerima laporan informasi yang diterima dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan juga sebagai rekomendasi bagi para pembela HAM di tanah Papua,” ujar Hina Jilani.
Dia juga merasa senang dengan masukan-masukan yang diterima saat bertemu dengan para pekerja kemanusiaan dan korban di Kantor Synode GKI, Jumat (8/6) malam lalu. “Saya merasa masukan dari saudara saudara sangat berharga,“ tutur perempuan kelahiran Lahore Pakistan 54 tahun lalu itu.
Lebih lanjut aktivis HAM dari Pakistan itu menyatakan kerja sama yang baik dengan pemerintah sebab selama kunjungan ke Provinsi Papua tidak dihalangi untuk bertemu dengan siapapun serta tidak diganggu. “Semua pejabat yang saya minta untuk ditemui semuanya dipenuhi,” tutur Hina Jilani. Dia mengaku kunjungan ini sangat padat dan melelahkan tetapi sangat senang bisa menerima masukan dari berbagai pihak termasuk para pekerja kemanusiaan.
Meski Hina Jilani sudah kembali ke Geneva Swiss tetapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan para pekerja HAM dan pemerintah. Apakah akan ada perubahan ke arah yang lebih baik bagi para pekerja HAM di tanah Papua? Masalah ini yang perlu dikaji lagi sebab UU yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan itu belum ada.
Terlebih lagi dalam kunjungan Hina Jilani terkesan tanggungjawab penyeleseian pelanggaran HAM di Papua dilimpahkan kepundak wakil khusus PBB tesebut.
Konfrensi Pers yang dilakukan oleh Koalisi Pembela HAM di Papua di Kantor Foker LSM Senin (12/6) mengingatkan kepada publik Papua mandat yang dijalankan Wakil Khusus PBB ini berdasarkan Resolusi Komisi HAM PBB 2000/61 tanggal 26 April 2000 maka dia memegang tiga tugas khusus utama yaitu :
(1) Mencari, menerima, menguji dan menanggapi informasi mengenai keadaan dan hak setiap orang, yang bertindak secara perorangan mau pun bersama-sama, dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
(2) Membangun kerjasama dan melakukan dialog dengan kalangan pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan pada pemajuan dan pelaksanaan Deklarasi PBB tentang Pembela HAM tahun 1998 secara efektif.
(3) Memberikan saran-saran strategis yang lebih baik bagi perlindungan para pembela HAM.
Menurut J Septer Manufandu Sekretaris Eksekutif FOKER LSM Papua bukan tugas Wakil Khusus PBB untuk menangani dan menyelesaikan soal pelanggaran HAM di Papua. “Tugas dan wewenangnya terbatas sebagai alat yang disediakan oleh PBB untuk membantu negara-negara anggotanya termasuk Indonesia,”ujar Manufandu menanggapi opini pemberitaan seputar kunjungan Hina Jilani.
Dengan tegas Manufandu menyatakan Wakil Khusus hanya memfokuskan diri pada para pembela HAM dan bukan semata-mata pelanggaran HAM. “Apalagi birokrasi di PBB sangat panjang dan tidak mungkin semua laporan dilanjutkan karena kunjungannya khusus untuk para pekerja HAM,” ujar Br Yohanes Budi Hermawan Ofm Direktur SKP Jayapura.
Septer Manufandu yang tergabung dalam Koalisi Pembela HAM di Papua mengingatkan masyarakat Papua agar tidak terjebak dalam harapan palsu yang dimunculkan publik oleh mereka yang mengalihkan tanggungjawab negara untuk melindungi HAM sesuai mekanisme PBB yang merupakan alat bantu bagi negara. (Dominggus A. Mampioper)

Iklan
%d blogger menyukai ini: