Diancam dan Dibunuh Resiko Pekerja Kemanusiaan

JUBI – Sulit untuk disangkal Bahwa selama ini para pekerja
kemanusiaan sering memperoleh ancaman baik secara langsung melalui pengiriman kepala anjing atau pun ancaman tertutup melalui short message service (sms).

Bahkan ancaman itu sudah pernah dilaporkan tetapi terkadang belum terungkap atau pun dibiarkan berlalu begitu saja.
“Itu sudah resiko pekerjaan kalau sampai ada ancaman baik secara langsung mau pun tertutup. Karena itu kalau ancamannya sudah sampai terbuka misalnya dengan pengiriman kepala anjing sebaiknya dilaporkan kepada pihak berwajib,” ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Paskalis SH di ruang kerjanya belum lama ini.
Menanggapi perlunya UU Khusus tentang perlindungan bagi para pekerja HAM menurut Letsoin sebaiknya perlu dibuat. “Kalau dikatakan perlu ada UU tersebut saya sangat setuju sekali,” ujar Paskalis Letsoin.
Memang secara khusus tidak ada aturan dan Undang Undang Khusus yang melindungi tentang para pekerja kemanusiaan dalam melakukan advokasi terhadap para pelanggar HAM. “Meskipun perlindungan pekerja kemanusiaan itu memang belum ada sesuai perundang-undangan sebab tugas mereka adalah mengangkat kasus-kasus bagi para pelanggar HAM. Tapi aturan tentang itu perlu ada,” ujar Direktur LBH Papua..
Menurut dia jika dilihat secara umum dan sebagai warga negara seharusnya perlidungan bagi para pekerja kemanusiaan sudah merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negara sesuai dengan amanah pasal 28 UUD 1945.
Sedangkan dalam UU 39/1999 menyebutkan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah Nya yang wajib dihormati.
Lebih lanjut menurut Paskalis Letsoin jika dibandingkan dengan resiko yang dihadapi para pekerja HAM dengan warga masyarakat lainnya justru potensi kerawanan pekerja HAM sangat beresiko tinggi.
“Kalau pun ada pekerja HAM yang mendapat ancaman secara terbuka sampai memperoleh kepala anjing sebaiknya melapor kepada pihak yang berwajib,” ujar Letsoin seraya menambahkan pengalaman yang dialaminya sampai sekarang belum ada tindak lanjut.
Namun kata Paskalis sebagai warga negara yang baik wajib melaporkan kepada pihak kepolisian di daerah setempat.
“Hanya saja selama saya melaporkan kasus ancaman sampai sejauh ini belum ada tindak lanjutnya. Meskipun saya tidak mengetahui perkembangan tersebut atau mungkin ada kekuatan lain yang membuat polisi tidak mampu mengembangkan kasus,” ujar Paskalis.
Jika sampai pihak aparat kepolisian belum mampun menangani kasus tersebut lanjut Paskalis ada beberapa upaya yang bisa dilakukan.
“Pertama kita melaporkan kepada komisi di PBB yang menangani soal perlindungan terhadap para pekerja HAM. Kedua bisa juga mengadu kepada Mabes Polri di Jakarta tentang perkembangan kasus tersebut,” ujar Paskalis.
Selain itu kata Paskalis bisa juga menggugat aparat kepolisian karena tidak menindak lanjuti kasus yang sudah diadu atau dilaporkan.(Dominggus A. Mampioper)

%d blogger menyukai ini: