ANCAMAN BAGI PEKERJA HAM MASIH TERJADI DI PAPUA

JUBI – Sebenarnya konteks kedatangan Pelapor Khusus untuk Sekjen PBB Bidang Pelanggaran Terhadap Pembela HAM (Human Right Defender) Hina Jilani ke Indonesia termasuk Provinsi Papua dan Nangroe Aceh Darusalam (NAD) adalah untuk memonitoring dan memantau para pekerja HAM.
“Dari hasil kunjungan Hina Jilani ke Provinsi Papua dia mengakui masih banyak ancaman yang terjadi bagi para pekerja kemanusiaan (HAM) di Provinsi Papua. Dia melihat banyak terjadi pelanggaran terhadap para pembela HAM di Papua, ”ujar Poengki Indarti, Direktur Hubungan Luar Negeri Imparsial kepada Jubi di Jakarta belum lama ini.
Lebih lanjut tutur Poengki masalah ini masih saja berlangsung sehingga para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua tidak bebas dalam melakukan tugas-tugas kemanusiaan.
“Mereka masih mengalami ancaman-ancaman bahkan termasuk juga ancaman pembunuhan, ancaman terror dan intimidasi serta kemudian diskriminasi dan sebagainya,” ujar Poengki mengu-tip hasil laporan kunjungan Hina Jilani ke Provinsi Papua pada tanggal 8 Juni lalu.
Hina Jilani juga menyebutkan ada beberapa aktivis pembela HAM dari Papua yang saat bertemu dengan dia di Jakarta mengalami ancaman. “Itu disebut Hina Jilani dan ini merupakan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap para pekerja HAM. Dia langsung komplain kepada pemerintah setempat termasuk Deplu dan pemerintah Indonesia,” ujar Poengki.
Meskipun mereka (Pemerintah dan sebagainya) telah meyakinkan kepada Hina Jilani bahwa sebetulnya tidak ada keinginan secara institusi untuk menyerang para pembela HAM . “Tetapi setidaknya kita melihat kedatangan Hina Jilani dari segi positif sangat membantu sekali bahwa ada monitoring Internasional khusus terhadap kawan-kawan pembela HAM di Papua,” ujar Poengki.
Menanggapi pertanyaan Jubi tentang informasi kedatangan salah seorang pelapor khusus PBB tentang anti penyiksaan ke Indonesia, menurut Poengki nanti pada bulan November dia akan datang . “Oh ya nanti pada November nanti akan datang dari PBB yang membidangi anti penyiksaan yaitu Marved Noack,” ujar Poengki.
Ditambahkan sebenarnya kedatangan mereka itu karena inisiatif pemerintah dan keinginan mereka sendiri sebenarnya sudah lama. “Tapi yang jelas mereka tidak bisa datang ke Indonesia kalau tidak ada undangan dari pemerintah Indonesia,” ujar Poengki.
Lebih lanjut jelas Poengki, bisa dilihat dari satu sisi pemerintah Indonesia punya niat baik untuk mengundang mereka dan kemudian bisa menunjukan kepada dunia Internasional bahwa Indonesia sudah memulai berupaya untuk menghormati hak asasi manusia (HAM). “Saya tidak tahu apakah ini berkaitan dengan Indonesia jadi anggota di Dewan HAM PBB dan mungkin itu. Tapi di sisi lain ini bisa juga dijadikan semacam satu indikasi Presiden SBY juga ingin mendapatkan kredit point di dunia internasional buat Pemilihan Umum dan Pilpres 2009 nanti. Jadi kita memandangnya pada dua sisi,” ujar Poengki.
Sisi pertama menurut Poengki memberi warna terhadap keberadaan Indonesia di Human Right Council dan pada sisi kedua bisa dipakai SBY untuk manuver pada Pemilu 2009. “Tetapi kita ambil sisi positifnya kedatangan mereka ke Indonesia karena perhatian dunia Internasional terhadap kondisi pekerja HAM di Indonesia termasuk di Papua,”ujar Poengki. (Victor Mambor dan Dominggus AM)

Iklan
%d blogger menyukai ini: