Dear all

Please visit our new website on www.tabloidjubi.com

Kind Regards

Tabloid Jubi

Tata ruang yang tak karuang sudah menjadi ciri khas Kota Jayapura, walau kita tahu pemerintah telah mencanangkan rencana tata ruang wilayah tapi terkadang hanya di atas kertas dan tak sesuai realitas di lapangan. Gejala ini sebenarnya bukan monopoli ibukota Provinsi Papua saja tetapi menggejala di seantero kota kota besar di Indonesia. Kepatuhan terhadap aturan dalam memanfaatkan lahan hanya sebatas formalitas semata tanpa adanya tindakan hukum bagi para pelanggar. Cilakanya lagi para penentu kebijakan justru menyalahkan masyarakat adat yang memberikan pelepasan tanah kepada warga untuk memanfaatkan ruang yang sebenarnya diperuntukan bagi kawasan konservasi dan hutan lindung. Padahal tugas mereka adalah mengawasi dan memberikan informasi serta pemahaman tentang bahaya yang timbul dikemudian hari soal penataan ruang dan tempat.
Saling melempar kesalahan dalam menata ruang dan pengembangan kota sebaiknya dibuang jauh jauh agar tidak menimbulkan bencana dan wajah kota yang semakin buram serta tidak memiliki karakter sesuai budaya dan geografisnya. Sayangnya perubahan bentangan alam seringkali dilakukan tanpa memperhitungkan pertimbangan ekologi. Kepentingan ekonomi mengalahkan segalanya baik budaya, ekosistem dan juga ekologi, serta rasa kemanusiaan.
Agaknya pendekatan ekonomi tanpa memperhitungkan keseimbangan alam sudah ketinggalan jaman dan banyak membawa petaka. Banjir dan kekeringan sudah menjadi hal biasa dan pemberitaan sehari hari. Kini kalau ingin selamat sebaiknya menata ruang sesuai karakter tanpa merobah mau pun merombak bentangan alam mau pun saling tuding menuding guna membela diri. Karena bagaimana pun bencana tak pernah memilih baik rakyat mau pun penguasa dan pengusaha.

Ralat Berita Jubi

Salam redaksi Jubi

Saya Frans di Abepura,
Senang rasanya kegiatan kami bisa di liput di surat kabar bapak. namun ada salah penulisan redaksi yg kiranya dapat di ralat pada edisi selangjutnya (juga pada pada blog JUBI di http://tabloidjubi.wordpress.com)

Ralat yang dimaksud ialah
1) HUT Paroki Gembala Baik Abepura ialah Ke 75 (bukan ke- 70)
2)Kemudian KPA ialah Komisi Penanggulangan AIDS-KPA (bukan Komite penanggulangan AIDS)
3) Kegiatan ini berlangsung atas kerjasama Panitia HUT paroki gembala Baik Abepura dengan KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Kota Jayapura, bukan dengan KPA Propinsi Papua.
Demikian ralat ini, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

Salam

Fransis Rumlus
Ketua MUDIKA Paroki Gembala Baik Abepura

Salam,
Terima kasih atas ralat yang anda sampaikan. Dengan demikian, setelah dimuatnya surat anda ini, kesalahan penulisan pada berita Tabloid Jubi edisi 18, “Mudika Gembala Baik Peringati Malam Renungan Aids”, telah kami perbaiki.

Redaksi

Pendidikan Gratis, Kapan Ka!!!

Telah tujuh tahun OTSUS di tanah Papua ini berjalan, tapi sampai saat ini masyarakat belum bisa merasakan dampak dari OTSUS. Pendidikan gratis yang selama ini di nanti-nantikan tak juga kunjung terwujud. Walau pun siswa tidak lagi membayar uang SPP tapi masih ada saja uang iuran –iuran lain yang harus di bayar siswa, seperti uang komite sekolah dan sebagainya. Seakan-akan ini hanyalah salah satu cara untuk mengalihkan pembayaran uang SPP menjadi uang komite sekolah, dan itu berarti pendidikan gratis yang selama ini disebut-sebut, belum terbukti, karena kenyataan nya masih ada saja sejumlah iuran-iuran yang harus di bayar oleh siswa. lalu kemana dana OTSUS yang ditujukan untuk pendidikan di Papua?. Lalu bagaimana nasib para siswa yang tidak mampu, walau pun ada beasiswa bagi mereka. Tapi justru yang kebanyakan mendapatkan beasiswa itu adalah mereka-mereka yang masih bisa membiayai pendidikannya. Apakah mereka-mereka ini benar-benar tidak mampu atau hanya hanya mendadak menjadi miskin. Sepertinya pendidikan gratis yang selama ini di impi-impikan oleh masyarakat Papua hanyalah khayalan saja. Karena pada kenyataannya hingga saat ini belum ada sekolah yang benar-benra gratis bagi para siswa. Ataukah memang pendidikan itu harganya mahal?

Benyamin
Sentani

Selamat Datang Partai Lokal di Aceh
Membaca pengumuman partai lokal di Aceh sebagai orang Papua yang juga katanya punya UU Otsus hanya salut dengan kegigihan orang Aceh. Pasalnya mereka berjuang agar Otsus terlaksana dan mereka punya partai lokal yang terdaftar untuk Pemilu 2009. Bagaimana dengan Papua? Yang ada hanya memikirkan uang Otsus dan kalau uang su habis ramai ramai mekarkan daerahnya untuk semua jadi bupati dan gubernur. Begitulah orang Papua yang tidak kompak dan terus membagi wilayah kabupaten sesuai dengan suku dan budaya masing masing. Mau bilang apa kalau orientasinya sudah demikian selamat tinggal Otsus dan kini semuanya tinggal kenangan.

Bastian
Dok V Atas, Kota Jayapura

Kampanye dan Partai Politik

Saat ini gaung kampanye 2009 sudah mulai dibunyikan tetapi belum begitu marak dan ramai. Namun bagi rakyat yang akan ikut Pemilu 2009 sebaiknya memilih wakil rakyat yang selalu berpihak kepada rakyat. Marilah kita kembali mengingat janji-janji kampanye 2004 lalu yang diobral para legislatif sudah dibuktikan atau hanya sekadar janji tinggal janji. Pesanku jangan lagi memilih orang yang salah seperti memilih kucing dalam karung. Pilihlah calon yang anda kenal betul sikap dan perilakunya.

Tomas B
Sentani, Kabupaten Jayapura

JUBI – Kota Jayapura dirombak total saat Acub Zainal jadi Gubernur Provinsi Irian Jaya sekitar 1973 hingga 1975. Waktu itu gudang gudang dan Pasar Numbai di terminal lama digusur hingga kelihatan bersih. Tak ada pasar dan gudang sepanjang jalan Koti dan yang tersisa hanya bangunan Kantor Pos dan Telkom. Kini kawasan eks Pasar Numbay sudah diorbah jadi terminal taksi Mesran.

Memang letak Kota Jayapura yang juga sebagai ibukota Provinsi Papua tak lepas pula dari perhatian pemerintah provinsi. Walau pun wewenang sepenuhnya berada di pundak Wali Kota Jayapura.
Kota Jayapura di waktu malam seperti Hongkong,  karena memang lampu lampu menyelumuti gunung gunung dan permukiman di sekitarnya. Bahkan kerlap kerlip lampu membuat wajah kota semakin menarik. “Namun di siang hari tampak belangnya seperti kebun singkong. Semrawut dan banyak bangunan liar yang bermunculan di bukit bukit terjal,”ujar salah seorang warga Waena Mama Ros M Ohee kepada Jubi belum lama ini.
Ditambahkan banyak ruko ruko baru yang dibangun mulai dari Waena sampai ke daerah Tanjung Ria. “ Saya heran kenapa terlalu banyak ruko di Kota Jayapura ini,”tambahnya.
Bahkan salah seorang konsultan teknik Marthen Chaay justru heran mengapa banyak bangunan bangunan yang tepat berada pada kemiringan dengan sudut elevasi sekitar 30 %.
“Banyak bangunan rumah yang berdiri megah di kemiringan dengan elevasi 45 derajat. Ini sangat berbahaya dan tidak diperbolehkan,” ujar Sekretaris Ikatan Konsultan Indonesia Daerah Papua (Inkindo) Papua Ir Marthin Chaay kepada Jubi di Jayapura belum lama ini.
Menurut Marthin Chaay peristiwa banjir dan longsor ini bukanlah sesuatu yang baru saja terjadi di Kota Jayapura. Sudah sejak lama peristiwa mengenaskan ini terjadi. Dulu pernah terjadi banjir dan longsor di kawasan Kolfkamp dan APO.
Kawasan APO dan Klofkamp sejak tahun 1970 an sudah berkali kali jadi langganan longsor dan banjir. Pasalnya permukiman semakin hari terus menggerogoti kawasan hutan lindung. Bahkan jalan alternative pun memotong jalur hijau. Apa mau dikata tuntutan pertumbuhan Kota Jayapura atau jalan pintas mengurangi kemacetan kendaraan. Coba tengok saja penimbunan jalan Polimak di sekitar labah labah menyebabkan sepanjang jalan menuju Argapura dan Werf jadi macet karena antrian kendaraan yang panjang.
“Bahkan peristiwa setahun lalu 2006 kawasan Cyklops mengamuk dan beberapa jembatan di Sentani pun putus,”tambah Marthin Chaay.“Meskipun ini persitiwa alam tetapi bagi Marthin Chaay aktivitas manusia dan pengembangan Kota Jayapura harus memperhitungkan untung rugi dan keseimbangan alam. “Kalau tidak memasukan keseimbangan alam dan melanggar aturan maka petaka yang bisa diterima,”ujar Chaay seraya menambahkan ketegasan pemerintah dalam mengawasi bangunan di Kota Jayapura agak lemah dan terkesan membiarkan. “Menanggapi soal tudingan pemerintah Kota Jayapura kurang tegas menurut Kepala Dinas Tata Kota Jayapura Ir Agustinus Sa’pang sebenarnya pihak pemerintah Kota hanya mampu menindak rumah rumah yang dibangun kalau memiliki sertifikat yang sah. “ Sebenarnya permukiman yang berada di kawasan perbukitan dengan kemiringan 30 % tidak memiliki sertifikat dan mereka memperoleh ijin dari masyarakat adat pemilik tanah. Jadi agak sulit untuk mengontrol dan menindak,” ujar Sa’ pang.
Dia menambahkan kawasan kawasan yang rawan bencana seperti di kali Klofkamp dan APO kali terutama mereka yang bermukin dekat bukit bukit dengan kemiringan yang sangat terjal. “ Apalagi kawasan itu merupakan wilayah konservasi sehingga tidak cocok untuk mendirikan bangunan. Saya menghimbau kepada masyarakat termasuk pemilik tanah adat untuk sama sama menjaga keseimbangan alam dan lingkungan,”ujar Sa’pang.“Menjawab pertanyaan Jubi lokasi tanah longsor dan korban di kawasan RSUP Dok II Jayapura menurut Kadinas Tata Kota Jayapura sebenarnya para pemukim di situ sudah tinggal sejak tahun 1980 an dan mereka bekerja sebagai karyawan di RSUP Dok II. “Permukiman ini sudah ada sebelum terbentuknya Kota Jayapura sehingga tampaknya perkembangan kota ini sejak awal sudah tak bisa dikendalikan lagi,”ujar Sa’pang.“Lebih lanjut Agustinus Sa’pang hanya mengimbau agar pemilik tanah adat harus bekerja sama dengan pemerintah Kota Jayapura untuk mulai mematok kawasan kawasan yang rawan dan tidak boleh ada permukiman. Kawasan kawasan di Kota Jayapura yang dianggap rawan bencana jika hujan lebat antara lain Army Post Office (APO); kawasan Kloof kamp, kawasan Dok II; kawasan Dok IX, kawasan Polimak.
Longsor yang terjadi di kawasan RSUD Dok beberapa bulan silam adalah gambaran ketidak tegasan dalam mengawasi bangunan bangunan di kemiringan elevasi 45 derajat.
Tanah longsor adalah  suatu peristiwa geologi di mana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh:
- erosi yang disebabkan sungai-sungai atau gelombang laut yang menciptakan lereng-lereng yang terlalu curam
- lereng dari bebatuan dan tanah diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat
- gempa bumi menyebabkan tekanan yang mengakibatkan longsornya lereng-lereng yang lemah
- gunung berapi menciptakan simpanan debu yang lengang,  hujan lebat dan aliran debu-debu
- getaran dari mesin, lalu lintas, pengunaan bahan-bahan peledak, dan bahkan petir
- berat yang terlalu berlebihan, misalnya dari berkumpulnya hujan atau salju
Kota Jayapura secara geografis   dan topografis cukup bervariasi, mulai dari dataran hingga landai dan berbukit / gunung 700 meter di atas permukaan air laut.
Kota Jayapura dengan luas wilayah 94.000 Ha terdapat ± 30% daerah yang tidak layak huni, karena terdiri dari perbukitan yang terjal, rawa-rawa dan hutan di lindung dengan kemiringan 40% bersifat konservasi dan hutan lindung.
Kondisi dengan kemiringan ditambah dengan variasi  curah hujan antara 45-255 mm/th dengan jumlah hari hujan rata-rata bervariasi antara 148-175 hari hujan / tahun menambah genangan air kalau hujan turun. Kawasan jalan Achmad Yani dan jalan Polimak adalah gambaran buruk kalau hujan turun dalam hitungan jam semua badan jalan terendam.
Jika dilihat dari jumlah penduduk semakin hari terus bertambah sehingga permukiman terus merambah daerah daerah yang terlarang untuk bangunan. Penduduk Kota Jayapura adalah penduduk heterogen yang terdiri dari bermacam-macam suku yang ada di Indonesia. Jumlah Penduduk Kota Jayapura tahun 2005 adalah 218.027 jiwa dengan laju pertumbuhan 4,10 % per tahun (2002 – 2005).
Luas wilayah sesuai data Pemkot Jayapura adalah 940 KM² atau 94.000 ha atau 0,23% dari luas seluruh daerah Provinsi Papua. Sebagian lahan di Kota Jayapura adalah merupakan hutan yaitu seluas 4.967 ha. Kesesuaian lahan untuk pembangunan di Kota Jayapura dikelompokkan ke dalam Kawasan Budidaya (14.220 Ha) dan Kawasan Non Budidaya (79.780 Ha) serta pemukiman dan lain-lain.
Sesuai rencana ke depan pengembangan Kota Jayapura akan dibangun di kawasan Distrik Muara Tami atau sebelah timur Kota Jayapura yang berbatasan langsung dengan Papua New Guyinea (PNG).
Kota yang awalnya diberi nama Hollandia oleh pemerintah Belanda sesuai dengan karakter kotanya yaitu lengkung atau tanah yang berteluk. Adalah Kapten Sache yang pertama kali memberikan nama Hollandia pada 7 Maret 1910 di Pulau Gebi di Teluk Youtefa. Tanggal ini disepakakati oleh Pemkot Jayapura sebagai hari jadi kota Jayapura. Berarti dalam dua tahun lagi usia Kota Jayapura sudah seratus tahun. Berobahkah wajah kota sesuai usianya, tak tahulah tapi yang jelas kesemrawutan dan ketidaktaatan pada aturan justru merumitkan wajah kota yang bernama asli Numbay ini. Meski orang Kayu Pulo sendiri menyebutnya sebagai BAU O BWAI yang lebih popular dengan nama NUMBAI diganti oleh kapten Sache menjadi HOLLANDIA. Kemudian nama Hollandia diganti menjadi Kotabaru dan selanjtnya-Sukarnopura dan nama sekarang yang digunakan adalah Kota Jayapura.

Tata Ruang Kota Bukan Pajangan
JIka disimak memasuki seratus tahun Kota Jayapura  perlu ada penataan ruang dan pemanfaatan ruang daerah serasi dan optimal sesuai kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan , sesuai kebijakan pembangunan.
Memang Pemkot Jayapura menetapkan rencana pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah. “Misalnya transportasi darat, akan dikembangkan beberapa terminal, yakni terminal regional dan barang di Skouw, untuk melayani jalur transportasi kawasan Timur kota dan perbatasan dengan Papua New Guinea. Pengembangan dan pemantapan fungsi terminal di Kelapa Dua Entrop menjadi terminal tipe A untuk melayani pergerakan dalam dan antar kota. “Pengembangan terminal batas kota di Waena, pengembangan terminal regional Pasar Youtefa untuk melayani Kota Jayapura , Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura dan pengembangan terminal Mesran sebagai terminal kota. “Sedangkan untuk transportasi laut terdiri dari pengembangan pelabuhan perintis di APO menjadi pelabuhan penumpang dan pengembangan pelabuhan Yos Sudarso di Kelurahan Numbay sebagai pelabuhan Peti Kemas/Kontainer.
Khususnya di Distrik Muara Tami.Rencana pengembangan sarana dan prasarana terutama menyangkut kawasan  konservasi/lindung yang ada di wilayah Kota Jayapura tentunya memiliki korelasi dengan keamanan dan pemenuhan kebutuhan air bagi penduduk di Kota Jayapura. “Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura juga memberikan perhatian bagikawasan lindung.
Memang dalam Perda RTRW terdapat sangsi bagi para pelanggar tetapi bagaimana dengan tata guna lahan menurut masyarakat adapt. Pasalnya selama masyarakat adat tidak memiliki ruang untuk berkases dikhawatirkan perijinan bagi tanah tanah adat bisa semakin meluas.
Walau bagaimana pun juga ketegasan bagi warga berada di tangan pemerintah Kota Jayapura untuk mengawasi sepak terjang warga dalam membangun permkiman baru. Salah satu bangunan yang terus bertumbuh di Kota Jayapura adalah menjamurnya ruko ruko baik dari wilayah Waena  hingga  ke wilayah Dok V dan Tanjung Ria.
Ironinya pembanguan ruko ruko ini tak sesuai dengan peruntukan lahan dan memotong jalur jalur hijau dan juga aliran air atau drainase.
Tampaknya peranan swasta sangat dominan di Kota Jayapura hingga ruko ruko dan perumahan pun tumbuh bak jamur di musim hujan. Permukiman di wilayah Waena Buper di bangun di daerah dengan kemiringan yang cukup terjal. Bahkan warga di Organda masih kekurangan air minum sehingga masing masing warga memakai selang air mengalirkannya ke rumah setiap keluarga. Selang air berjubel menuju rumah rumah warga di perumahan Organda Padangbulan.
Meski dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di Kota Jayapura  telah dilakukan oleh pemerintah terhadap kinerja, pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang. Sedangkan untuk pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif dan sanksi.
Salah satu yang perlu disimak dalam pengembangan Kota Jayapura ke depan adalah lemahnya aparat Pemkot Jayapura menghadapi kepentingan pihak swasta dan pebisnis dalam pemanfaatan lahan dan ruang.
Selain itu ruang bagi masyarakat adat khususnya warga Port Numbay harus memiliki tata ruang kampong sesuai karakter budaya sebagai gambaran dan wajah kota yang sebenarnya sesuai wajah aslinya. Cilakanya kalau wajah Kota Jayapura menggusur karakter Numbay yang asli dan ramah lingkungan. (Dominggus A. Mampioper dari berbagai sumber)